MOJOK.CO – Usaha meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik terus dilakukan pemerintah Indonesia. Saat ini partai politik (parpol) diwajibkan untuk menyetorkan setidaknya 30 persen calon perempuan dalam daftar nama yang akan bertarung memperebutkan kursi parlemen.
Ambang batas 30 persen tersebut didasarkan pada affirmative action atau kebijakan afirmasi atas UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, yang mengatur agar komposisi penyelenggara Pemilu memperhatikan keterwakilan perempuan minimal 30 persen.
“Komposisi keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus),” sebagaimana bunyi Pasal 6 ayat (5) UU No. 22 Tahun 2007.
Regulasi tersebut, yang mewajibkan ambang batas 30 persen partisipasi perempuan dalam Pemilu, bukan tanpa sebab. Hal ini sebenarnya berakar dari permasalahan rendahnya keterwakilan perempuan dalam politik di Indonesia.
Menurut data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), sejak tahun 1955 partisipasi perempuan di parlemen Indonesia cenderung lambat dan tidak konsisten. Bahkan, di Asia Tenggara, Indonesia juga berada di bawah negara-negara seperti Timor Leste, Laos, dan Kamboja, untuk urusan partisipasi perempuan dalam politik.
Indonesia rata-rata hanya memiliki kurang dari 20 persen legislator perempuan di tingkat lokal (sejak Pemilu 1955-2009). Sementara Laos dan Kamboja, konsisten berada di angka lebih dari 20 persen. Bahkan, Timor Leste punya rataan representasi perempuan lebih tinggi, yakni 30 perempuan di tingkat lokal.
Alhasil, pemerintah pun akhirnya menggagas kerangka hukum dan regulasi yang dapat menyelesaikan persoalan tersebut.
Upaya ini dimulai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Melalui regulasi ini, tiap parpol diwajibkan untuk menempatkan setidaknya 30 persen perempuan dalam struktur kepengurusan partai.
Kebijakan ini pun berdampak cukup signifikan. Pada Pemilu 2009, partisipasi perempuan meningkat drastis setelah parpol-parpol mengusung banyak nama perempuan sebagai caleg.
Hasilnya, kursi perempuan di parlemen pun naik menjadi 18 persen, dari yang sebelumnya 11 persen (periode 2004-2009) dan 9 persen pada periode 1999-2004.
Lebih lanjut, pada pemilu-pemilu berikutnya, representasi perempuan terus mengalami kenaikan. Bahkan, pada 2019 lalu, perempuan mendapat 20,52 persen kursi di Senayan.
Meski mengalami kenaikan yang pesat, tapi angka ini masih dianggap rendah. Pemerintah pun menarget pada Pemilu 2024 mendatang, perempuan paling tidak mendapatkan 30 persen kursi di parlemen.
“Saat ini partisipasi perempuan di parlemen masih di bawah 30 persen. Pemerintah berkomitmen dan terus berupaya mendorong tercapainya kuota 30 persen untuk terwujudnya kesetaraan gender,” seru KemenPPPA, dalam siaran persnya.
Penulis: Ahmad Effendi
Editor: Purnawan Setyo Adi
