MOJOK.CO – Kata pejabat pemerintah: “Kita mencontoh Belanda! Tanggul laut mereka sukses menyelamatkan negara!” Iya, Pak, betul. Tapi tolong catat: Pantura itu bukan Amsterdam, dan bapak-bapak sekalian jelas bukan Meneer Belanda.
Setiap kali para pejabat negara dan elite pemerintahan berkumpul di ruangan ber-AC untuk membahas nasib rakyat pesisir, saya selalu menyiapkan hati untuk tidak emosi.
Tempo hari, Pak Prabowo memimpin rapat terbatas untuk mempercepat pelaksanaan megaproyek Giant Sea Wall atau Tanggul Laut Raksasa di pesisir utara Jawa. Bapak Pengelola Otorita Pantura juga bilang kalau sekarang udah dalam tahap perencanaan untuk persiapan konstruksinya. Saya cuma bisa menghela napas panjang.
Sebagai wong kalahan yang pernah menetap di Semarang dan kakinya lebih sering terendam air rob ketimbang air hangat bathtub hotel bintang lima, jujur saja, saya merasa proyek ini cukup absurd.
Ibarat melihat orang pas hujan deras dan rumahnya kebanjiran karena gentengnya bocor, tapi alih-alih mbenerin genteng, dia malah sibuk mbangun pagar di halaman rumah. Pagarnya mewah, megah, menghabiskan anggaran hingga triliunan rupiah, tapi ya, mohon maaf, nggak tepat sasaran, Ndan!
Tembok raksasa dan efek plasebo pejabat
Kalau Anda bertanya kepada para pakar ekologi pesisir, saya yakin mereka akan menjawab bahwa proyek ini sebenarnya nggak penting-penting amat.
Pertama, kita perlu melihat kondisi Pantura. Bagaimana ia punya pantai yang landai, materialnya dominan pasir dan lumpur yang sebagian besar dibawa oleh sungai dan akhirnya ngumpul di dekat pantai.
Kedua, masalah gelombang atau ombak. Gelombang di Pantura lho, nggak tinggi-tinggi amat. Riset dari Undip juga udah bilang kalau tinggi gelombang rata-rata mentok di bawah 2 meter. Kalau dalam konteks paparan gelombang, ini masuk kategori terlindungi. Beda dengan pantai selatan Jawa yang ombaknya bisa dipakai untuk selancar.
Logikanya gini lho, tanggul beton raksasa itu baru masuk akal kalau kamu punya pantai yang landai dan ombak di depan rumahmu tingginya di atas dua meter. Lah ini di Pantura…
Lalu, kenapa pemerintah ngotot setengah mati ingin bikin tanggul raksasa? Jawabannya sederhana: efek plasebo.
Ada lho penelitian dari Rangel-Buitrago dan Neal yang membuktikan kalau opsi beton ini dipilih murni karena alasan psikologis. Ia menyebabkan efek plasebo karena mampu memberikan “perlindungan” yang instan dan kasat mata. Secara psikologis, beton raksasa ini sukses memberikan ilusi bahwa masalahnya udah beres.
Wujud tanggulnya ada, kelihatan megah, bisa dipegang dan digambari grafiti, tapi penyakit utamanya masih ada dan dibiarkan membusuk. Sayangnya, pejabat kita itu, harus diakui, suka banget sama hal-hal begini.
Ada proyeknya, ada tendernya yang panjang, ada tumpukan beton yang nantinya bisa diresmikan pakai potong pita dan gunting emas sambil diliput stasiun TV nasional.
Bayangkan kalau solusi yang diambil adalah penataan zonasi pesisir yang ketat, atau penanaman mangrove secara ugal-ugalan. Pejabat mana coba yang mau difoto pas lagi di kubangan lumpur dan waktu nanam mangrove?
Selain itu, mari kita jujur-jujuran aja soal motif ekonomi di balik tanggul laut raksasa. Tanggul laut dibangun untuk melindungi keuntungan ekonomi kawasan. Masalahnya, nilai manfaat ekonomi yang dilindungi ini sangat bergantung pada seberapa mahal “harga tanah” di balik tanggulnya.
Jadi, pertanyaan berikutnya: tanggul raksasa ini sebenarnya dibangun untuk melindungi rumah-rumah reyot milik warga pesisir yang saban hari tergenang rob, atau justru hanya untuk melindungi aset-aset korporat dan kawasan industri raksasa yang nilai tanahnya triliunan rupiah itu?
Yang nyedot air tanah di Pantura siapa, yang disuruh nahan laut siapa
Ini adalah bagian yang paling bikin kita merasa sedang dikibuli berjamaah oleh sistem.
Salah satu alasan kenapa Pantura daratannya terus-menerus amblas dan tenggelam itu bukan cuma karena perubahan iklim njuk lautnya tiba-tiba ngamuk kayak di film Aquaman. Tapi ada faktor lain yang memperparah, yaitu penurunan muka tanah atau land subsidence.
Ibaratnya, tanah di Pantura itu adalah kue bolu yang baru matang. Masih anget dan belum keras kayak rengginang. Nah, di atas kue bolu ini, dibangunlah pabrik-pabrik raksasa, kawasan industri, gedung-gedung bertingkat.
Sudah bebannya seberat dosa koruptor, industri-industri ini dengan rakusnya menyedot air tanah dalam-dalam karena biayanya dianggap jauh lebih murah daripada harus berlangganan PDAM atau mengolah air hujan.
Logika bodohnya begini. Anda punya kasur air di kamar trus airnya disedot pakai pompa listrik. Di atas kasur, Anda taruh dipan dan kulkas dua pintu. Sudah pasti kasurnya ambles tak bersisa. Itulah yang sedang terjadi di Pantura. Belum lagi ketambahan dengan fenomena naiknya permukaan laut akibat perubahan iklim. Tambah ambyaaar…
Tapi apa yang dilakukan pemerintah? Alih-alih menertibkan tata ruang wilayah dan melarang industri-industri besar itu menyedot air tanah secara ugal-ugalan, mereka malah cuma menyalahkan air laut tok.
Asap pabrik yang bikin bumi tambah panas, air cepat terkuras, dan bangunannya yang bikin tanah makin ambles, eh lautnya yang dihukum dan dikurung pakai tembok. Sungguh dark comedy birokrasi kelas wahid.
Baca halaman selanjutnya
