• 95
    Shares

MOJOK.CO – Ada tiga isu yang bisa dipakai Tim Prabowo guna gantian menyerang Tim Jokowi saat debat pilpres 2019 kedua nanti. Apa aja itu?

Jelang Debat Pilpres 2019 kedua, Tim Kampanye Prabowo-Sandi mengaku sudah mempersiapkan segala strategi untuk melawan Jokowi-Ma’ruf. Hal ini cukup perlu disiapkan secara matang, karena pada debat pilpres pertama, Jokowi berkali-kali tampak melakukan serangan-serangan agresif—yang tidak terduga.

Meski beberapa kali Prabowo-Sandi juga bisa menyerang dengan pertanyaan-pertanyaan soal lemahnya koordinasi Presiden dengan Menteri-menterinya, tapi itu tetap tidak sepadan dengan serangan soal hoax Ratna Sarumpaet atau caleg mantan koruptor.

Apalagi usai debat pilpres pertama, Tim Prabowo justru melaporkan Jokowi ke Bawaslu soal pertanyaan caleg mantan koruptor tersebut. Hal yang sangat kontroproduktif dan menunjukkan Tim Prabowo merasa tertekan dan membuat kondisi jadi aneh. Usai debat kok lapor? Kan aneh?

Secara hitung-hitungan kasar, sekali pun Jokowi bermain sendiri karena Ma’ruf Amin lebih sering “merenung”, Prabowo tampaknya masih belum mempersiapkan betul serangan-serangan mematikan sepanjang debat Pilpres 2019 pertama kemarin.

Oleh karena itu, bersama Mojok Institute, kami ingin membantu Tim Prabowo supaya untuk debat pilpres kedua nanti Jokowi tidak dibiarkan jumawa terus-terusan begitu. Untuk itu kami sudah menyiapkan tiga bahan amunisi yang bisa dipakai untuk mencecar Jokowi.

Tiga isu yang baru muncul usai debat pilpres pertama, sehingga kalau mau dipakai oleh Tim Prabowo, benar-benar masih anget-anget tai ayam.

Mencla-mencle soal Bebas Bersyarat Abu Bakar Baasyir

Usai debat pertama berakhir, isu bebas bersyarat yang diberikan Pemerintah ke narapidana terorisme, Abu Bakar Baasyir menggilinding bak buah mengkudu. Pro dan kontra terjadi di masyarakat.

Ada yang mendukung karena ABB udah tua dan bakal berbahaya kalau sampai meninggal di penjara, ada pula yang menolak karena kasus kejahatan ABB sangat berat dan sangat sulit untuk diampuni.

Lepas dari itu, beberapa hari ketika bola panas ini masih diserap masyarakat, mendadak Pemerintah menginformasikan pemberian bebas bersyarat itu dibatalkan karena ABB ogah mengakui Pancasila sebagai dasar negara.

Mencla-mencle-nya sikap pemerintah semacam ini jelas jadi bahan yang sangat brilian untuk digunakan Tim Prabowo jelang debat pilpres berikutnya. Gimana sih, paginya dele kok malemnya tempe?

Mungkin Tim Prabowo bisa memulainya dengan pertanyaan, “Pak Jokowi kan lumayan sering balik ke Solo, kemarin udah ketemu sama Ustaz Abu Bakar Baasyir nggak di Ngruki, Solo?”

Baca juga:  Dua Cara Mengantisipasi Pasal Penghinaan Presiden

Kalau dijawab, “Belum, saya belum ketemu.”

Timpalin aja, “Oh iya ding lupa, nggak jadi bebas ding ya?”

Masa iya koordinasi sekelas Presiden sama bawahannya kayak garis koordinasi Karang Taruna? Hamending Pak Prabowo dong yang nggak pernah salah koordinasi sebagai presiden—belum pernah jadi soalnya.

Remisi untuk Pembunuh Wartawan Radar Bali

Kabar berikutnya datang dari kasus hukum pidana pembunuhan. Pemerintah dinilai agak sembarangan ketika memberi potongan hukuman alias remisi kepada I Nyoman Susrama, narapidana kasus pembunuhan Wartawan Radar Bali.

Kecaman datang dari Aliansi Jurnalis Independe (AJI) dan para Social Justice Warrior (SJW) di media sosial. Nggak main-main, bahkan remisi kepada Susrama ini bisa saja dianggap sebagai salah satu pemicu membesarnya angka Golput yang tadinya hendak memilih capres nomor urut 1.

“Pemberian potongan hukuman oleh Presiden RI, Joko Widodo terhadap I Nyoman Susram yang menjadi otak pembunuhan wartawan Radar Bali, Jawa Pos Group, AA Gede Bagus Narendra Prabangsa, adalah langkah mundur terhadap penegakan kemerdekaan pers,” urai Nandhang R. Astika, Ketua AJI Denpasar.

Tadinya narapidana Susrama, yang merupakan adik pejabat Bangli, membunuh Prabangsa karena dianggap mengganggu dugaan penyimpangan proyek di Dinas Pendidikan. Prabangsa dibunuh dengan kejam setelah mengalami penyiksaan luar biasa dan mayatnya ditemukan pada 16 Februari 2009.

Awalnya Surama dituntut hukuman mati karena melakukan pembunuhan berencana, tapi vonis pengadilan akhirnya menjatuhkan vonis penjara seumur hidup. Dalam kondisi ini, tiba-tiba Pemerintah memberikan remisi 20 tahun penjara saja.

Salah satu alasannya pun bikin dada pengen dielus dari pihak Pemerintah; “Jadi dihukum itu orang tidak dikasih remisi, nggak muat itu lapas semua kalau semua dihukum nggak pernah dikasih remisi,” ujar Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.

Yaelah, Pak, bukan pembunuh juga kali yang dikasih remisi. Pembunuhan berencana ke wartawan lagi.

Nah, kasus ini bisa jadi amunisi yang pas untuk menyerang Pemerintahan Jokowi dari kubu Prabowo. Mengingat belakangan ini Tim Prabowo punya hubungan kurang baik dengan wartawan—setelah Prabowo sering marah-marah terhadap beberapa jurnalis.

Satu serangan untuk dapat dua hasil: menunjukkan kelemahan Pemerintah sekaligus mendapat simpati dari para jurnalis. Gimana? Mantap dong?

Baca juga:  Soeharto, Satu-Satunya Presiden Indonesia yang Pernah Kena Gebuk

Tabloid “Indonesia Barokah”

Harus diakui, kampanye hitam di negeri ini seringkali hasilnya berbalik malah menguntungkan pihak yang diserang.

Jokowi-Ahok ketika Pilkada DKI Jakarta pada 2012 sampai Jokowi-JK pada Pilpres 2014 membuktikan hasilnya. Dari isu pemimpin non-muslim (meski cuma wakil gubernur saat itu) sampai Jokowi yang dekat dengan PKI.

Hasilnya? Justru Jokowi yang mendapat simpati dan keluar jadi pemenang di akhir. Satu-satunya anomali ya hanya saat Pilkada DKI Jakarta 2017. Pihak yang diserang kampanye hitam tetap kalah.

Agaknya hal itu yang kembali akan terjadi dengan menyebarnya tabloid Indonesia Barokah (sumpah ini yang bikin nama medianya culun banget dah).

Tabloid yang menyerang gerakan 212 dan kubu Prabowo ini sekilas memang merugikan Tim Kampanye Prabowo-Sandi, tapi sebenarnya jika diperhatikan lagi justru bisa menjadi amunisi serangan balik yang aduhai.

Lagian, tabloid ini juga tidak jelas terbit dari mana. Dengan alamat kantor yang fiktif, Indonesia Barokah memberi judul-judul tulisannya begitu provokatif, kayak “Reuni 212: Kepentingan Umat atau Kepentingan Politik?” atau “Membohongi Publik untuk Kemenangan Politik?”.

Uniknya, Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf menilai tabloid itu tidak mengandung unsur kampanye. Hal yang didukung oleh pernyataan dari Bawaslu. Dalih TKN dan Bawaslu menyebut bahwa isi tabloid itu sebenarnya berisi edukasi agar masyarakat jangan mau dibohongi hoax, fitnah, dan kebencian.

Lagi-lagi, Tim Prabowo bisa menggunakan isu tabloid Indonesia Barokah ini sebagai bahan untuk menyerang balik ke Tim Jokowi. Kalau pun secara hukum dan Dewan Pers nanti nggak menang, tapi paling nggak ya membantah aja dulu apa yang diberitakan Indonesia Barokah dengan data-data—kalau ada.

Nah, itu tadi tiga bahan yang bisa dipakai Tim Prabowo-Sandi untuk menghadapi debat Pilpres 2019 kedua nanti. Satu-satunya masalah dari tiga bahan ini adalah debat pilpres kedua besok temanya energi, pangan, sumber daya alam, lingkungan hidup, infrastruktur. Artinya nggak ada satu pun tema yang bisa nyantol sama tiga bahan tadi.

Tapi nggak apa-apa, paling nggak tiga bahan ini bisa dipakai saat debat terakhir. Atau mungkin bisa dipakai untuk debat pilpres lima tahun ke depan. Kan lumayan to? Itung-itung udah nyicil sejak sekarang.