Sekolah, kata Ubadi, seharusnya menjadi rumah kedua bagi anak-anak. Tak cuma itu, sekolah idealnya juga menjadi tempat mereka belajar dengan gembira, berinteraksi secara sehat, mengembangkan kreativitas, berpikir kritis, dan membangun karakter yang kuat melalui pendidikan yang humanis dan beradab.
“Memaksakan model barak militer yang sarat dengan disiplin kaku dan potensi kekerasan justru akan membunuh potensi anak, mematikan nalar kritis, dan menciptakan generasi yang patuh buta tanpa memiliki kemerdekaan berpikir,” kata Ubaid.
Empat tuntutan JPPI
Oleh karena itu, JPPI pun menyatakan bahwa usulan ini adalah kemunduran peradaban dan bentuk keputusasaan yang memalukan dari pemerintah. Mereka pun memberikan empat poin tuntutan terkait wacana tersebut.
Pertama, pembatalan total wacana penerapan program barak militer bagi siswa nakal sebagai kebijakan pendidikan nasional. Kedua, pertanggungjawaban moral dan profesional dari pihak-pihak yang menggagas ide sesat ini.
Ketika, lanjut Ubaid, evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Kemendikbudristek yang terbukti gagal dalam menjalankan misinya. Sementara yang terakhir, fokus dan investasi nyata pada penguatan sistem pendidikan nasional yang humanis, inklusif, dan berorientasi pada pengembangan potensi anak secara utuh.
“Jangan gadaikan masa depan anak-anak Indonesia dengan solusi instan dan militeristik yang justru akan menghancurkan fondasi pendidikan yang seharusnya kita bangun dengan susah payah. Kami tidak akan tinggal diam melihat kemunduran ini,” tegasnya.
JPPI juga menyerukan kepada seluruh elemen masyarakat, para pendidik, orang tua, dan aktivis pendidikan untuk bersatu menolak kebijakan barak militer bagi siswa nakal ini. Mereka juga menuntut pendidikan yang bermartabat bagi seluruh anak bangsa.
Penulis: Ahmad Effendi
Editor: Muchamad Aly Reza
BACA JUGA: Catatan Suram Dunia Pendidikan Indonesia Kala Pemerintahnya Lebih Sibuk Mengurus Program MBG atau liputan Mojok lainnya di rubrik Liputan.
