Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) melayangkan kritik keras terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. Alih-alih memprioritaskan amanat konstitusi untuk pendidikan dasar tanpa biaya, pemerintah justru mengalihkan porsi terbesar anggaran pendidikan, hampir separuh atau setara 44,2 persen, untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).
JPPI menilai kebijakan ini sebagai pelanggaran serius terhadap kewajiban konstitusional negara.
Menurut data yang dirilis pemerintah, total alokasi anggaran pendidikan dalam RAPBN 2026 mencapai Rp757,8 triliun. Jumlah ini merupakan yang terbesar sepanjang sejarah dan memenuhi mandat konstitusi sebesar 20 persen dari APBN.
Namun, Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji menyebut, angka fantastis ini tidak sebanding dengan peruntukannya.
“Ini bukan soal besaran anggaran, tapi soal prioritas. Konstitusi kita, Pasal 31 UUD 1945, secara eksplisit mengamanatkan pemerintah untuk membiayai pendidikan dasar,” kata Ubaid, dalam keterangan tertulisnya kepada Mojok, Selasa (19/8/2025).
“Tidak ada satupun pasal yang memerintahkan negara untuk membiayai program makan gratis. Tapi mengapa MBG ini sangat diprioritaskan, bahkan dengan dana yang naik berlipat-lipat hingga mencapai Rp335 triliun?”
Abaikan Putusan MK dan UU Sisdiknas
Kritik JPPI tidak hanya bersandar pada konstitusi, tetapi juga pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Ubaid Matraji menegaskan, Presiden RI Prabowo Subianto telah mengabaikan dua putusan MK yang memerintahkan implementasi sekolah tanpa pungutan biaya.
Putusan tersebut, kata Ubaid, yaitu perkara nomor 3/PUU-XXII/2024 (27/5/2025) dan perkara nomor 111/PUU-XXIII/2025 (15/8/2025). Dua putusan ini secara jelas mewajibkan negara untuk menjamin pendidikan dasar, baik di sekolah negeri maupun swasta, bebas dari biaya.
Putusan MK ini seharusnya menjadi sinyal darurat bagi pemerintah untuk menata ulang anggaran agar sejalan dengan amanat hukum. Namun, alokasi anggaran yang condong ke program MBG justru menunjukkan prioritas yang salah.
“Pemerintah seolah memilih memenuhi janji kampanye, sementara kewajiban konstitusional yang telah ditegaskan MK malah diabaikan,” tambah Ubaid.
Selain itu, JPPI juga menyoroti kejanggalan dalam alokasi anggaran untuk sekolah kedinasan yang kembali disisipkan dalam pos anggaran pendidikan. Ubaid menjelaskan bahwa hal ini bertentangan dengan UU Sisdiknas Pasal 49 yang mengamanatkan. bahwa alokasi anggaran pendidikan wajib diprioritaskan untuk pemenuhan pendidikan dasar hingga menengah.
“Sekolah kedinasan yang diselenggarakan oleh kementerian atau lembaga seharusnya memiliki pos anggaran tersendiri, bukan dari alokasi 20 persen pendidikan yang seharusnya fokus pada pemenuhan hak dasar anak-anak Indonesia,” tegas Ubaid.
JPPI menuntut adanya transparansi penuh terkait besaran anggaran sekolah kedinasan yang disisipkan dalam RAPBN 2026 tersebut.
Tinjau Ulang Anggaran Demi Kualitas Pendidikan
Kesenjangan antara alokasi anggaran dan kebutuhan riil pendidikan di Indonesia juga menjadi sorotan. Meskipun Indonesia memenuhi alokasi 20 persen APBN, kualitas pendidikan masih jauh tertinggal.
Laporan Bank Dunia menunjukkan, meskipun alokasi anggaran Indonesia sama besarnya dengan Vietnam, peringkat pendidikan Indonesia jauh di bawah Vietnam. Hal ini mengindikasikan bahwa masalah pendidikan bukan hanya soal uang, tetapi juga efektivitas dan tepat sasaran dalam pengelolaannya.
Oleh karena itu, JPPI mendesak pemerintah untuk segera meninjau ulang alokasi anggaran yang dianggap “ngawur” ini. Pemerintah harus kembali ke jalur konstitusi, menempatkan prioritas pada pembiayaan pendidikan dasar yang berkualitas untuk seluruh anak Indonesia, baik di sekolah negeri maupun swasta.
“Sudah saatnya pemerintah menyadari dan memahami: mana saja kewajiban konstitusional yang harus didahulukan untuk ditunaikan, mana pula janji-janji kampanye yang dipenuhi kemudian,” pungkas Ubaid.
Kritik ini diharapkan menjadi pemicu bagi perdebatan publik dan legislatif untuk memastikan bahwa anggaran negara, khususnya di sektor pendidikan, benar-benar digunakan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, bukan sekadar untuk memenuhi janji politik.
Penulis: Ahmad Effendi
Editor: Muchamad Aly Reza
BACA JUGA: Pemprov Jabar “Jalan Sendiri”: Pendidikan Amburadul, Anak Jadi Korban, dan Cetak Rekor Memalukan atau liputan Mojok lainnya di rubrik Liputan.
