Kabar buruk bagi demokrasi dan kabar yang sangat baik bagi para anggota DPR. Senin, 12 Februari 2018 kemarin, DPR melalui rapat paripurna resmi mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (UU MD3).

Revisi UU MD3 disahkan dalam rapat paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Fadli Zon.

UU MD3 yang salah satunya mengatur tentang imunitas anggota DPR ini dinilai sebagai UU yang antikritik, sebab dalam salah satu pasal, terdapat poin yang menyebutkan bahwa MKD diperbolehkan untuk mengambil langkah hukum terhadap pihak-pihak yang merendahkan DPR, baik lembaga maupun perseorangan.

Adapun pasal tersebut adalah pasal 122 huruf K. Bunyi pasal tersebut adalah sebagai berikut:

Mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR.

Adanya Pasal tersebut tentu saja membuat UU MD3 ini mendapatkan banyak tentangan dari banyak pihak. Pasal tersebut dinilai membuat UU MD3 ini rentan digunakan untuk mempidanakan para pengkritik DPR.

Peneliti Formappi Lucius Karus menyebut UU ini sebagai pasal yang sangat antidemokrasi. “Bukan cuma tidak terbuka, tapi antidemokrasi. Mereka juga melawan prinsip semua warga negara sama di depan hukum,” katanya.

Sementara itu, Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Donal Fariz menyebut UU MD3 rentang menimbulkan ketimpangan hukum.

“Ini menciptakan ketimpangan secara hukum, DPR diproteksi begitu kuat dan menghambat penyidikan dan mereka akan sulit diawasi. Dan pasal ini mempermudah pidana DPR untuk mengkriminalkan warga, masyarakat kritis dapat dipidana,” kata Donal

Menanggapi tentang banyaknya tentangan yang muncul terhadap revisi UU MD3, Ketua DPR Bambang Soesatyo justru santai menyebut bahwa aturan tersebut memang untuk menjaga kehormatan DPR.

“Proteksi itu atau apa namanya undang-undang untuk melindungi kehormatan anggota Dewan tidak bisa dipakai sembarangan. Artinya memang betul-betul untuk kehormatannya. Maka setiap warga negara, jangankan DPR, setiap warga negara punya hak untuk melindugi kehormatannya. Jadi menurut saya tidak perlu dipersoalkan,” kata Ketua DPR Bambang Soesatyo.

Yah, Kelihatannya rakyat memang harus mulai dibiasakan untuk tidak mengkritik DPR, melainkan dibiasakan untuk menertawakannya.

revisi uu md3

Komentar
Add Friend
No more articles