Di era Sukarno, hikayat memindahkan ibu kota adalah bagian dari siasat geopolitik.

Dua kali ibu kota dipindahkan Sukarno bukan karena kzl dengan Jakarta, melainkan karena alasan-alasan siasat politik. Ibu kota Jakarta pindah ke Yogyakarta pada ‘40-an akhir karena Jakarta dikuasai Belanda. Waku itu, kalau tetap bertahan di Jakarta dengan kekuatan angkatan bersenjata tak “terdidik” ya konyol.

Sementara perpindahan kedua, walau hanya niat/rencana, ke jantung Kalimantan mesti dilihat sebagai politik perang. Di tahun ‘60-an itu Indonesia sedang melancarkan konfrontasi dengan Malaysia/Inggris. Dalam buku babon siasat Sukarno, berkedudukan di Kalimantan adalah sesuatu yang logis sebagai strategi pertahanan dan perang darat menjaga kedaulatan. Untuk melumat Malaysia, Kalimantan adalah koentji.

Sesudah itu isu perpindahan ibu kota tak lebih dari ungkapan frustrasi penduduk urban Jakarta yang makin ke sini mentalnya makin kampungan dan ndesit walaupun tinggal dalam petak gedongan. Alih-alih politik, apalagi ekopol, narasi pemindahan ibu kota yang lantang sekejap-kejap itu tak ubahnya perubahan psikis orang-orang tertentu, yakni mutungan/ngambekan. Ngambek memang manusiawi, selama mintanya bukan pindah ibu kota.

Nah, ngambek itu obat terbaiknya kasih sayang dan perhatian. Jadi, jika tiba-tiba peristiwa-peristiwa menye-menye di layar tivi dan berita-berita tiga paragraf di portal daring soal (orang-orang) Jakarta yang disiarkan tivi dari Jakarta, maklumi saja. Kan aneh, menginjak sepetak rumput taman dalam demonstrasi di Jakarta tiba-tiba bisa jadi masalah orang se-Indonesia. Bahkan, soal kata ndeso bisa masuk berita terpopuler yang mesti dikonsumsi oleh semua warganet di seluruh Indonesia.

Saya melihat dan mengikuti soal-soal beginian, awalnya muak, namun segera saya disadarkan bahwa sesungguhnya mereka sedang dalam proses healing. Perhatian adalah metode penyembuhan kejiwaan. Membesarkan yang kecil, remeh, dan mengabaikan yang substansial adalah bagian dari keinginan untuk diperhatikan.

Kalaupun kasih dan sayang dan perhatian itu sudah lungkrah di bawah pasir Pantai Ancol yang membosankan, carilah piknik di tempat lain. Kalau memang malas buka laman web atau sekadar baca judul berita via telepon pintar, silaturahmilah ke Gedung Soesilo Sudarman di Kementerian Pariwisata dan ambil brosur lengkap di bagian destinasi. Untuk apa Indonesia promosi wisata ke seantero Eropa kalau bukan menawarkan piknik?

Bagi kementerian di Jalan Medan Merdeka Barat ini, semua sudut Indonesia adalah mata wisata. Kecuali Markas Besar Angkatan Darat di kiblat Masjid Istiqlal itu ya. Mengarahkan kamera seluler saja mendapat peringatan keras, apalagi asyik berswafoto dengan latar arsitektur bangunan tuanya yang lucuk. Tapi, balapan liar yang luar biasa ribut dan berbahaya hampir tiap seperempat malam terakhir di Jalan Merdeka Utara tepat di depan Mabesad itu kok boleh-boleh saja?

BACA JUGA:  Dua Minggu Sebelum Anies-Sandi Dilantik, Reklamasi Jalan Lagi

Jadi, kalau ngambek, ya obatnya piknik dan balapan liar. Mestinya sesederhana itu. Tapi, buktinya tidak. Ngambek mintah pindah. Terus Pak Anies bagaimana? Terus, OK-OCE Pak Sandi bagaimana? Mentang-mentang nasionalis level mabuk, tak perlu juga menarik-narik Sukarno dalam omong-omong pindah ibu kota demi memberi legitimasi bahwa ada sesuatu yang genting. Yang penting dan genting dari Sukarno itu ialah menjaga persatuan dari semua kaum, baik nas, kom, maupun agamis. Bukannya pindah lantaran sumpek karena kekurangan piknik dan tanggal cuti.

Sadarilah, Jakarta sebagai ibu kota sudah takdir yang melekat dalam sekujur sejarah kota itu. Beli dan resensi buku-buku terbitan Masup atau Komunitas Bambu di Pasar Minggu sana jika mau tahu soal begini-beginian. Perusahaan VOC Belanda sebagai biang dari semua itu tahu kok, tanah Jakarta itu tidak layak jadi sebuah kota besar. Tanahnya didominasi rawa yang kemudian nama-nama itu masih kita temukan monumennya dari sejumlah nama tempat yang diawali kata rawa.

Lebih tepatnya, Jakarta adalah tempat pembuangan dan kamp pengucilan jika ada wabah. Ribuan penduduk Jakarta mati oleh elmaut yang dibawa Malaria di abad ke-19, tetapi tidak cukup bikin alasan kuat buat mereka keluar dari kota ini. Kota Bandung disebut-sebut dalam gumaman soal pindahan, yang bahkan fisiknya sudah disiapkan sebagai ibu kota baru di era poskolonial. Tapi, toh tidak membuat hati rela meninggalkan Jakarta si ibu dari segala kota.

Jakarta adalah akhir dari rantai ekonomi politik Nusantara. Jika abad ke-16 dan ke-17 Maluku menjadi halaman depan dan pusat ekopol dari berbagai kekuatan imperium karena rempah, pada abad ke-18 pusat mega-mega kekuatan bermigrasi ke Malaka. Halaman depan Nuswantara kemudian pindah ke Jawa (baca: Jakarta) ketika Malaka jatuh ke tangan imperium Inggris. Segera saja Belanda menciptakan pusat kekuatan baru yang ketiga: bernama Sunda Kelapa atau Batavia atau Jakarta. Kemenangan Belanda atas semua imperium yang singgah di Nusantara adalah berkah bagi eksistensi Jakarta yang dihubungkan oleh rel kereta api pengangkut makanan untuk mengenyangkan Jakarta.

Sejak Hindia dalam genggaman Belanda nyaris seluruhnya, Jakarta menjadi tanah harapan; menjadi kekuatan baru ketiga dan untuk selamanya.

Dan, selalu begitu, insyaallah.

Coba, kurang apa bala sekutu Sultan Agung dari Mataram/Yogya—yang gagal dapat katebelece dari Turki Utsmaniyyah sebagai kesultanan—untuk menghancurleburkan Jakarta. Melempem begitu saja. Laskar Sultan Agung Persiba Bantul yang dipermalukan kompeni-kompeni Jakarta itu memilih balik kanan mundur sambil bertani sepanjang jalan dari Karawang hingga Cirebon agar tak kelaparan hanya karena ingin menaklukkan Persija Sunda Kelapa.

Jakarta tetap menjadi ibu gedongan dengan waktu luang lebih banyak dan uang melimpah, sementara kota sekitarnya hanyalah ibu-ibu kompleks penyedia logistik.

BACA JUGA:  Bertahan Hidup di Jakarta dengan Gorengan

Boleh jadi kota-kota lain mendaku diri dengan macam-macam atribut, tapi kenyataan menunjukkan semuanya kembali untuk berak bersama di septikteng Jakarta dalam sebuah ritus abadi: urbanisasi. Jika kota ini ruwet, bukan pindah ibu kota solusinya. Diurai saja keruwetan itu sedemikian rupa. Jika tetap ruwet, ya sudah, terima saja sebagai bagian dari konsekuensi logis urbanisasi.

Berpikir seperti Gubernur Ali Sadikin itu lebih nyes dan bersifat interior. Kalau pacaran itu bagian dari mengendorkan ketegangan mental, misalnya, ya Monas jangan dipagari. Taman itu memang mula-mula dibikin Sadikin sebagai taman kasih dan sayang; taman untuk piknik.

Sebab, jika hanya soal keruwetan yang dipolitisasi sedemikian-demikian itu jadi alasan pindah, itu namanya memindahkan keruwetan bersama segala mentalnya. Anda bisa bayangkan, jadi apa belantara Kalimantan yang disebut-sebut sebagai paru-paru dunia penyumbang oksigen mahabesar itu apabila manusia-manusia kaya baru yang ngambekan, mutungan, dan kerap kaget kuasa itu ramai-ramai pindah ke sana dengan cara menjebol APBN negara yang semestinya bisa menyelesaikan separuh persoalan perdesaan: penyediaan tanah-tanah yang luas bagi petani serta jaringan ekonomi desa yang memakmurkan.

Reforma agraria saja diabaikan, eh melarang-larang orang udik masuk ke ibu dari segala kota dengan beragam nasihat bijak. Dikiranya enak tinggal di desa atau di kota/kota kelas dua/kota kelas tiga tanpa tanah produktif dan limpahan uang, sementara sepanjang hari Jakarta nyaris tiada henti memamerkan mobil dalam showroom yang demikian luas dan panjang. Siapa yang tidak netes air liurnya. Dikiranya orang-orang di desa itu bermazhab zuhud semua. Huh.

Sudahlah, terima saja Jakarta apa adanya dengan segala masalahnya. Percayalah, tak ada yang lebih tabah dari semua kota selain Jakarta. Pembantaian massal di Muara Angke abad ke-18 sudah dilewati dengan mulus dan diulangi lagi di abad ke-20 ketika Jakarta adalah pemegang remot kendali pembantaian yang sama di seantero Indonesia. Segala yang gigantis dan berbahaya sudah dilewati Jakarta.

Macet, banjir, urbanisasi, apalagi ujaran kebencian hanya soal sepele bagi Jakarta. Membesar-besarkan soal itu—apalagi dibawa-bawa menjadi masalah nasional—hanya menunjukkan betapa mental petarung yang didakwahkan Barry Prima di 30-an bioskop se-Jakarta Raya di tahun ‘80-an dan ‘90-an sia-sia belaka.

O, Jakarta, minta diperhatikan itu boleh-boleh saja. Tapi kalau bisa, plis, minta perhatian dengan pindah kota itu nggak usah deh. Buanglah kumur-kumur sisa makanan dari beranda Sevel dan Starbucks itu ke Pulau Onrust terdekat. Jadilah sebaik-baik ibu yang pintar yang membawa diri sepantasnya. Perbanyak piknik, jauhi segala yang norak!

No more articles