MOJOK.CO – Di tengah masa darurat corona, masyarakat korban PHK terdampak corona lebih membutuhkan bantuan insentif langsung, bukan pelatihan online melalui program kartu prakerja.
Alih-alih dianggap sebagai langkah yang solutif, program kartu prakerja yang diluncurkan oleh Pemerintah di masa darurat corona seperti sekarang ini justru menuai banyak sekali kritik dan protes dari masyarakat luas.
Kartu prakerja dianggap sebagai program yang bukan hanya tak tepat guna, namun juga berpotensi sebagai sebuah pemborosan.
Banyak ahli yang menilai bahwa yang dibutuhkan oleh masyarakat, utamanya para korban PHK terdampak corona saat ini adalah insentif tunai, bukan program pelatihan seperti yang ditawarkan oleh kartu prakerja.
seperti diketahui, program insentif pelatihan online yang awalnya ditujukan untuk lulusan sekolah atau universitas dan kini dialihkan untuk para korban PHK terdampak corona ini bukanlah program yang murah. Jumlah dana yang dianggarkan untuk melaksanakan program ini mencapai Rp20 triliun.pada periode awal, para penerima program pelatihan ini akan mendapatkan biaya pelatihan sebesar Rp1 juta rupiah yang bisa ia gunakan untuk membayar akses pelatihan online.
Jumlah penerima program periode awal ini diproyeksikan sebanyak 5,6 juta orang, itu artinya, ada sekitar 5,6 triliun anggaran yang digunakan.
Menurut Ekonom Indef Bhima Yudhistira, jumlah sebesar itu akan jauh lebih berguna jika diberikan berupa insentif tunai. Bukan berupa “voucher” pelatihan.
“Bukan pelatihan secara online yang dibutuhkan, tapi bantuan langsung tunai karena korban PHK itu butuh bantuan makanan dan uang tunai,” terang Bhima kepada Kompas.
Tak jauh beda dengan Bhima, Ketua Departemen Komunikasi dan Media KSPI (Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia), Kahar S Cahyono juga memberikan kritik yang sama.
“Dalam kondisi seperti ini pelatihan berbasis online tidak efektif. Kami memandang program prakerja itu sebaiknya diberikan dalam bentuk BLT dimana nantinya uang itu akan dibelanjakan. Dengan begitu, akan menggerakkan perekonomian masyarakat,” kata Kahar.
Bukan hanya perkara tidak tepat guna, program kartu prakerja juga dikritik karena materi pelatihan yang disediakan dianggap sangat tidak sebanding dengan ongkosnya.
Banyak materi pelatihan online dalam program kartu prakerja yang ternyata hampir mirip dengan tutorial-tutorial online yang bisa didapatkan secara gratis di google maupun Youtube.
Wakil Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP Hipmi) Anggawira menganggap bahwa materi-materi pelatihan yang ada seharusya digratiskan saja.
“Pelatihan Kartu Prakerja seharusnya bisa diakses gratis, jadi tidak perlu bayar. Untuk materinya juga sudah banyak di Google,” terang Anggawira.
Kritik ini tentu sangat beralasan. Maklum saja, harga pelatihan yang terdaftar di program kartu prakerja memang mahalnya amit-amit.
Sebagai informasi, pelatihan online Facebook marketing di program kartu prakerja dipatok dengan harga Rp990 ribu. Sementara itu, pelatihan berjualan dengan WhatsApp business dipatok harga Rp 1 juta.
Tentu saja harga yang sangat mahal untuk sebuah materi pelatihan yang tutorialnya bisa didapatkan dengan harga kurang dari Rp300 ribu atau bahkan gratis di platform lain.
Ah, pemerintah ini memang betul-betul.
