• 258
    Shares

MOJOK.CO – Tak semua anak muda punya otak encer, kegigihan plus ketabahan seperti si Doel yang mampu menjalani proses belajar bertahun-tahun. Jalan pintas pun dipilih; cari ijazah palsu.

Saya masih ingat hari ketika kawan saya bertanya mengenai kampus mana yang bisa mendapatkan ijazah program sarjana tanpa harus menjalani prosesi kuliah.

Demi mendengar pertanyaannya itu, saya yang mengelola komunitas belajar yang di dalamnya menyediakan program pendidikan kesetaraan, sebenarnya nggak begitu aneh dengan pertanyaan ijazah palsu. Tapi ini ijazah program sarjana yang ditanya. Bukannya menjawab, saya malah balik bertanya, emang bisa?

Kawan saya lalu menyampaikan maksud membuat ijazah palsu untuk gelar sarjananya. Ternyata, ia hendak menikahi seorang gadis yang punya titel berderet-deret di belakang namanya.

Saat ini sang gadis pujaan hati merupakan salah satu kandidat doktor di salah satu kampus swasta di bilangan Jakarta Selatan. Keluarga calon istri kawan saya itu bukan cuma bisa terpandang, tapi memang tajir melintir.

Yah, untung saja sang gadis belahan jiwa itu bukan keturunan yang ke delapan, karena kekayaan keluarganya konon cuma mentok sampai tujuh (ke)turunan. Hm, mungkin karena alasan itu kawan saya tetap kukuh mau menikahi si gadis.

“Jadi cuma karena kaya?” saya mulai gerah mendengar deret alasannya.

“Elu kok masih naif aja sih. Pacar gue itu udah ya cantik, cerdas, kaya, dari keluarga terpandang. Siapa yang rela ngelepas bibit unggul kayak gitu? Cuma gue mulai merasa gimana gitu karena cuma lulusan SMA. Jadi bolehlah gue naikin sedikit gengsi dengan punya gelar sarjana.”

“Lah, emang kenapa kalau elu cuma lulusan SMA?”

“Yelah, pura-pura nggak paham lagi. Nggak sekuf! Ngarti kan nggak sekufu artinya nggak selevel?”

“Tapi calon bini elu tahu kan elu lulusan SMA dan dia nggak apa-apa selama elu nyambung-nyambung aja sama dese?

“Ya nggak lah. Ajegile kalau tahu. Ditendang gue!”

Saya tidak akan melanjutkan cerita kawan saya itu. Sungguh, awalnya saya ingin bersimpati karena coba memahami keresahannya soal konsep tidak sekufu tadi yang akan banyak dikomentari oleh berbagai pihak.

Lah, tapi ini? Ternyata cintanya juga palsu. Yaelah, cari istri kok karena buat naikin ranking.

Saya sedikit banyak tahu praktik pembuatan ijazah palsu ini belum benar-benar jadi sejarah di negeri kita. Dan ia masih terus ada. Entah sampai kapan. Setidaknya saya bisa menyaksikan sendiri bagaimana piawainya para seniman kaligrafi di sekitar Jalan Antara Pasar Baru, Jakarta Pusat mengakali lembar-lembar surat sakti itu dengan berbagai cara dan alat.

Kliennya pun nggak main-main. Mulai dari yang cuma mau hapus nama yang salah di sebuah sertifikat hingga yang butuh sekerat kertas ukuran A4 seberat 90-220 gram penanda lulus tes bahasa seperti TOEFL (atau malah IELTs).

Dari yang hanya untuk keperluan sertifikat lomba hingga mengganti nama kepemilikan ijazah yang dikeluarkan resmi oleh negara. Pelakunya pun punya variasi gaya ketika melakukan praktik ini; dari yang secara terang-terangan menggelar lapak di depan Kali Ciliwung yang melintasi Jalan Antara, Jakarta, sampai yang sembunyi-sembunyi di sela gang sempit Pasar Baru yang selalu pikuk siang-malam.

Baca juga:  Sekolah Muhammadiyah Lebih Bagus daripada Sekolah NU

Sekian banyak tren palsu di negeri kita; beras palsu, gigi palsu, pacar palsu, status palsu, uang palsu, berita palsu, sampai ijazah palsu masih selalu punya pasar.

Hal ini karena ijazah palsu ada sebab bertemunya orang-orang yang butuh dan mereka yang mampu menyediakan. Sistem pendidikan yang masih acakadul, hingga keyakinan seseorang soal riwayat pendidikan yang dibuktikan dengan selembar kertas penanda gelar adalah salah satu cara untuk dapat berpindah dari satu status dan kedudukan sosial tertentu ke tingkat—yang biasanya—lebih tinggi.

Orang-orang sekolahan menyebut perpindahan status dan kedudukan sosial yang merangkak ke atas ini dengan istilah social climbing.

Yap, nggak salah memang. Siapa pun orangnya, pasti menginginkan kehidupan yang lebih baik di masa mendatang. Pada akhirnya tingkat pendidikan mendapat konsekuensi logis tentang hal itu.

Setiap orangtua punya impian yang sama dengan Babeh Sabeni yang menyekolahkan anaknya; Kasdoellah, sampai jadi tukang insinyur supaya memiliki pangkat, bahkan kalau bisa jadi Gubernur.

Para pemuda desa juga menginginkan kehidupan si Doel, anak supir oplet yang oleh karena sekolah tinggi, punya kesempatan bertemu Sarah si manja yang kaya raya. Saling jatuh cinta, menikah, lalu melancong sampai Eropa bersama Mandra.

Sayangnya, tidak semua pemuda dan anak Indonesia punya orangtua seperti yang dimiliki Doel, yang masih punya oplet atau tanah untuk dijual agar dapat mengirim anaknya ke sekolah yang biayanya nggak sedikit.

Pun, tak semua anak muda punya otak encer, kegigihan plus ketabahan seperti si Doel yang mampu menjalani proses belajar yang panjang, berliku, melalui onak duri, hingga ke tepi tujuan. Sehingga, meski berisiko, ijazah palsu selalu masih ramai diburu. Ia adalah cara cepat untuk “maju”. Ia juga jalan memangkas proses panjang mendapatkan pengetahuan yang sebagian orang lainnya yakini sebagai kekuatan.

Fenomena ijazah palsu ini memang agak sedikit tricky. Barangkali polisi mudah mempidanakan para seniman kaligrafi yang masih nakal mengutak-atik dokumen resmi negara, seperti yang bisa ditemui di kawasan Pasar Baru, Jakarta Pusat, dengan pasal pemalsuan. Tapi saat ini peredaran ijazah palsu bergerak semanipulatif mungkin sehingga samar-samar kita mengenalinya sebagai ijazah palsu.

Ijazahnya sih asli, barcode dan kodenya sesuai dengan yang dikeluarkan oleh Peruri punya. Tapi prosesnya?

Hal ini saya hadapi sehari-hari selama hampir 10 tahun saya bertahan dengan segala keterbatasan di komunitas belajar saya yang kecil. Sejak saya menerapkan keterlibatan peserta didik dalam evaluasi akhir yang diselenggarakan oleh pemerintah, sejak itu saya memahami betul-betul apa yang dinamakan dengan istilah aspal; asli tapi palsu.

Beberapa pertanyaan masyarakat yang kerap saya terima ketika mereka hendak bergabung dalam komunitas belajar saya yang melayani pula program pendidikan kesetaraan seperti ini; “Bu, bolehkah saya datang pas ujian saja. Nggak ikutan belajar?”

“Saya mau ijazahnya saja, Mbak. Nggak usah belajar, nggak usah ujian. Kalau perlu ketika ujian tolong saya disediakan joki ujian sekalian.”

Baca juga:  Minta Pindah Ibu Kota dari Jakarta Itu Norak!

Tahun-tahun awal saya bergabung dalam komunitas belajar itu, saya selalu merasa aneh mendengar pertanyaan-pertanyaan ajaib tersebut. Saya lebih mirip tukang cabe di pasar yang tengah melakukan tawar-menawar harga, ketimbang guru yang tengah menyambut peserta didik yang berniat khusyuk belajar membangun pengetahuannya bersama. Bahkan sampai saat ini, pertanyaan-pertanyaan macam itu masih saja tetap saya terima. Meski intensitasnya tak sebanyak dulu.

Dugaan saya, pertanyaan-pertanyaan—atau sebutlah tawaran-tawaran—tersebut tetap lestari, karena praktik mendapatkan ijazah tanpa jalan belajar, masih tetap berlangsung sampai hari ini.

Mungkin masih ada beberapa lembaga pendidikan sejenis komunitas belajar yang saya kelola, yang mendawamkan praktik-praktik yang penting dapat ijazah, nggak urusan deh sama belajarnya.

Program pendidikan kesetaraan (Paket C setara SMA, Paket B setara SMP, dan Paket A setara SD) sendiri memang dibuat sefleksibel mungkin sehingga masyarakat yang berniat memanfaatkan kesempatan kedua untuk dapat mengenyam pendidikan setara sekolah formal, dapat terakomodasi. Fleksibilitas ini barangkali menjadi kekuatan sekaligus kelemahan program pendidikan kesetaraan ciptaan Pemerintah.

Sejumlah pihak yang berada di sistem ini, baik penyelenggara, guru, masyarakat, hingga pemerintah yang memiliki kebijakan, tak jarang melakukan penyesuaian-penyesuaian—kalau tidak bisa dibilang akal-akalan—kaitannya dengan proses belajar yang terjadi. Sehingga kepemilikan ijazah yang asli oleh sejumlah masyarakat yang tidak disertai dengan rangkaian kegiatan belajar yang seharusnya memang menasbihkan eksistensi ijazah asli tapi palsu ini.

Kondisi demikian juga diperparah dengan lemahnya kontrol dari pemilik kebijakan—dalam hal ini pemerintah—dan masyarakat yang kurang ngeh dan memberi perhatian terhadap praktik-praktik belajar di program pendidikan kesetaraan ini.

Lah, gimana mau ikutan kontrol? Nggak jarang yang mengumpulkan para peserta didik yang cuma mau ijazah tanpa melalui proses belajar, para oknum pejabat dinas pendidikan sendiri kok? Saya sebut oknum karena ya nggak mungkin semua pejabat dinas pendidikan seperti itu kan?

Jadi, saya sudah sekian lama membiasakan diri dengan telepon masuk ke komunitas belajar yang menanyakan hal-hal macam ini; “Saya ajudan Bapak X dari kota Y. Bapak mau nyaleg, Bu. Tapi kebetulan memang belum punya ijazah SMA, kalau bisa disiapkan ijazah Paket C setara SMA di lembaga Ibu kenanya berapa ya? Ini prosesnya dipermudah aja ya Bu, karena kan kebetulan tempat kami juga di luar kota.”

Demi menerima sambungan telepon bernada demikian, saya cukup meletakkan pesawat telepon ke tempatnya kembali, dengan kalem. Saya nggak begitu kaget. Saya cukup maklum bahwa nasib program pendidikan kesetaraan yang bermartabat masih harus melalui perjuangan yang panjang. Nah, tapi itu kan baru di tingkat pendidikan dasar dan menengah, ya kan?

Lah, kalau di tingkat pendidikan tinggi seperti program sarjana hingga program doktoral yang dalam bayangan saya adalah gudang penghasil para pemikir dan cendekiawan, demi apa sampai hari ini saya masih harus mendengar lagi berita tentang kembali maraknya peredaran ijazah palsu?

Akhirnya yang bisa saya sampaikan ke kawan saya di awal tulisan tadi cuma ini; “Cukup cintamu saja yang palsu, ijazah mah jangan.”