“Mas, bener nggak sih kalau ngisi saldo Go-pay lewat Mandiri, kena biaya Rp 2.500? Kemarin katanya pada heboh kalau ngisi saldo Go-pay lewat Mandiri kena biaya,” tanya Romlah pada Karjo yang sedang duduk santai di ruang tamu.
“Tadinya kena, tapi sekarang sudah nggak lagi, aturannya sudah direvisi,” jawab Karjo cuek.
“Oooh, sudah direvisi, untung aku belum sempat mencak-mencak di facebook.”
Bagi Romlah yang iritnya setengah mampus itu, perkara biaya isi saldo Go-pay yang hanya dua ribu lima ratus itu tetaplah perkara yang harus diributkan, maklum, ia sendiri adalah salah satu pengguna tetap layanan Go-jek, baik Go-ride ataupun Go-food.
Seperti diketahui, beberapa waktu yang lalu, para pengguna jasa transportasi Go-Jek menerima pesan singkat resmi yang berisikan informasi mengenai pemotongan biaya administrasi sebesar Rp 2.500 dari pihak Bank Mandiri. Hal ini kemudian langsung menuai protes dari para pengguna yang merasa keberatan dengan beban potongan biaya administrasi tersebut.
Entah karena banyaknya protes atau karena hal lain, pemberlakuan biaya Rp 2.500 itu kemudian dibatalkan.
“Mas tahu nggak itu kenapa aturannya direvisi?” Tanya Romlah penasaran.
“Ya mungkin karena banyak diprotes orang. Maklum, kebijakan pengenaan biaya pengisian ulang terhadap uang elektronik dinilai tidak sejalan dengan program pemerintah yang ingin mendorong gerakan nontunai.”
“Lho, gerakan nontunai, apalagi itu?”
“Mangkanya baca berita, jangan cuma nonton drama korea thok. Gerakan nontunai itu adalah program pemerintah yang ingin mendorong masyarakat agar bertransaksi tidak menggunakan uang tunai, pakainya uang elektronik atau nama kerennya, e-money, salah satu contohnya ya Go-pay itu. Contoh lainnya misalnya Mandiri Indomaret card, e-toll, BCA Flazz Card, Doku wallet, dan sebangsanya.”
“Ooooh, lha trus di mana letak tidak sejalannya, Mas?”
“Ya ampun Romlah, mosok kayak gini aja mesti diterangin, sih,” kata Karjo agak jengkel, “jadi gini lho, kalau isi ulang uang elektronik itu kena biaya, otomatis akan banyak orang yang malas pakai uang elektronik, itu artinya, orang-orang akan lebih banyak bertransaksi secara tunai, padahal pemerintah penginnya masyarakat itu banyak bertransaksi dengan nontunai, begitu. Masih nggak paham?”
“Oalah, ngobrol dong,” jawab Romlah manggut-manggut. “Eh, kalau begitu, berarti warungnya Mbak Nok itu termasuk warung yang mendukung program pemerintah dong, Mas.”
“Mendukung bagaimana?”
“Lha yo mendukung, warungnya Mbak Nok itu salah satu yang menggalakkan program transaksi non tunai.”
“Loh, kok bisa?” Tanya Karjo penasaran.
“Lha yo bisa, kan di warungnya Mbak Nok itu bisa kasbon, bisa ngutang, itu namanya transaksi nontunai kan, Mas?”
“Nontunai lambemu!” jawab Karjo jengkel. Romlah meringis.
