MOJOK.CO – Dalam RUU KUHP, menghina presiden dan wakil presiden bisa diancam 4,5 tahun penjara.
RUU KUHP yang telah lama dibahas diklaim telah rampung dan akan segera disahkan oleh DPR. Ada beberapa hal yang diatur di dalamnya, seperti soal pemerkosa hewan yang terancam 1 tahun penjara, ancaman penjara 5 tahun bagi pengkritik pengadilan, seks di luar nikah dan/atau kumpul kebo yang akan diancam 6 bulan penjara, serta pasal penghinaan kepada presiden dengan ancaman hukuman 4,5 tahun penjara.
Institute for Criminal and Justice Reform (ICJR) mengkritik keberadaan pasal penghinaan presiden dalam RUU KUHP. Sebagaimana dikutip dalam website lembaga tersebut, penerapan pasal penghinaan presiden dianggap mengembalikan watak kolonial dan menumbuhkan kanker demokrasi.
Sebetulnya, pasal ini pernah digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada tahun 2006 atas. Melalui putusan Nomor 013-22/PUU-IV/2006, MK pun menerima permohonan gugatan tersebut serta mencabut pasal tentang menghina presiden karena dinilai bertentangan dengan semangat demokrasi.
MK berujar, “Indonesia sebagai suatu negara hukum yang demokratis, berbentuk republik, dan berkedaulatan rakyat, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia sebagaimana telah ditentukan dalam UUD 1945, tidak relevan lagi jika dalam KHUPidana-nya masih memuat pasal-pasal seperti Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 yang menegasi prinsip persamaan di depan hukum, mengurangi kebebasan mengekspresikan pikiran dan pedapat, kebebasan akan informasi, dan prinsip kepastian hukum.”
Akan tetapi, pasal yang telah dihapus ini ternyata dimunculkan kembali dalam draft RUU KUHP. Disebutkan pada Pasal 218 ayat 1, “Setiap orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri presiden atau wakil presiden dipidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak Kategori IV.”
Bahkan, ancaman hukuman pidananya diperberat menjadi 4,5 tahun ketika orang yang dianggap merendahkan harkat dan martabat presiden atau wakil presiden mempertunjukan gambar di muka umum.
Walaupun dinyatakan juga bahwa kritikan tersebut akan menjadi delik, kalau sudah ada aduan dari presiden atau wakil presiden, serta dikecualikan demi kepentingan umum atau pembelaan diri, lantas tetap saja akan muncul pertanyaan. Apakah setiap orang yang mengkritik presiden atau wakil presiden, bisa langsung dipidana begitu saja? Sejauh mana batasan merendahkan martabat dan kritik dalam iklim demokrasi? Seperti apa pengecualian yang diberikan dalam hal kepentingan umum dan pembelaan diri?
Kalau pertanyaan-pertanyaan ini tidak clear diawal, hmm bisa saja akan banyak netizen-netizen kreatif yang sering bikin meme presiden akan jadi bulan-bulanan polisi. (A/L)
BACA JUGA Menghidupkan Komisi Pengaduan Penghinaan Presiden atau tulisan di rubrik KILAS lainnya.
