Selalu ada hal-hal wagu dan menggelikan yang bisa digali dalam setiap perencanaan anggaran keuangan lembaga legislatif. Dan hal tersebut selalu sukses menjadi pemberitaan bagi banyak media.
Nah, pemberitaan soal perencanaan anggaran yang baru-baru ini sukses menjadi bahan pemberitaan dan disorot oleh banyak pihak adalah anggaran untuk pengharum ruangan gedung DPRD Jakarta yang nilainya mencapai hampir Rp350 juta.
Pagu anggaran tersebut masuk dalam RAPBD DKI 2018.
Seperti diketahui, sewa pengharum ruangan otomatis termasuk dalam program peningkatan dan pengelolaan kantor Sekretariat DPRD yang meliputi Gedung DPRD DKI dan Gedung DPRD DKI Blok H.
Untuk Gedung DPRD DKI, anggaran pengharum ruangan mencapai Rp149,556,000. Dengan rincian 110 refill pengharum ruangan dengan harga masing-masing Rp103 ribu, dikalikan 12 (bulan), ditambah PPN.
Sedangkan untuk Gedung DPRD DKI Blok H, anggaran pengharum ruangannya mencapai Rp197.142.000 dengan rincian 145 refill pengharum ruangan masing-masing seharga Rp103 ribu, dikalikan 12 (bulan), ditambah PPN.
Jika dijumlahkan, total anggaran yang ditulis dengan nomenklatur “Sewa pengharum ruangan untuk Gedung DPRD DKI dan Gedung DPRD DKI Blok H’ ini sebesar Rp346.698.000 alias hampir 350 juta rupiah.
Hal tersebut tentu saja mengundang komentar miring dari masyarakat. Sebab, angka ratusan juta tersebut tentu saja dinilai terlalu mahal dan berlebihan untuk ukuran belanja parfum ruangan.
Mereka beranggapan ratusan juta kalau untuk pengadaan perangkat elektronik seperti videotron, pendingin ruangan, LCD TV, atau UPS (aduh, kelepasan) masih agak masuk akal. Tapi, kalau sekadar untuk belanja pengharum, rasanya terlalu boros.
Mereka juga menganggap pagu anggaran ini terlalu dibuat-buat, terlebih jika melihat harga refill yang dicantumkan.
“Refill Stella matic cuma 35 ribu, itu bisa buat 2 bulan, per bulan berarti nggak sampai 18 ribu. jauh banget dari seratus ribuan,” komentar seorang warga terkait rencana anggaran pengharum ruangan gedung DPRD ini.
Selain itu, jumlah pengharum ruangan di dua gedung DPRD ini juga dinilai terlalu banyak.
Yah, begitulah. Masyarakat agaknya memang tak terlalu paham dengan esensi bau-bauan. Mereka tak paham bahwa pengharum yang sangat banyak memang diperlukan untuk menghilangkan bau yang sangat busuk.
Tapi, pemerintah DKI sebenarnya juga salah karena menganggarkan angka segitu banyak hanya untuk pembelanjaan pengharum ruangan, padahal ada cara lain yang lebih murah untuk membuat ruangan-ruangan di gedung DPRD Jakarta tetap harum tanpa harus menggunakan pengharum atau pewangi ruangan.
Yak, betul. Paksa seluruh anggota DPRD untuk ngremus kemangi setiap hari saat jam kerja.
