• 1.8K
    Shares

MOJOK.CO – Gatot Nurmantyo mengarahkan tudingan serius kepada pencabut TAP MPRS 1966 soal PKI dan ajaran komunisme. Padahal sosok yang mencabut itu adalah Gus Dur. Nah lho?

Ada yang serius dari tudingan Gatot Nurmantyo mengenai kekhawatiran soal kebangkitan PKI ketika diwawancarai Rosiana Silalahi dalam acara Rosi di Kompas TV. Salah satunya adalah tudingan bahwa pencabutan TAP MPRS merupakan upaya yang dilakukan oleh PKI, iya, PKI yang Partai  Komunis Indonesia itu, yang kalau kata Pak Kivlan Zen sudah bangkit dan punya anggota sebanyak 60 juta—jauh lebih banyak dari yang ikut demo 212.

Berikut kutipannya, ”Habis itu tuntutan soal pencabutan TAP MPRS nomor 1966, siapa lagi kalau bukan itu? Siapa lagi kalau bukan PKI itu?”

Salah satu tudingan—dari banyak tuduhan sebenarnya—ada hal yang cukup unik mengenai pencabutan TAP MPRS 1966 yang disebutkan Gatot tersebut. Seperti yang kita juga sudah tahu, undang-undang ini berisi (salah satu di antaranya) mengenai larangan ajaran marxisme-komunisme dan PKI beserta dampak diskrimatif terhadap simpatisan maupun keturunannya.

Tudingan Gatot ini sangat bisa dimaknai langsung mengarah ke K.H. Abdurrahman Wahid atau lebih dikenal dengan Gus Dur. Ya jelas, salah satu tokoh yang getol dengan pencabutan TAP MPRS pada zaman itu adalah Gus Dur ketika menjabat sebagai presiden. Hal yang pada perkembangannya jadi salah satu sebab (di antara sebab-sebab lain) Gus Dur dilengserkan dari kursi kepresidenan.

Silogisme sederhananya ya seperti ini;

  1. TAP MPRS 1966 merugikan orang-orang PKI
  2. Orang PKI tidak suka dengan TAP MPRS 1966
  3. Kalau ada yang tidak suka dengan aturan ini berarti dia PKI
  4. Gus Dur mencabut TAP MPRS 1966
  5. _____ (silakan isi sendiri)

Ketika wawancara berlangsung, Rosi sebenarnya sudah mewanti-wanti Gatot untuk memikirkan ulang jawaban ini. Sebab, tentu saja, tudingan ini sangat serius. Mengarahkan simpulan sederhana membabi buta kepada orang yang mencabut TAP MPRS adalah PKI jelas mencederai banyak ”santri-santri” Gus Dur.

Pertanyaan seputar pilihan yang Gus Dur lakukan saat itu masih jadi perbincangan hangat—terlebih sampai saat ini. Apalagi ketika isu kebangkitan PKI selalu digaungkan setiap tahun di Indonesia.

Jika sebelumnya Indonesia mengenal dua musim; musim hujan dan kemarau, belakangan ini kita ketambahan satu musim lagi, yakni; musim isu kebangkitan PKI, yang terjadi pada periode akhir September sampai awal Oktober.

”Sebab bertentangan dengan Undang-undang Dasar, Mas,” kata Gus Dur saat menjawab alasan di balik dirinya mencabut aturan tersebut.

Baca juga:  Prabowo Bisa Belajar dari Donald Trump agar Kesalahan Tak Berujung Kekalahan

Undang-undang yang mana memangnya, Gus? Bukannya muncul kesan Gus Dur bisa saja dianggap melindungi orang-orang PKI?

”Ha terserah, kesan nggak kesan. Terserah,” jawab Gus Dur lagi seperti tidak peduli ketika diwawancara Andy F. Noya pada 2005 silam. “Undang-undang melindungi semua,” lanjut Gus Dur yang kemudian menjelaskan bahwa undang-undang itu merupakan turunan praktik dari Pancasila ketika belum ada, yang lebih dikenal dengan: Bhinneka Tunggal Ika.

Ketidakpedulian Gus Dur mengenai citra yang diterimanya dari masyarakat inilah yang sebenarnya menggambarkan bagaimana Gus Dur lebih peduli kepada kemanusiaan ketimbang urusan politik atau urusan hukum. Bahkan sampai pada titik tertentu, Gus Dur tidak peduli dirinya harus dimusuhi oleh banyak orang. Entah apa persepsi masyakat, Gus Dur selalu berujar, ”Biar sejarah nanti yang membuktikan.”

Dan benar, kita bisa merunut pada sejarah bagaimana sosok seorang Gus Dur dididik untuk punya rasa kepekaan terhadap sesama melebihi siapapun di republik ini. Jika dirunut dari latar pendidikannya kepekaan ini justru lahir bukan dari masa ketika Gus Dur sekolah di Mesir, Irak, atau bahkan sampai ”nyasar” ke Eropa, melainkan dari sebuah kota di Jawa Timur: Jombang.

Di Pondok Bahrul Ulum Tambak Beras, Jombang, Gus Dur diamanahi untuk menjadi keamanan pondok. Mengurus santri-santri yang nakal. Dan sebagaimana lumrahnya bagian keamanan pondok, Gus Dur pun tak segan-segan menghukum santri-santri yang melanggar peraturan. Penegakan hukum di pondok ada di tangan Gus Dur muda saat itu.

Sampai suatu ketika muncul kasus yang menggegerkan. Seorang santri putra ketahuan menyimpan kutang di dalam lemarinya. Iya, kutang, daleman untuk perempuan itu. Sudah barang tentu hal ini segera dilaporkan oleh Gus Dur ke pengasuh, Kiai Abdul Fattah Hasyim. Harapan Gus Dur, si santri ini bisa segera dikeluarkan saja dari pondok karena kenakalannya sudah mengarah pada perbuatan mesum.

Tapi apa kemudian tanggapan Kiai Fattah di hadapan Gus Dur muda ketika menerima laporan?

Santri nakal itu malah diminta untuk tinggal bersama Kiai Fattah. Benar memang dikeluarkan dari pondok, tapi justru dimasukkan ke ndalem. Ke kediaman pengasuh di kamar khusus.

Tentu saja muncul berbagai macam pertanyaan dari keputusan Kiai Fattah ini. Bukannya muncul kesan kalau Kiai justru malah melindungi santri-santri yang nakalnya kelewatan? Uniknya, kelihatan benar Kiai Fattah tidak peduli dengan kesan dari orang lain soal pilihannya ini.

Baca juga:  PDI Perjuangan Resmi Usung Jokowi sebagai Calon Presiden di Pilpres 2019

”Ha terserah, kesan nggak kesan. Terserah.”

Si santri ini pun tinggal bersama Kiai Fattah. Sepanjang malam jadi ”terpaksa” ikut tahajud karena dibangunkan langsung oleh kiainya, ketika mengaji kitab jadi petugas yang mengurus kitab-kitab apa yang akan dikaji oleh kiainya, sampai kemudian si santri ini berubah benar-benar jadi orang saleh. Kenakalannya hilang tidak serta-merta, melainkan melebur karena berkumpul langsung dengan orang paling saleh dan bijak di lingkungan pesantren tersebut selama bertahun-tahun. Sosok yang tak lain tak bukan adalah Kiai Fattah sendiri.

Dari sanalah kemudian Gus Dur mendapatkan pelajaran paling berharga dalam hidupnya—dan juga bagi bangsa ini. ”Ternyata di atas hukum, ada yang lebih penting lagi, yakni kemanusiaan,” begitu kira-kira pelajaran yang bisa dipetik.

Secara aspek hukum dan peraturan pondok pesantren, si santri sudah sangat layak untuk dikeluarkan. Perbuatannya melebihi kenalakan santri pada umumnya. Melakukan perbuatan mesum—jangankan di pesantren—di luar pesantren sekali pun seseorang bisa berurusan secara pidana. Tapi apa yang dilakukan Kiai Fattah ini tidak seperti itu.

Bisa saja paman Gus Dur ini memilih mengeluarkan si santri. Secara citra, Kiai Fattah bisa saja mendapatkan predikat sebagai pengasuh yang tegas, berani, dan tidak pandang bulu, tapi ada aspek lain yang diajarkan untuk mendidik para santrinya. Yakni: rasa kemanusiaan. Bahwa semua manusia selalu punya peluang untuk bisa berubah jadi lebih baik, asal kamu rela untuk memilih jalan pedang yang tidak disukai oleh banyak orang. Layaknya pilihan yang dilakukan Kiai Fattah, yang nanti ditiru Gus Dur saat jadi Presiden.

Secara pengetahuan dan keilmuan, apa yang didapatkan Gus Dur mungkin tidak sebanyak dengan pendidikan Gus Dur di luar negeri. Namun di Tambakberas ini, Gus Dur mendapatkan pelajaran bagaimana caranya memerlakukan seorang manusia dengan sebaik-baiknya.

Entah itu seorang mesum, entah itu seorang suporter beringas, bahkan entah itu seorang PKI sekalipun. Mereka semua manusia. Dan karena manusia, mereka pantas menerima hak-hak kemanusiaan yang tidak didapatkan dari aturan-aturan diskriminatif terhadap dosa yang belum tentu mereka pernah lakukan sebelumnya.

”Kalau belakangan ini ada kekhawatiran PKI akan bangkit?” tanya Andy F. Noya kemudian—sekitar 13 tahun yang lalu—kepada Gus Dur. Hadirin terdiam dengan pertanyaan yang menakutkan itu.

”Kenapa takut? PKI aja ditakuti,” jawab Gus Dur santai. Hadirin tertawa, ketakutan barusan hilang seketika.