Kementerian Perlindungan Pekerja Migran (KP2MI)–dulunya Badan P2MI, menjalin kerja sama dengan Lembaga Pendidikan Perkebunan (LPP) Agro Nusantara di Jogja berupa pelatihan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI). Tak hanya kemampuan teknis, tapi juga softs kill berupa cara berperilaku, pengetahuan soal hak dan perlindungan, hingga literasi keuangan.
***
Pekerja Migran Indonesia (PMI) masih dipandang sebelah mata oleh negara lain, sebab kemampuannya dinilai kurang mumpuni alias unskilled. Hal itu bisa dilihat dari data statistik, di mana kebanyakan PMI terkonsentrasi di lima jabatan, yakni pembantu rumah tangga, pengasuh atau caregiver, pekerja perkebunan, buruh, dan pekerja domestik.
Tercatat ada 296.948 PMI yang tersebar di berbagai penempatan sepanjang tahun 2025, kebanyakan dari mereka ditempatkan di Taiwan. Persaingan pun semakin ketat dengan adanya pekerja migran yang berasal dari Filipina, Myanmar, India, Pakistan, dan Bangladesh.
Walaupun menang jumlah, PMI dinilai kalah bersaing dengan negara-negara tersebut sebab penempatan mereka yang mendominasi sektor berketerampilan rendah.
Oleh karena itu, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran (KP2MI) menjalin kerja sama dengan berbagai lembaga atau instansi untuk peningkatan keterampilan calon Pekerja Migran Indonesia (PMI). Salah satu lembaga yang terpilih adalah Lembaga Pendidikan Perkebunan (LPP) Agro Nusantara sebagai Migrant Training Centre di Jogja.
Pelatihan kerja disesuaikan dengan negara penempatan
Kerja sama Migrant Training Centre ditandai dengan penandatangan nota kesepahaman (MoU) antara KP2MI dengan holding PT Perkebunan Nusantara (PTPN)–Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan perjanjian kerja sama dengan LPP Agro Nusantara pada Sabtu (24/1/2026).
Holding PTPN memberikan tugas kepada LPP Agro Nusantara untuk mengoptimalkan fasilitas dan intellectual capital yang dimiliki demi menyukseskan program kemitraan bersama KP2MI.
LPP Agro Nusantara dipilih karena kiprahnya yang menonjol di bidang perkebunan sejak berdiri tahun 1950. Sebagai Corporate University PTPN Group, LPP Agro Nusantara juga bermitra dengan berbagai lembaga strategis seperti Direktorat Jenderal Perkebunan dan Badan Pengelola Dana Perkebunan.
Sebagai anak perusahaan dari PTPN, Holding Perkebunan Nusantara PT Perkebunan Nusantara III (Persero) juga terlibat dalam skema kerja sama dan turut menandatangani nota kesepahaman.
Direktur LPP Agro Nusantara, Pranoto Hadi Raharjo menjelaskan desain pelatihan kerja dan sertifikasi untuk PMI nantinya menyesuaikan dengan karakteristik kerja negara penempatan, agar unggul dan tepat sasaran.
“Kurikulum bagi PMI sudah kami desain sesuai dengan kebutuhan, tidak hanya seputar keterampilan kerja. Kami juga sudah mendesain pelatihan yang bisa memberi gambaran kerja dan industri,” kata Pranoto di Auditorium PT LPP Agro Nusantara, Jogja, Sabtu (24/1/2026).
Tersedia 300 kuota untuk lulusan SMK dan vokasi
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Perlindungan PMI, Dzulfikar Ahmad Tawalla berujar Migrant Training Centre menargetkan lulusan SMK maupun vokasi dengan minimal batas usia 18 tahun. Sebagai langkah awal, LPP Agro Nusantara bakal menyeleksi peserta hingga tersaring 300 orang. Peserta yang terpilih wajib mempelajari skill sesuai dengan permintaan dari negara tujuan.
“Tapi juga ada standar internasional yang harus kita sesuaikan ke kurikulum, termasuk beberapa kompetensi yang kemungkinan adalah untuk memperkuat mental,” ujar Dzulfikar di Auditorium PT LPP Agro Nusantara, Jogja, Sabtu (24/1/2026).
Yang jelas, kata dia, PMI wajib menguasai bahasa. Tak hanya jago menguasai bahasa internasional seperti bahasa Inggris, tapi bahasa negara tempat ia bekerja. Sebab nyatanya, tak semua orang Eropa misalnya bisa paham bahasa Inggris.
Pentingnya literasi keuangan untuk Pekerja Migran Indonesia
Selain itu, Dzulfikar berharap pelatihan ini dapat meningkatkan pemahaman remitansi bagi PMI agar perekonomiannya tidak mandek. Remitansi merupakan kegiatan mengirimkan uang dari satu negara ke negara lain, biasanya berupa valuta asing. Cara ini sering dilakukan PMI yang ingin mengirimkan uang untuk keluarganya di negara asal mereka.
“Fakta yang kami temukan di lapangan, ada beberapa pekerja kita, saat dia di luar negeri itu earning power-nya tinggi. Tapi begitu kembali, dia seperti petugas SPBU ‘mulai dari nol’,” kata Dzulfikar.
Dzulfikar mencontohkan ada seorang ibu yang menjadi PMI di Hongkong selama 10 tahun agar anaknya bisa sekolah sampai sarjana. Setelah anaknya lulus, ibu itu kembali lagi menjadi PMI hanya berselang selama 2 tahun usai anaknya lulus, karena tabungannya belum cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya.
Oleh karena itu, Dzulfikar berharap Migrant Training Centre dapat menjadi bagian dari upaya KP2MI/BP2MI mewujudkan 4 pilar utama, yakni promosi dan peningkatan kapasitas diri, penempatan negara, pemberdayaan, dan perlindungan untuk PMI.
Penulis: Aisyah Amira Wakang
Editor: Muchamad Aly Reza
BACA JUGA: Australia Menyelamatkan Alumnus IPB dari Cap Pengangguran, Kini Bisa Kerja dengan Gaji yang Layak atau liputan Mojok lainnya di rubrik Liputan
