MOJOK.CO – Kata pejabat pemerintah: “Kita mencontoh Belanda! Tanggul laut mereka sukses menyelamatkan negara!” Iya, Pak, betul. Tapi tolong catat: Pantura itu bukan Amsterdam, dan bapak-bapak sekalian jelas bukan Meneer Belanda.
Setiap kali para pejabat negara dan elite pemerintahan berkumpul di ruangan ber-AC untuk membahas nasib rakyat pesisir, saya selalu menyiapkan hati untuk tidak emosi.
Tempo hari, Pak Prabowo memimpin rapat terbatas untuk mempercepat pelaksanaan megaproyek Giant Sea Wall atau Tanggul Laut Raksasa di pesisir utara Jawa. Bapak Pengelola Otorita Pantura juga bilang kalau sekarang udah dalam tahap perencanaan untuk persiapan konstruksinya. Saya cuma bisa menghela napas panjang.
Sebagai wong kalahan yang pernah menetap di Semarang dan kakinya lebih sering terendam air rob ketimbang air hangat bathtub hotel bintang lima, jujur saja, saya merasa proyek ini cukup absurd.
Ibarat melihat orang pas hujan deras dan rumahnya kebanjiran karena gentengnya bocor, tapi alih-alih mbenerin genteng, dia malah sibuk mbangun pagar di halaman rumah. Pagarnya mewah, megah, menghabiskan anggaran hingga triliunan rupiah, tapi ya, mohon maaf, nggak tepat sasaran, Ndan!
Tembok raksasa dan efek plasebo pejabat
Kalau Anda bertanya kepada para pakar ekologi pesisir, saya yakin mereka akan menjawab bahwa proyek ini sebenarnya nggak penting-penting amat.
Pertama, kita perlu melihat kondisi Pantura. Bagaimana ia punya pantai yang landai, materialnya dominan pasir dan lumpur yang sebagian besar dibawa oleh sungai dan akhirnya ngumpul di dekat pantai.
Kedua, masalah gelombang atau ombak. Gelombang di Pantura lho, nggak tinggi-tinggi amat. Riset dari Undip juga udah bilang kalau tinggi gelombang rata-rata mentok di bawah 2 meter. Kalau dalam konteks paparan gelombang, ini masuk kategori terlindungi. Beda dengan pantai selatan Jawa yang ombaknya bisa dipakai untuk selancar.
Logikanya gini lho, tanggul beton raksasa itu baru masuk akal kalau kamu punya pantai yang landai dan ombak di depan rumahmu tingginya di atas dua meter. Lah ini di Pantura…
Lalu, kenapa pemerintah ngotot setengah mati ingin bikin tanggul raksasa? Jawabannya sederhana: efek plasebo.
Ada lho penelitian dari Rangel-Buitrago dan Neal yang membuktikan kalau opsi beton ini dipilih murni karena alasan psikologis. Ia menyebabkan efek plasebo karena mampu memberikan “perlindungan” yang instan dan kasat mata. Secara psikologis, beton raksasa ini sukses memberikan ilusi bahwa masalahnya udah beres.
Wujud tanggulnya ada, kelihatan megah, bisa dipegang dan digambari grafiti, tapi penyakit utamanya masih ada dan dibiarkan membusuk. Sayangnya, pejabat kita itu, harus diakui, suka banget sama hal-hal begini.
Ada proyeknya, ada tendernya yang panjang, ada tumpukan beton yang nantinya bisa diresmikan pakai potong pita dan gunting emas sambil diliput stasiun TV nasional.
Bayangkan kalau solusi yang diambil adalah penataan zonasi pesisir yang ketat, atau penanaman mangrove secara ugal-ugalan. Pejabat mana coba yang mau difoto pas lagi di kubangan lumpur dan waktu nanam mangrove?
Selain itu, mari kita jujur-jujuran aja soal motif ekonomi di balik tanggul laut raksasa. Tanggul laut dibangun untuk melindungi keuntungan ekonomi kawasan. Masalahnya, nilai manfaat ekonomi yang dilindungi ini sangat bergantung pada seberapa mahal “harga tanah” di balik tanggulnya.
Jadi, pertanyaan berikutnya: tanggul raksasa ini sebenarnya dibangun untuk melindungi rumah-rumah reyot milik warga pesisir yang saban hari tergenang rob, atau justru hanya untuk melindungi aset-aset korporat dan kawasan industri raksasa yang nilai tanahnya triliunan rupiah itu?
Yang nyedot air tanah di Pantura siapa, yang disuruh nahan laut siapa
Ini adalah bagian yang paling bikin kita merasa sedang dikibuli berjamaah oleh sistem.
Salah satu alasan kenapa Pantura daratannya terus-menerus amblas dan tenggelam itu bukan cuma karena perubahan iklim njuk lautnya tiba-tiba ngamuk kayak di film Aquaman. Tapi ada faktor lain yang memperparah, yaitu penurunan muka tanah atau land subsidence.
Ibaratnya, tanah di Pantura itu adalah kue bolu yang baru matang. Masih anget dan belum keras kayak rengginang. Nah, di atas kue bolu ini, dibangunlah pabrik-pabrik raksasa, kawasan industri, gedung-gedung bertingkat.
Sudah bebannya seberat dosa koruptor, industri-industri ini dengan rakusnya menyedot air tanah dalam-dalam karena biayanya dianggap jauh lebih murah daripada harus berlangganan PDAM atau mengolah air hujan.
Logika bodohnya begini. Anda punya kasur air di kamar trus airnya disedot pakai pompa listrik. Di atas kasur, Anda taruh dipan dan kulkas dua pintu. Sudah pasti kasurnya ambles tak bersisa. Itulah yang sedang terjadi di Pantura. Belum lagi ketambahan dengan fenomena naiknya permukaan laut akibat perubahan iklim. Tambah ambyaaar…
Tapi apa yang dilakukan pemerintah? Alih-alih menertibkan tata ruang wilayah dan melarang industri-industri besar itu menyedot air tanah secara ugal-ugalan, mereka malah cuma menyalahkan air laut tok.
Asap pabrik yang bikin bumi tambah panas, air cepat terkuras, dan bangunannya yang bikin tanah makin ambles, eh lautnya yang dihukum dan dikurung pakai tembok. Sungguh dark comedy birokrasi kelas wahid.
Laut yang dikadali, nelayan Pantura yang mati berdiri
Sekarang mari kita lihat dampak dari ego raksasa berbentuk beton ini.
Alam itu punya cara kerjanya sendiri. Kalau Anda membangun tembok raksasa, tentu saja bakalan mengubah pola pergerakan arus, gelombang, dan juga sedimen. Air laut dan sedimen yang tertahan tembok itu nggak akan tiba-tiba menguap jadi debu ajaib. Mereka pasti akan mencari jalan lain.
Dampaknya apa? Wilayah yang nggak dilindungi tembok akan menjadi korban hantaman abrasi yang jauh lebih masif.
Kalau Anda nggak percaya, silakan buka Google Maps sekarang. Lihat dan amati sisi timur dan barat Kota Semarang, atau di sisi timurnya Kota Jakarta. Anda akan melihat dengan sangat jelas bagaimana abrasi menggerogoti daratan seperti tikus kelaparan.
Membangun tanggul laut di satu titik sama saja dengan memindahkan bencana ke kampung sebelah. Kita ini sedang bermain lempar batu sembunyi tangan dengan alam semesta, dan percayalah, alam tidak pernah kalah.
Lalu, bagaimana nasib ekosistem pesisirnya?
Mangrove, padang lamun, dan terumbu karang itu bukan sekadar hiasan akuarium raksasa. Mereka adalah tempat ikan-ikan memijah, kawin, berkembang biak, dan mencari makan. Tembok raksasa ini berpotensi menghilangkan tempat tumbuh habitat alami tadi. Kalau “rumah” para biota laut ini rata dengan beton, ikan-ikan bakal minggat.
Imbasnya langsung memukul objek penderita abadi di negeri ini: nelayan tradisional.
Bagi nelayan kecil yang kapalnya cuma muat dua orang dan modalnya pas-pasan, laut adalah sawah mereka. Kalau ikan-ikannya hilang karena rumahnya digusur proyek raksasa, mereka mau cari ikan ke mana? Ke tengah samudra pakai perahu dengan mesin Dongfeng itu?
Tembok raksasa ini mungkin mengamankan aset-aset pabrik di pinggir pantai, tapi secara perlahan membunuh mata pencaharian nelayan kita.
Sindrom londo dan mimpi kesiangan menyamakan Pantura dengan Amsterdam
Bagian paling menggelikan dari semua narasi megaproyek ini adalah kiblat pemikirannya. Pejabat kita sering kali membusungkan dada sambil bilang, “Kita akan mencontoh Belanda! Tanggul laut mereka sukses menyelamatkan negara!”
Iya, Pak, betul. Tapi tolong catat: Pantura itu bukan Amsterdam, dan bapak-bapak sekalian jelas bukan Meneer Belanda.
Konteks lokal, geografi, tata kelola air, dan kedisiplinan penegakan hukum lingkungan kita itu berbeda bagai bumi dan langit. Mengadopsi teknologi asing secara plek jiplek entah mengapa adalah sindrom akut birokrasi kita.
Dalam konteks ancaman perubahan iklim yang multidimensi, tanggul raksasa ini bukanlah solusi jangka panjang. Ia cuma monumen keangkuhan yang menolak beradaptasi.
Masih banyak opsi yang jauh lebih efisien dan ramah lingkungan. Misalnya pelarangan penggunaan air tanah yang berlebihan oleh industri, perbaikan dan pengetatan tata ruang, atau mengembalikan fungsi ekosistem. Tapi sayang, hal-hal itu tak bisa digunting pitanya di depan kamera.
Jadi, bersiaplah saja melihat uang pajak kita menjelma menjadi beton raksasa yang pada akhirnya tak mampu menyelamatkan kita dari mara bahaya.
Penulis: Bachtiar W. Mutaqin
Editor: Agung Purwandono
BACA JUGA Demak dan Kudus (Hampir) Tenggelam, Banjir Besar Membuat Warga Putus Asa dan Putus Harapan dan tulisan menarik lainnya di kanal Esai
