MOJOK.CO – Setahun Anies Baswedan menjabat, prestasi pemenuhan janji dan kontroversi berjalan beriringan. Kamu puas dengan kepemimpinan Anies? Belum?
Setahun Anies Baswedan memimpin DKI Jakarta sebagai gubernur. Bersama Sandiaga Uno, Anies mengalahkan Basuki Tjahaya Purnama atau Ahok yang kala itu berpasangan dengan Djarot Saiful Hidayat.
Setelah Sandiaga Uno memutuskan mundur dari posisi Wakil Gubernur Jakarta untuk maju ke palagan Pilpres 2019 mendampingi Prabowo, sorotan seperti terpusat kepada sosok Anies Baswedan. Kini, setahun Anies Baswedan, berbagai janji ketika awal menjabat gubernur mulai terwujud. Meski memang, beriringan dengan prestasi, kontroversi selalu mengikuti.
Cara kerja mantan rektor Universitas Paramadina tersebut jelas berbeda dengan pendahulunya, Ahok. Aura meledak-ledak yang dahulu terasa ketika Ahok menjabat tidak begitu terasa di setahun Anies Baswedan menjabat. Citra lebih santun, perlahan, dan seperti tidak gegabah yang cukup terasa.
Lewat pendekatan yang berbeda, setahun Anies diwarnai dengan beberapa pencapaian yang patut mendapatkan apresiasi. Berikut tiga prestasi Anies yang layak diapresiasi?
Setahun Anies sukses menghentikan reklamasi.
September 2018, Anies Baswedan resmi mencabut izin 13 pulau hasil reklamasi yang berada di Teluk Jakarta. Meski sudah mendapatkan izin, sebetulnya, 13 pulau tersebut belum mulai dibangun.
Sebelum mencabut izin 13 pulau, setahun Anies menjabat berhasil menyegel Pulau D yang berdasarkan beliau adalah ilegal. Pendahulu Anies, yaitu Ahok, pun juga melakukan hal yang sama, yaitu menyegel Pulau D.
Menghentikan proses reklamasi bukan perkara mudah. Selain proses yang tidak sebentar, Anies Baswedan juga harus berhadapan dengan kekuatan besar di balik reklamasi. Ancaman pasti terjadi. Ketegasan dan keberanian Anies untuk menghadapinya perlu mendapat apresiasi. Bahkan, jika mungkin, ditemani.
Penyediaan lapangan pekerjaan lewat OK OCE.
Soal penyediaan lapangan pekerjaan selalu menjadi “alat jualan” setiap pasangan calon pemimpin daerah. Anies Baswedan, dan kala itu, bersama Sandiaga Uno menjanjikan lapangan kerja baru. Anies mewujudkannya lewat program OK OCE.
Setahun Anies Baswedan menjabat, menurut daftar yang dipublikasikan situsweb okece.me, sudah ada 46.211 warga DKI yang menjadi anggota OK OCE. Dari data tersebut, ada sekitar lima ribu orang dari Jakarta Utara yang terdaftar sebagai anggota.
Kecamatan Tanjung Priok menjadi penyumbang terbesar dengan 1.789 orang. Posisi kedua, ada Kecamatan Cilincing, yaitu 1.759 orang. Posisi ketiga adala Kecamatan Koja dengan 1.679 orang. Anggota terbanyak adalah perempuan dengan rata-rata 58,6 persen.
Rumah DP Rp0.
Program rumah DP Rp0 adalah salah satu program andalan. Dan setahun Anies menjabat, program tersebut berhasil diwujudkan. Oktober 2018, tepatnta tanggal 12, Anies meresmikan program Rumah DP Rp0 di Klapa Village. Program tersebut diberi nama “Samawa”, menggantikan “Program DP Rp0”.
Prestasi ini perlu mendapatkan catatan khusus karena usaha mewujudkan “DP Rp0” sangat sulit. Beragam skema dan rancangan program harus sesuai. Oleh sebab itu, mempertimbangkan sulitnya menyediakan hunian yang layak bagi warga DKI, usaha ini patut dipuji. Meski memang, yang berdiri bukan rumah tapak.
Seperti yang saya sebutkan di atas, seiring prestasi, ada juga kontroversi. Ingat, naiknya Anies Baswedan sebagai gubernur juga diiringi “kontroversi”. Mulai dari Ahok, Demo 212, hingga kontroversi pemakaian istilah “pribumi”. Beberapa kontroversi yang menarik untuk disimak, antara lain:
Sistem Meritokrasi yang terasa tanggung.
Ketika kampanye dan sesusah menjabat, Anies berjanji bahwa dirinya akan menerapkan sistem meritokrasi. Meritokrasi sendiri adalah sebuah sistem yang memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memimpin berdasarkan kemampuan atau prestasi, bukan kekayaan, senioritas, dan sebagainya.
Sayangnya, setahun Anies menjabat diwarnai dengan perombakan pejabat yang di mana alasannya tidak cukup kuat. Total ada 16 pejabat yang dirotasi posisinya. Rinciannya 11 orang dari eselon 2 dan lima orang dari eselon 3.
Irwandi, mantan Kadis Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, serta Perdagangan mengaku pemberitahuan rotasi dilakukan secara mendadak, yaitu satu hari sebelum rotasi. Kini, Irwandi menjabat Wali Kota Jakarta Pusat. Pengalaman yang sama dirasakan Andri Yansyah, yang dahulu menjabat Kadis Perhubungan dan dirotasi menjadi Kepala Dinas Tenaga Kerja.
Setahun Anies menjabat juga diwarnai dengan perombakan wali kota pada Juli 2018. Lantaran alasan yang digunakan tidak jelas, keputusan tersebut menuai polemil. KASN bahkan langsung turun tangan untuk menyelidiki perombakan tersebut.
Tanpa alasan yang kuat, apalagi jelas, kualitas pengambilan keputusan Anies menjadi dipertanyakan. Semakin menjadi polemik ketika apabila ke depannya, Anies memasukkan “orang-orangnya” ke dalam posisi strategis. Semoga tidak.
Janji tidak menggusur, ternyata tetap saja menggusur.
Lingkungan yang padat, tata kota yang tidak “ideal”, hingga keperluan pembangunan biasanya memakan korban rakyat kecil. Penggusuran, di DKI Jakarta, menjadi aksi yang biasa sejak gubernur sebelum Anies. Ingin mengubah citra sebagai penggusur, Anies berjanji tidak akan melakukannya.
Sayangnya, yang terjad di lapangan berkebalikan dari ucapan manis dirinya. LBH Jakarta mencatat sejumlah penggusuran yang terjadi setahun Anies menjabat. Total, ada 91 penggusuran ketika Anies menjabat. Sebanyak 12 kasus terjadi pada tahun 2017 dan 79 pada tahun 2018. Wah, isuk dele, sore tempe?
Lebih tertutup
Kontroversi yang satu ini memang tidak berkaitan dengan program yang Anies janjikan. Kontroversi ini berkaitan dengan sikapnya ketika berbicara kepada wartawan. Setahun Anies menjabat, wartawan kesulitan menemuinya di Balai Kota. Padahal, menghadapi media secara langsung dan terbuka akan sangat memengaruhi citra Anies sendiri.
Anies menjadi lebih tertutup, irit bicara kepada wartawan. Rapat-rapat penting tidak lagi bisa diakses oleh warga secara luas, berbeda dengan masa Ahok menjabat. Agenda yang bisa diakses oleh warga adalah acara-acara seremonial belaka. Misalnya meresmikan, membuka dan menutup acara, atau menerima/melepas perwakilan Pemprov DKI.
Ahok dan Djarot ketika menjabat sangat terbuka. Ahok datang ke Balai Kota sekitar pukul 07.00, sementara Djarot pukul 08.00. Keduanya langsung meladeni keluhan warga secara langsung yang sudah menunggu di depan Balai Kota. Lebih terbuka, kinerja Pemprov dan semua pejabat bisa dipantau.
Sulit dijangkau oleg wartawan atau warga secara langsung bisa berimbas kepada citra Anies. Jadi, mungkin saja, ini bisa menjadi masukan untuk setahun Anies menjabat.
Komentar post