MOJOK.CO – Tes wawasan kebangsaan yang dilakukan oleh KPK terhadap para pegawainya kini sudah makan korban.
Gonjang-ganjing terkait tes wawasan kebangsaan untuk para pegawai KPK yang sempat menimbulkan reaksi keras dari masyarakat akhirnya mencapai titik panas yang baru.
Sebanyak 75 pegawai KPK termasuk salah satunya penyidik senior Novel Baswedan dinonaktifkan dari jabatannya karena tidak lolos asesmen tes wawasan kebangsaan yang memang menjadi syarat alih status pegawai menjadi ASN.
Keputusan penonaktifan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Pimpinan KPK Nomor 652 Tahun 2021 yang ditetapkan oleh Ketua KPK Firli Bahuri pada 7 Mei 2021.
“Pertama, menetapkan nama-nama pegawai yang tersebut dalam lampiran surat keputusan ini tidak memenuhi syarat (TMS) dalam rangka pengalihan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi pegawai Aparatur Sipil Negara,” begitu bunyi poin SK tersebut seperti dikutip dari Detik. “Kedua, memerintahkan pegawai sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu agar menyerahkan tugas dan tanggung jawab kepada atasan langsung sambil menunggu keputusan lebih lanjut.”
Penonaktifan 75 pegawai KPK tersebut, terlebih Novel Baswedan menjadi salah satunya, tentu saja semakin melahirkan reaksi keras dari publik. Gelagat pelemahan KPK melalui tes wawasan kebangsaan pun semakin terlihat nyata di mata masyarakat.
Mantan Juru Bicara KPK Febri Diansyah, melalui akun Twitter resminya, turut menuliskan keprihatinannya atas penonaktifan tersebut.
“Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Keinginan menyingkirkan 75 Pegawai KPK terbukti. Tetap dipaksakan non-aktif sekalipun tak ada dasar hukum yg kuat. Apalagi Putusan MK menegaskan peralihan status jadi ASN tdk boleh merugikan pegawai KPK.” Tulis Febri.
Reaksi yang lebih keras ditunjukkan oleh ekonom Faisal Basri dalam merespons penonaktifkan 75 pegawai KPK tersebut.
“Rezim ini secara moral sudah bangkrut. Amanat reformasi sudah kandas.” Kata Faisal Basri melalui akun Twitter miliknya. “Hanya ada satu kata: LAWAN!!!”
lebih lanjut, Faisal bahkan mengajak seluruh rakyat untuk bersatu melawan korupsi, kolusi, dan nepotisme menggembosi para oligark dengan tidak membeli saham perusahaan yang dikuasai oligark dan sarat dengan praktik KKN, serta memboikot bank-bank BUMN maupun non-BUMN yang masih dan akan terus membiayai perusahaan para oligark, terutama perusahaan tambang batu bara yang sangat tidak ramah lingkungan.
“Saya akan mulai dari diri saya sendiri dengan menarik seluruh uang yang ada di bank-bank itu.” ujar Faisal Basri.
sementara itu, para pegawai KPK yang dinonaktifkan menyatakan akan melawan keputusan tersebut.
“Nanti ada tim kuasa hukum dari koalisi sipil yang ingin melihat itu karena agak lucu juga, SK-nya kan SK pemberitahuan hasil asesmen, tapi kok di dalamnya menyebut menyerahkan tugas dan tanggung jawab, bukan pemberhentian lho,” terang Novel Baswedan kepada para wartawan. “Sikap kami jelas: kami akan melawan!”
Seperti diketahui, tes wawasan kebangsaan yang dilakukan terhadap para pegawai KPK memang oleh masyarakat dianggap sebagai upaya melemahkan KPK dengan menyingkirkan pegawai-pegawai yang punya integritas.
Tes wawasan kebangsaan tersebut sempat menjadi bahan pergunjingan yang sangat luas karena munculnya pertanyaan-pertanyaan yang dianggap tidak etis dalam sesi wawancara tes tersebut.
BACA JUGA Kami Coba Mengerjakan 20 Soal Tes Wawasan Kebangsaan KPK dan Ini Hasilnya dan artikel KILAS lainnya.
