Hari Ibu yang diperingati setiap tahun pada tanggal 22 Desember di Indonesia sejatinya punya makna mendalam, lebih dari perayaan Mother’s Day international seperti di Barat. Di Indonesia, peringatan tersebut tak sekadar menghormati peran domestik ibu dalam keluarga, tapi menghargai perjuangan seluruh perempuan yang menuntut haknya.
Peringatan Hari Ibu tak terlepas dari Kongres Perempuan Indonesia I yang digelar di Jogja pada 22-25 Desember 1928. Kongres itu dihadiri oleh berbagai organisasi perempuan seperti Wanita Oetomo, Poetri Indonesia, Wanita Taman Siswa, Wanita Katolik, Sarekat Islam, hingga Aisyiyah–organisasi perempuan otonom di bawah naungan Muhammadiyah.
Sejumlah organisasi perempuan tersebut membahas soal hak mereka di bidang pendidikan, menghapus kawin paksa, meningkatkan martabat mereka sebagai perempuan, hingga membentuk Perikatan Perkumpulan Perempoean Indonesia (PPPI).
Kini, tantangan perempuan di Indonesia semakin berat. Terutama perannya di tengah krisis ekologis. Pemerhati Perempuan dan Anak, Ummu Salamah, berujar bencana di wilayah Sumatra adalah potret duka dua “Ibu” sekaligus.
Pertama, ibu pertiwi yang luluh lantak akibat eksploitasi alam. Kedua, para ibu yang berjuang di tengah situasi bencana banjir bandang di Sumatra.
Eksploitasi alam dan penindasan perempuan
Ummu Salamah yang juga dosen di Universitas Nasional (UNAS) menjelaskan tanah dan air di nusantara disebut sebagai “ibu pertiwi” atau “ibu bumi”. Bumi difeminimkan karena sifatnya yang merawat kehidupan seperti seorang ibu yang merawat anak-anaknya. Bumi juga dianggap sebagai rahim, pemberi kehidupan, penyedia air, dan penjaga ruang hidup.
“Ketika terjadi eksploitasi atas alam, kita sebenarnya sedang “memperkosa” Ibu Bumi. Banjir bandang yang datang bukanlah sekedar fenomena cuaca, melainkan jeritan kesakitan dari alam yang telah hilang daya lindungnya,” ucap Salamah.
Dalam kajian ekofeminisme khususnya di Hari Ibu ini, Salamah berujar ada paralelisme antara eksploitasi alam dan penindasan perempuan. Ketika ibu bumi dirusak untuk keuntungan ekonomi jangka pendek, sejatinya perempuan lah yang paling terdampak.
“Perempuan adalah yang paling terikat dengan alam untuk kebutuhan domestik keluarga. Saat hutan gundul dan air tercemar, beban ibu menjadi berlipat ganda. Menghormati ibu tidak mungkin dilakukan tanpa menghormati ‘ibu bumi’,” ujarnya.
Di Hari Ibu, bantuan berhenti
Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, Indonesia seharusnya melindungi dan memberikan keselamatan untuk rakyat. Pada Pasal 55 dijelaskan bahwa negara harus memprioritaskan kelompok rentan seperti bayi, balita, ibu hamil atau menyusui, penyandang cacat, dan orang lanjut usia.
Bantuan darurat dapat diberikan seperti memenuhi kebutuhan dasar, mendirikan penampungan dan hunian semntara, kebutuhan air bersih dan sanitasi, layanan kesehatan, pendidikan, psikososial dan keamanan. Peraturan itu diperkuat dengan Peraturan KemenPPA No. 8 Tahun 2024 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Kekerasan Berbasis Gender Dalam Penanggulangan Bencana.
“Namun demikian, aturan ini hanyalah ‘macan kertas’ atau sekadar dokumen yang tertulis rapih di atas kertas putih tanpa implementasi. Nyatanya, setelah hampir sebulan pascabencana, bantuan seringkali dianggap selesai hanya dengan memberi makan, tanpa melihat kebutuhan spesifik perempuan,” kata Ummu Salamah.
Tak hanya itu, di Hari Ibu ini, Ummu Salamah juga masih menjumpai pengungsian perempuan yang dibangun tanpa sekat atau privasi. Begitu pula dengan toilet tanpa akses kesehatan reproduksi, sehingga seringkali tidak aman bagi perempuan.
“Bagaimana dengan nasib para perempuan hamil dan menyusui? Bagaimana dengan keamanan anak-anak? Tanpa disadari, hal itu sudah menjadi bentuk kekerasan struktural di mana hukum ada secara formal, tapi gagal melindungi raga perempuan di lapangan,” ucap anggota Majelis Hukum dan HAM PP Aisyiyah tersebut.
Lebih dari sekadar kata selamat
Pada peringatan Hari Ibu tahun 2025 ini, Ummu Salamah berujar kita sebaiknya berhenti meromantisasi pengorbanan perempuan. Namun, memulainya dengan memberikan hak-hak mereka secara adil.
Sebab sejatinya, perempuan tidak butuh seremoni yang berlebihan. Apalagi di saat yang bersamaan ada para ibu di Aceh dan Sumatra yang masih harus berebut toilet umum dengan kondisi kotor atau tidur di tenda yang tidak aman.
Lebih dari itu, Ummu Salamah berharap pemerintah dapat mendesentralisasikan perspektif gender ke dalam etika kebijakan kebencanaan. Bukan hanya objek bantuan, tapi juga harus melibatkan perempuan sebagai subjek pengambil keputusan dalam perencanaan evakuasi hingga rekonstruksi pascabencana.
“Memberikan ruang hidup yang layak, sanitasi yang aman, dan perlindungan hukum yang nyata adalah kado terbaik bagi para ibu. Tanpa kebijakan yang berperspektif gender, perayaan Hari Ibu hanya akan menjadi ironi di atas penderitaan perempuan di wilayah bencana,” kata Salamah.
“Sudah saatnya kita berhenti membiarkan para penjaga ketahananan keluarga ini berjuang sendirian di tengah lumpur dan ketidakpastian. Hentikan eksploitasi alam untuk melindungi ibu Bumi sebagai prasyarat keberdayaan perempuan. Perempuan berdaya dari alam yang terjaga, menjaga Bumi berarti memulikan ibu.” Lanjutnya.
Tulisan ini sebagaimana dimuat dalam laman resmi Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWMU).
Penulis: Aisyah Amira Wakang
Editor: Muchamad Aly Reza
BACA JUGA: 10 Perempuan Inspiratif Semarang yang Beri Kontribusi dan Dampak Nyata, Generasi ke-4 Sido Muncul hingga Penari Tradisional Tertua atau liputan Mojok lainnya di rubrik Liputan
