MOJOK.CO – Rancangan Undang-undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) menemukan titik terang. Beleid yang sudah digodok 19 tahun itu menjadi prioritas di 2023.
Di depan Gedung DPR, serbet raksasa dibentangkan. Ratusan Pekerja Rumah Tangga (PRT) menggelar aksi damai dalam rangka memperingati Hari Pekerja Rumah Tangga, Rabu (15/2/2023). Serbet berukuran 15×15 meter itu menjadi wujud protes terhadap lambatnya pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT).
Selama ini tidak ada aturan yang secara tegas mengatur tentang pekerja rumah tangga. Payung hukum terkait PRT baru berbentuk Peraturan Menteri Ketenagakerjaan 2/2015. Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Ida Fauziyah sempat mengungkapkan, peraturan yang lebih tinggi daripada permenaker memang diperlukan.
Kehadiran RUU PPRT akan memberikan pengakuan terhadap PRT. Di sisi lain memberikan perlindungan yang lebih komprehensif, seperti perlindungan terhadap diskriminasi, kekerasan, upah, dan sebagainya.
Asal tahu saja jumlah PRT Indonesia tidaklah sedikit. Mengutip laman resmi DPR, setidaknya PRT Indonesia mencapai 2 juta jiwa. Sebanyak 90 persen dari jumlah itu adalah perempuan. Adapun 12 persen di antaranya adalah PRT yang berada di bawah usia 18 tahun.
19 tahun hingga dapat perhatian Jokowi
Pada 2004 RUU PPRT pertama kali diusulkan. Enam tahun setelahnya atau pada 2010, RUU ini baru masuk dalam tahap pembahasan di Komisi IX DPR RI. Dilansir dari Tempo.co, sepanjang 2011 hingga 2012, DPR sudah melakukan riset di 10 kabupaten/kota, uji publik di 3 kota. Bahkan, mereka sudah melakukan studi banding ke dua negara.
Pada 2013 draf sebenarnya sudah diserahkan ke Badan Legislasi (Baleg). Namun yang terjadi setelahnya, RUU sebatas masuk daftar tunggu Prolegnas pada periode DPR 2014-2019. Perkembangan baru terlihat di periode DPR 2019-2024. Pada 2020 lalu, RUU PPRT selesai dibahas di Baleg dan tinggal masuk ke Badan Musyawarah (Bumas).
RUU PPRT mendapat atensi lebih intens dari Presiden Joko Widodo belum lama ini. Presiden Jokowi menyebut, RUU PPRT sudah masuk daftar RUU Prioritas dan akan menjadi inisiatif DPR di 2023.
“Untuk mempercepat penetapan Undang-Undang PPRT ini, saya perintahkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Ketenagakerjaan untuk segera melakukan koordinasi dan konsultasi dengan DPR dan dengan semua stakeholder,” ujar Jokowi dalam keterangan pers, Rabu, (18/1/ 2023).
Tertahan di Meja Puan Maharani
Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU PPRT Willy Aditya memberikan kabar teranyar bahwa mayoritas fraksi sudah menyetujui draft rancangan undang-undang ini agar bisa segera maju ke sidang paripurna untuk disahkan.
“Sudah diputuskan bahwa draft RUU akan dilanjutkan ke tahapan berikutnya yaitu diparipurnakan sebagai hak inisiatif DPR. Memang 7 fraksi sepakat, 2 fraksi menolak, yakni PDIP dan Partai Golkar,” ujar Willy Aditya seperti dikutip dari Medcom.id, Jumat (17/2/2023).
Infromasi terbaru, sidang paripurna belum bisa digelar karena RUU PPRT tertahan di meja Ketua DPR RI Puan Maharani. Sejauh ini, Willy sudah mengirimkan surat sebanyak tiga kali yang berisi desakan agar RUU segera diparipurnakan. Ia akan terus mendesak hingga RUU PPRT disahkan.
Penulis: Kenia Intan
Editor: Amanatia Junda
