MOJOK.CO – Facebook membersihkan ratusan akun palsu yang intens menyebar berita soal Papua. Akun-akun tersebut terhubung dengan sebuah perusahaan konsultan media bernama InsightID.
Facebook resmi menutup 69 akun Facebook, 42 halaman Facebook, dan 34 akun Instagram dari Indonesia karena terindikasi melakukan “perilaku tidak otentik yang terkoordinasi”. Sebagian besar akun tersebut mengangkat isu Papua yang ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.
Ke-145 akun FB dan Instagram tersebut, terkumpul jumlah pengikut sebanyak 410 ribu di FB dan 120 ribu di Instagram. Akun-akun tidak natural tersebut diindikasikan mencoba mengendalikan isu Papua di media sosial karena memposting dua hal berkebalikan, yakni konten mendukung kemerdekaan Papua Barat dan konten mendukung persatuan Indonesia.
“Jejaring halaman dan akun ini dibuat agar terlihat seperti media-media lokal atau organisasi advokasi,” kata David Agranovitch, Direktur Gangguan Ancaman Global di Facebook, dikutip dari DW.
Facebook menemukan bahwa akun-akun yang ditutup tersebut terhubung dengan satu perusahaan konsultan media bernama InsightID. Tidak main-main, InsightID mengeluarkan ongkos 300 ribu dolar AS (Rp4,2 miliar) untuk mengiklankan konten-konten akun tersebut di Facebook. Beriklan di Facebook bertujuan untuk mendorong persebaran sebuah konten. Semakin banyak membayar iklan, semakin luas persebaran kontennya.
Perusahaan ini segera dicari-cari oleh netizen dan wartawan. Hasilnya membuat perusahaan ini tampak misterius.
Jawa Pos yang bergerak cepat mendatangi kantor InsightID di Jalan Bangka Nomor 21A, Jakarta Selatan mendapati kantor itu sepi dari aktivitas. Pemilik bangunan nomor 21A adalah penghuni rumah bernomor 21B, namun ketika Jawa Pos bertanya kepada asisten rumah tangga di rumah 21B, ia mengatakan sang pemilik sedang berada di luar kota.
Mojok menemukan cache dari situs web insightID.org yang kini sudah tidak bisa diakses. Cache tertanggal 26 September 2019 tersebut memuat keterangan, InsightID pernah mengerjakan sebuah proyek dengan bertajuk “Papua Program Development Initiative”. Cache tersebut bisa dilihat lewat sini.
Tujuan dari proyek tersebut adalah “mempelajari cepatnya perkembangan bidang sosial dan ekonomi di Papua serta memetakan tantangannya.”
Jurubicara Kementerian Komunikasi dan Informatika Ferdinandus Setu mengatakan kepada DW, perusahaan swasta dipakai untuk menyebar propaganda politik via media sosial adalah praktik lama di Indonesia. Ia mengatakan, Kementerian Komunikasi dan Informatika tidak membatasi kegiatan itu “selama mereka tidak melanggar aturan yang berlaku.”
DW mengutip peneliti BBC Benjamin Strick yang mengatakan, bersamaan dengan naiknya jumlah akun-akun palsu milik buzzer, akun-akun tersebut memakai tagar pro Papua untuk menyampaikan konten yang isinya justru pro pemerintah.
Persoalan buzzer tengah menjadi isu sorotan di Indonesia, terutama setelah kasus yang melilit influencer Denny Siregar dan @OneMurtadha. Unggahan akun Seword.com, media pro Jokowi, 5 bulan lalu ini mengungkap adanya kumpulan buzzer yang berkoordinasi dengan Jokowi dan sosok misterius bernama “Kakak Pembina”. (yms)
BACA JUGA Bahaya Sabunisasi di Papua atau artikel rubrik KILAS lainnya.
