Narasi optimisme yang dibangun pemerintah dirasa berjarak lebar dengan kenyataan hidup yang dihadapi masyarakat, terutama menyangkut persoalan sosial dan tekanan ekonomi.
***
Ketika sebagian banyak masyarakat Indonesia meresahkan pelemahan nilai tukar rupiah, pemerintah dengan penuh percaya diri menyebut bahwa kondisi ekonomi Indonesia tengah baik-baik saja.
Narasi optimisme yang coba dibangun pemerintah—melalui pejabat publiknya—bisa saja dimaksudkan agar tidak terjadi kepanikan massal. Namun, sudah semestinya diiringi dengan respons solutif dan serius untuk benar-benar menciptakan situasi “aman” bagi masyarakat.
Sebab, kenyataan di bawah, dalam situasi ekonomi seperti sekarang, masyarakat harus berhadapan dengan naiknya harga kebutuhan pokok, menurunnya kemampuan daya beli, hingga berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai belum sepenuhnya menjawab persoalan ekonomi.
Dalam diskusi Pojok Bulaksumur bertajuk Menguji Narasi Optimisme Negara di Balik Gejolak Ekonomi Nasional, dua pakar dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisipol) Universitas Gadjah Mada (UGM) menggambarkan situasi tersebut dengan: adanya jarak yang semakin lebar antara narasi optimisme pemerintah dengan realitas sosial-ekonomi yang dirasakan masyarakat sehari-hari.
Pemerintah terkesan fokus jaga narasi dibanding membaca kondisi riil tekanan ekonomi
Dosen Departemen Manajemen Kebijakan Publik, Media Wahyudi Askar, menilai pemerintah saat ini (terkesan) terlalu fokus menjaga stabilitas narasi ekonomi dibanding membaca kondisi riil masyarakat di lapangan. Sementara masyarakat saat ini semakin kritis dan memiliki akses informasi yang jauh lebih baik dibanding sebelumnya.
Karena itulah, masyarakat sadar dan merasakan langsung tekanan ekonomi yang mereka alami. Mulai dari sulitnya mencari pekerjaan, meningkatnya angka pemutusan hubungan kerja, hingga menurunnya daya beli.
Dalam kondisi tersebut, kata Media, publik mulai mempertanyakan kesesuaian antara data pertumbuhan ekonomi yang disampaikan pemerintah dengan pengalaman hidup yang mereka rasakan sehari-hari.
“Problem terbesar hari ini adalah terlalu jauh antara angka yang dinarasikan oleh pemerintah dengan realita di lapangan. Apa yang dipaparkan pemerintah tidak benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” ujarnya di selasar barat Gedung Pusat Universitas Gadjah Mada. Diskusi, Selasa (19/5/2026).
Ketimpangan bagi masyarakat kelas menengah dan kelompok rentan
Lebih lanjut, Media mengatakan kalau pertumbuhan ekonomi yang terus diklaim pemerintah belum tentu mencerminkan kualitas kesejahteraan masyarakat secara luas.
Pasalnya, pertumbuhan ekonomi saat ini dinilai lebih banyak dinikmati kelompok elite yang memiliki akses terhadap modal, aset, dan proyek-proyek strategis negara.
Sementara itu, masyarakat kelas menengah dan kelompok rentan justru menghadapi tekanan ekonomi yang semakin besar dalam kehidupan sehari-hari. Ia menilai ketimpangan tersebut membuat publik semakin sulit mempercayai narasi optimisme ekonomi yang terus disampaikan pemerintah.
“Ekonomi itu memang tumbuh, tapi ekonomi itu hanya dinikmati oleh kelas atas, oleh orang superkaya,” ungkap Media.
“Pemerintah harus menghadirkan kebijakan yang mampu menjawab berbagai persoalan dan kebutuhan nyata masyarakat,” tegasnya.
Narasi optimisme tanpa empati terhadap kondisi tekanan sosial-ekonomi masyarakat
Sementara itu, Dosen Ilmu Komunikasi, Gilang Desti Parahita, menyebut persoalan utama komunikasi pemerintah saat ini terletak pada absennya empati terhadap kondisi masyarakat. Menurutnya, komunikasi publik pemerintah cenderung dipenuhi jargon optimisme tanpa disertai pengakuan atas keresahan yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Sedangkan masyarakat membutuhkan pemimpin yang mampu menunjukkan empati dan memahami pengalaman sosial ekonomi yang sedang mereka hadapi.
Bagi Gilang, dalam situasi krisis, publik tidak cukup hanya diberikan narasi bahwa kondisi negara masih baik-baik saja.
“Yang tidak ada dalam banyak narasi pemerintah adalah penyebutan apa yang dirasakan rakyat. Misalnya keadaan negara memang sedang tidak terlalu baik, harga kebutuhan pokok naik, itu harus direkognisi terlebih dahulu. Itu menunjukkan empati terhadap apa yang terjadi pada rakyat,” beber Gilang.
Maka, pemerintah harus lebih empati. Sebab, menurut Gilang, jika narasi optimisme tanpa empati terus diulang, justru berpotensi menciptakan jarak antara pemerintah dan masyarakat.
“Yang pertama akan terasa seperti delusional, yang kedua akan seperti instruksional, karena dua-duanya tidak ditemani empati dan pengakuan terhadap apa yang dirasakan publik. Jadi masyarakat merasa apa yang mereka alami seperti tidak benar-benar didengar,” ujarnya.
Saat kritik dan masukan dianggap ancaman
Gilang dan Media sama-sama sepakat, bahwa pemerintah harus lebih terbuka terhadap kritik masukan. Karena kritik dan masukan tersebut berangkat dari keresahan dan keadaan yang benar-benar dialami sendiri oleh masyarakat.
“Pemerintah juga harus menghentikan pola komunikasi yang justru memunculkan ketidakpastian di ruang publik,” tegas Media.
Sementara itu, Gilang menekankan bahwa kritik yang disampaikan akademisi dan masyarakat sipil seharusnya dipandang sebagai bagian penting dalam demokrasi.
Pasalnya, kampus memiliki peran untuk menjaga nalar kritis dan menghadirkan perspektif alternatif terhadap kebijakan negara. Kritik yang muncul dari akademisi bukan bentuk pesimisme terhadap bangsa, melainkan upaya menjaga agar kebijakan publik tetap berpihak pada masyarakat luas.
Oleh karena itu, pemerintah dirasa perlu membuka ruang dialog yang lebih sehat. Agar narasi publik tidak hanya didominasi negara dan kelompok elite.
“Kita tidak bisa membiarkan narasi itu hanya dipegang oleh satu pihak, yaitu negara. Kalau suara kritis dianggap ancaman, demokrasi justru kehilangan ruang dialognya,” pungkas Gilang.
Sumber: Universitas Gadjah Mada (UGM)
BACA JUGA: Museum Ibu Marsinah Jangan Berhenti sebagai Simbol, Tapi Kesejahteraan Buruh Harus Benar-benar Dipikirkan atau liputan Mojok lainnya di rubrik Liputan
