Kurang lebih ada tujuh juta manusia yang berbondong-bondong liburan ke Jogja di masa libur Natal dan Tahun Baru (Nataru). Sampai ada anekdot di media sosial: “Wong sak Indonesia mara Jogja kabeh (Orang se-Indonesia ke Jogja semua)”. Kata Sosiolog UGM, Arie Sujito, itu mencerminkan betapa daya tarik Jogja sebagai destinasi wisata nasional terus menguat.
Namun, gelombang kedatangan wisatawan ke Jogja ibarat dua sisi koin. Sehingga memicu risiko sosial yang terus berulang. Itulah kenapa Arie menyebut, momen liburan panjang—apalagi libur Nataru—sebenarnya merupakan momen ujian bagi Jogja sebagai Kota Wisata yang selama ini dikenal ramah dan inklusif.
Ekonomi bergerak cepat karena wisata, tapi warga Jogja harus terima konsekuensinya
Arie tak menampik, gelombang wisatawan membuat sektor ekonomi berputar cepat. Tentu memberi dampak signifikan bagi orang-orang yang bekerja di sektor perdagangan, jasa, hingga usaha kecil (UMKM) yang bergantung pada pariwisata.
Akan tetapi, di saat yang sama, kepadatan pengunjung membawa konsekuensi sosial yang tidak ringan bagi masyarakat sekitar kawasan wisata.
“Ruang ini dianggap sebagai kesempatan positif, tetapi tantangannya nyata karena muncul kemacetan, interaksi sosial yang semakin padat, serta risiko lingkungan yang perlu dipikirkan bersama,” ujar Arie dalam keterangan tertulisnya di laman resmi UGM, Rabu (31/12/2025).
Tantangan kepadatan bagi warga lokal
Dampak kepadatan dari lonjakan mobilitas wisatawan di Jogja tersebut, aktivitas harian warga lokal sedikit banyak menjadi tersendat.
Misalnya, akses jalan jadi tersendat. Waktu tempuh saat hendak beraktivitas di luar rumah pun jadi bertambah. Sebab, warga lokal harus berbagi jalan—dan berdesak-desakan dalam kemacetan—karena kerumunan para wisatawan yang hilir-mudik mencari spot wisata.
“Bagi warga sendiri, kepadatan ini membuat aktivitas keluar rumah terasa tidak nyaman karena kemacetan muncul di hampir semua titik,” kata Arie. Terutama bagi warga yang tinggal di kawasan padat dan bergantung pada mobilitas harian.
Tekanan kepadatan juga berdampak pada ruang publik yang menjadi tempat pertemuan warga dan pengunjung. Ruang terbuka semakin terbatas fungsinya ketika dipenuhi aktivitas wisata dalam waktu bersamaan. Hal ini diperparah dengan persoalan sampah yang muncul sebagai konsekuensi serius dari meningkatnya jumlah orang di ruang kota.
“Kemampuan mengelola sampah dan membangun budaya menjaga lingkungan yang bersih menjadi keharusan, karena pariwisata tidak cukup dilihat dari sisi pemasukan ekonomi semata,” tutur Arie.
Potensi ketegangan sosial di tingkat lokal
Lebih lanjut, Arie mengkhawatirkan terjadinya ketimpangan sosial yang terjadi di tengah lonjakan wisatawan di Jogja.
Begini, manfaat pariwisata memang terasa luas. Akan tetapi, Arie merasa distribusinya harus diperhatikan. Ia khawatir jika keuntungan ekonomi hanya terkonsentrasi pada kelompok bermodal besar. Itu akan berpeluang memunculkan ketegangan sosial di tingkat lokal.
“Pengusaha besar sebaiknya turut memberdayakan pelaku usaha lokal agar pemerataan terjadi dan tidak memicu kecemburuan sosial,” saran guru besar Sosiologi UGM itu.
Antisipasi biar masalah wisata di Jogja tidak terus berulang
Untuk mengatasi—dan mengantisipasi—potensi dua sisi koin tersebut, Arie menekankan bahwa peran pemerintah menjadi kunci dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan pariwisata dan kualitas hidup warga.
Perencanaan kota perlu melihat kepadatan wisata sebagai isu jangka menengah dan panjang, bukan sekadar fenomena musiman. Oleh karena itu, kerja sama antara kota dan kabupaten di sekitar Jogja dinilai penting untuk mengatur tata ruang dan mobilitas secara lebih adil.
“Desain kebijakan di level provinsi dan kerja sama lintas wilayah dibutuhkan agar kota berkembang dengan visi yang ramah lingkungan dan humanis,” beber Arie.
Maka, antisipasi risiko-risiko sosial—sebagaimana dipaparkan guru besar Sosiologi UGM itu sebelumnya—seharusnya dirancang sejak dini. Dengan begitu, masalah-masalah tersebut tidak menjadi persoalan berulang di tiap momen liburan.
Ketegangan antara warga lokal dan pendatang berpotensi muncul ketika kepadatan tidak dikelola dengan baik. Maka dari itu, perlu kedisiplinan kolektif serta kepedulian bersama terhadap ruang hidup demi menjaga kenyamanan Jogja.
“Jogja yang nyaman, aman, dan humanis adalah tanggung jawab bersama agar keadaban kota tetap terjaga,” tegas guru besar Sosiologi UGM tersebut.
Penulis: Muchamad Aly Reza
Editor: Ahmad Effendi
BACA JUGA: Kenorakan-kenorakan Orang yang Pertama Kali ke Jogja, Niat Kelihatan Kalcer tapi Nggak Mashok! atau liputan Mojok lainnya di rubrik Liputan
