Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) kembali berada di jalur menuju target kemiskinan satu digit. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat persentase penduduk miskin DIY pada Maret 2026 turun 0,38 persen poin menjadi 9,70 persen. Penurunan tersebut jadi yang tertinggi di Pulau Jawa.
Capaian ini menjadi bukti bahwa kolaborasi antara Pemerintah Daerah (Pemda) DIY, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah pusat, dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, serta berbagai pemangku kepentingan mampu menghadirkan program yang tepat sasaran bagi masyarakat miskin.
BPS catat penurunan kemiskinan di DIY
Pemda DIY patut gembira atas penurunan kemiskinan sebesar 0,38 persen poin pada Maret 2026. Pelaksana Tugas Kepala BPS DIY Endang Tri Wahyuningsih berujar capaian itu menunjukkan bahwa program pemerintah pusat dan pemerintah daerah semakin tepat sasaran.
“Program pemerintah pusat maupun pemerintah daerah langsung menyasar penduduk miskin dan didukung berbagai program yang menyentuh akar persoalan kemiskinan sehingga masyarakat semakin sejahtera,” ujarnya dikutip dari keterangan resmi, Kamis (6/8/2026).
BPS mencatat jumlah penduduk miskin DIY pada Maret 2026 mencapai 408,87 ribu. Angka ini lebih rendah dari periode Maret tahun lalu yang mengalami pengurangan sebesar 16,9 ribu orang. Dan terus menunjukkan tren pemulihan ekonomi yang positif dan berkelanjutan dalam setahun terakhir.
Penurunan juga terjadi di wilayah perkotaan maupun perdesaan. Sepanjang periode Maret 2025 hingga Maret 2026, jumlah penduduk miskin di wilayah perkotaan berkurang sebanyak 13,7 ribu orang, sementara di wilayah perdesaan berkurang sebanyak 3,2 ribu orang.
Pada triwulan I-2026, ekonomi DIY tumbuh 5,84 persen (year on year), menjadi salah satu yang tertinggi di Pulau Jawa. Pertumbuhan konsumsi rumah tangga mencapai 5,02 persen, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun menjadi 3,05 persen, inflasi tetap terkendali, dan Nilai Tukar Petani (NTP) mencapai 109,70 yang menunjukkan daya beli petani semakin membaik.
Integrasi ketahanan pangan dengan pemberdayaan ekonomi
Sekretaris Daerah (Sekda) DIY Ni Made Dwipanti Indrayanti berujar target Yogyakarta untuk mencapai kemiskinan satu digit sebenarnya telah dicanangkan sejak sebelum pandemi Covid-19. Meski sempat terdampak pandemi, tren penurunan pada Maret 2026 menunjukkan berbagai program yang dijalankan selama ini berada di jalur yang benar.
“Capaian ini masih on the track menuju target satu digit. Karena itu, kami tidak boleh cepat berpuas diri. Yang terpenting adalah menjaga konsistensi agar tren penurunan kemiskinan terus berlanjut,” tegasnya di Kantor Sekretariat Daerah Yogyakarta, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Rabu (5/8/2026).
Untuk memperkuat upaya tersebut, Pemerintah Daerah DIY terus menjalankan berbagai program strategis yang menyasar akar persoalan kemiskinan. Salah satunya revitalisasi Lumbung Mataraman berdasarkan Instruksi Gubernur DIY Nomor 5504 Tahun 2026.
Program yang mengintegrasikan ketahanan pangan dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat ini memiliki beberapa lokasi percontohan yakni:
- Kalurahan Wukirsari, Kapanewon Imogiri, Kabupaten Bantul;
- Kalurahan Bendung, Kapanewon Semin, Kabupaten Gunungkidul;
- Kalurahan Giripeni, Kapanewon Wates, Kabupaten Kulon Progo;
- Kalurahan Glagaharjo, Kapanewon Cangkringan, Kabupaten Sleman.
Melalui program tersebut, masyarakat didorong memanfaatkan potensi lokal agar mampu meningkatkan pendapatan sekaligus memperkuat kemandirian pangan.
Sejumlah program untuk mengurangi kemiskinan di DIY
Ni Made Dwipanti mengungkapkan keberhasilan penurunan kemiskinan lahir dari berbagai intervensi yang menyasar langsung masyarakat miskin.
Selain revitalisasi Lumbung Mataraman, Pemda DIY menjalankan Program Padat Karya, pemberdayaan UMKM, perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), serta perlindungan sosial bagi kelompok rentan melalui Bantuan Jaminan Sosial Lanjut Usia (JSLU).
“Padat Karya bukan sekadar membangun infrastruktur. Tujuan utamanya adalah meningkatkan pendapatan masyarakat miskin melalui pemberdayaan, sehingga mereka memperoleh kesempatan bekerja dan memiliki penghasilan tambahan,” jelasnya.
Di sektor perumahan, Pemda DIY terus mempercepat penanganan RTLH. Berdasarkan data Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral (PUPESDM) DIY, sebanyak 9.227 unit RTLH berhasil ditangani pada 2023 hingga 2025.
Sumber pendanaan untuk penanganan RTLH tersebut meliputi APBD DIY, APBD kabupaten/kota, APBN, Dana Keistimewaan (Danais), Dana Alokasi Khusus (DAK), Corporate Social Responsibility (CSR), dan lain-lain.
Dari baseline 56.991 unit RTLH berdasarkan basis data 2022, jumlah rumah yang belum tertangani hingga akhir 2025 berkurang menjadi 47.764 unit. Perbaikan rumah layak huni menjadi salah satu upaya meningkatkan kualitas hidup, kesehatan, dan produktivitas keluarga penerima manfaat.
Anggaran pemerintah untuk mengurangi kemiskinan DIY
Selain perbaikan hunian, Pemda DIY juga memberikan perlindungan sosial melalui Bantuan JSLU. Program ini didukung alokasi anggaran sekitar Rp28,8 miliar per tahun untuk 8.000 lansia yang tidak menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) maupun Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
Setiap penerima memperoleh bantuan sebesar Rp300 ribu per bulan yang disalurkan secara non-tunai melalui mitra warung lokal “Waluyo”, sebagai perlindungan untuk lansia serta mendorong perputaran ekonomi masyarakat di tingkat lokal.
Ni Made Dwipanti menegaskan penanggulangan kemiskinan tidak dapat hanya mengandalkan APBD. Peran masyarakat, dunia usaha melalui program CSR, organisasi sosial, perguruan tinggi, hingga komunitas menjadi bagian penting dalam mempercepat pengurangan kemiskinan di Yogyakarta.
“Dengan keterbatasan anggaran pemerintah, kolaborasi adalah kunci. Terima kasih kepada masyarakat, dunia usaha, organisasi, dan seluruh pihak yang telah berkontribusi membantu mengurangi kemiskinan di DIY sesuai kapasitasnya masing-masing,” kata Ni Made Dwipanti.
Lebih dari bantuan sosial, kata Ni Made Dwipanti, penanganan kemiskinan juga harus mengedepankan pemberdayaan. Perlindungan sosial tetap menjadi prioritas bagi kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, dan masyarakat miskin ekstrem.
Sementara itu, masyarakat usia produktif terus didorong melalui pelatihan, penguatan UMKM, akses usaha, peningkatan keterampilan, dan kewirausahaan agar semakin mandiri secara ekonomi.
Semangat gotong royong sejahterakan warga
Kepala Bidang Riset, Inovasi Daerah, dan Statistik Bapperida DIY, Andreas Bayu Nugroho, berujar tren penurunan penduduk miskin di DIY pada Maret 2026 merupakan hasil sinkronisasi program pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Pemda DIY mulai mengintegrasikan pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) agar intervensi pusat dan daerah tidak saling tumpang tindih serta semakin tepat sasaran.
Menurut Andreas Bayu, Pemda DIY bersama pemerintah kabupaten/kota juga telah berkomitmen menyelaraskan data tunggal dan program penanggulangan kemiskinan DIY. Andreas menyebut saat ini telah dipetakan 15 kapanewon miskin dan tiga kemantren prioritas sebagai lokus percepatan penanganan kemiskinan DIY.
Meski demikian, intervensi tidak hanya difokuskan pada 18 wilayah tersebut, melainkan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di seluruh wilayah Yogyakarta.
“Sebanyak 98 persen perekonomian DIY ditopang oleh UMKM. Karena itu, tantangan kami adalah meningkatkan kualitas, produktivitas, akses permodalan, dan daya saing UMKM agar mampu menciptakan lebih banyak kesempatan kerja sekaligus menjadi pengungkit utama penurunan kemiskinan DIY,” kata Andreas.
Sejalan dengan arahan Gubernur DIY, Pemda DIY akan terus memperkuat integrasi data, memperluas kolaborasi lintas sektor, meningkatkan kualitas intervensi berbasis wilayah, serta memperkuat program pemberdayaan masyarakat agar target kemiskinan satu digit dapat dicapai secara berkelanjutan.
Semangat gotong royong seluruh pemangku kepentingan diharapkan terus menjadi pondasi dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang lebih merata di DIY.
Sumber: Humas Pemda DIY
BACA JUGA: Saat Kemiskinan Memaksa Anak Lebih Dewasa sebelum Waktunya, Sekolah Rakyat Jadi Pilihan Satu-satunya atau liputan Mojok lainnya di rubrik Liputan
