MOJOK.CO – Pertemuan Puan-AHY benar-benar terjadi. Keduanya mengungkap kemungkinan adanya pertemuan lanjutan. Setelah satu dekade menjadi oposisi bisakah Demokrat merapat ke PDIP?
Ketua DPP PDIP Puan Maharani bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Plataran Hutan Kota, Senayan, Minggu (18/6/2023) kemarin.
Dalam pertemuan selama satu jam tersebut, menghasilkan beberapa keputusan. Salah satunya, sebagaimana diungkap Puan, adalah kesepakatan bersama terkait Pemilu 2024 yang damai.
“Kami berharap Pemilu ke depan adalah pemilu yang damai, pemilu yang gembira, pemilu yang bisa membuktikan bahwa pesta demokrasi rakyat adalah pestanya seluruh rakyat Indonesia,” kata Puan, selepas pertemuan.
Lebih lanjut, Puan juga mengaku bahwa kemungkinan masih ada pertemuan-pertemuan selanjutnya dengan AHY.
“Jadi mungkin ini pertemuan yang pertama tapi InsyAllah bukan pertemuan yang terkahir. Untuk bisa mencapai kesamaan tentu kita kudu sering ketemu,” sambungnya.
Lantas, apakah pernyataan Puan tersebut mengindikasikan potensi terbentuknya koalisi antara PDIP dengan Partai Demokrat?
Syarat berkoalisi
Peneliti politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Wasisto Raharjo Jati menyebut sangat mungkin bagi PDIP dan Partai Demokrat berkoalisi. Kendati demikian, keputusan itu belum akan terjadi dalam waktu dekat ini.
“Iya, sangat mungkin berkoalisi,” kata Wasisto kepada Mojok, Senin (19/6/2023).
“Tapi keputusan ini tidak akan terjadi dalam waktu dekat, karena pasti antara PDIP dan Demokrat pasti membutuhkan pertemuan-pertemuan lagi untuk menyamakan persepsi,” sambungnya.
Lebih lanjut, dalam menentukkan koalisi, ada beberapa hal yang kudu dipertimbangkan. Kata Wasis, hal pertama adalah terkait untung-rugi.
Sebuah partai, harus mempertimbangkan masak-masak soal keuntungan apa yang bisa didapat dari bekerjasama dengan partai lain, serta kerugian apa juga yang mungkin bisa ditimbulkan.
“Terlebih, dua partai ini sudah lama berseteru,” kata dia.
Sementara faktor selanjutnya, adalah terkait pemilih. Baik PDIP dan Partai Demokrat, sama-sama punya basis dan segmen pemilih yang satu sama lain jelas berbeda.
Kata Wasis, harus jadi pertimbangan juga apakah jika koalisi terjadi, segmen pemilih partai akan bertambah dan memberi keuntungan elektoral ke mereka atau tidak.
Demokrat mungkin merapat?
Sementara itu, pakar politik UGM Arga Pribadi Imawan menyebut bahwa sangat mungkin bagi PDIP dan Partai Demokrat untuk berkoalisi. Kata Arga, salah satu faktornya berada pada rasionalitas Partai Demokrat, yang merasa sudah saatnya gabung ke dalam lingkup kekuasaan.
Seperti yang diketahui, selama satu dekade terakhir (2014-2024) Partai Demokrat harus berjuang sebagai oposisi. Dengan demikian, lanjut Arga, parpol yang dipimpin AHY itu akan berpikir bahwa sudah saatnya bagi mereka kini untuk merapat ke koalisi pemerintah.
“Rasionalitas partai politik tersebut jelas sangat masuk akal, sebab selama berada di luar lingkup pemerintahan ada berbagai hal (termasuk kerugian) yang mulai mereka perhitungkan,” kata Arga kepada Mojok, Senin (19/6/2023).
Menurut Arga, ada dua alasan yang mendasarinya. Alasan pertama karena Partai Demokrat menyadari bahwa PDIP adalah partai yang kuat.
Seperti yang diungkap berbagai lembaga survei, elektabilitas PDIP selalu masuk lima besar. Bahkan, dalam hasil survei terakhir dari Populi Center, Litbang Kompas, hingga Indikator Politik Indonesia, PDIP berada di daftar teratas.
“Partai demokrat melihat ini sebagai peluang untuk kemudian mendekat dan kemudian terlibat dalam lingkup kekuasaan,” ujarnya.
Selain itu, secara ideologis, Arga memandang bahwa PDIP dan Partai Demokrat ini tak terlalu berbeda. Mereka sama-sama berada di spektrum tengah, secara ideologi.
“Ini bisa menjadi stimulus bagi mereka untuk berkoalisi ke depannya,” lanjutnya.
Dampak koalisi, bisa kacaukan pencapresan Anies?
Menurut Arga, jika seandainya PDIP-Demokrat benar-benar berkoalisi, ini akan berdampak besar pada peta politik jelang Pemilu 2024.
Alasannya sederhana: PDIP dan Partai Demokrat sudah 20 tahun berbeda kubu; dan seandainya mereka memutuskan bersama, maka ini akan memengaruhi sikap parpol-parpol kecil dan menengah dalam menentukan koalisi.
“Jadi ini akan berpengaruh besar pada peta politik jelang pemilu,” ungkap Arga.
Sementara Wasisto memandang masih terlalu dini untuk menilai dampak koalisi PDIP dan Partai Demokrat. Sebab, koalisi itu sendiri masih belum tentu terbentuk.
Bahkan terkait pencapresan, kata Wasisto, ini akan menjadi pembicaraan serius mengingat kedua kubu sudah mendeklarasikan kandidatnya. Puan sudah mendeklrasikan Ganjar Pranowo, sementara AHY sudah berkomitmen dengan pencapresan Anies.
“Dugaan saya, soal pencapresan AHY bakal tetap berkomitmen ke Anies. Sebab jika ia meninggalkan Anies, AHY bakal dinilai buruk oleh publik dan mungkin berpengaruh pada elektabilitas parpol,” pungkasnya.
Penulis: Ahmad Effendi
Editor: Purnawan Setyo Adi
