Kuliah S1 selama empat tahun—untuk meraih gelar sarjana—bakal tidak relevan lagi di Indonesia untuk bertarung di dunia kerja, sehingga banyak sarjana akan menjadi pengangguran. Sementara sekolah vokasi lah yang diprediksi akan memiliki kontribusi lebih signifkan.
Begitulah yang diungkapkan oleh Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli, dalam Kajian Tengah Tahun (KTT) INDEF 2025, Rabu (2/7/2025).
Sarjana pengangguran lebih besar dari vokasi
Dalam KTT INDEF 2025 tersebut, Yassierli juga memaparkan rilis Badan Pusat Statistika (BPS) terbaru. Data tersebut menampilkan ironi yang menguatkan pernyataan Yassierli bahwa kuliah S1 selama empat tahun untuk sarjana bakal tidak relevan lagi di dunia kerja.
Per Februari 2025, jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 7,28 juta orang berdasarkan status pendidikan. Rinciannya:
Jumlah pengangguran terbanyak berasal dari status pendidkan SD dan SMP, yakni 2,42 juta orang. Disusul dari SMA sebanyak 2,04 juta orang, dan SMK sebanyak 1,63 juta orang.
Kemudian dari status pendidikan S1 alias sarjana mencatat angka pengangguran sebanyak 1,01 juta orang. Sedangkan dari diploma menyumbang 177,39 ribu orang.
Mari bandingkan. SMA yang cenderung lebih teoretis nyatanya menyumbang lebih banyak pengangguran ketimbang SMK yang punya konsentrasi pada vokasi. Begitu juga perbandingan antara kuliah S1 dan diploma.
4 tahun kuliah S1 itu terlalu lama?
Yassierli menyebut, kondisi dunia kerja di masa depan semakin tidak terprediksi. Apalagi sekarang teknologi-digital hingga kecerdasan buatan (AI) berkembang sangat pesat.
Oleh karena itu, menurutnya, kuliah S1 selama 4 tahun terasa terlalu lama, tapi di saat bersamaa juga tidak memberikan massive skill sebagai bekal untuk menyongsong dunia kerja.
Dalam situasi tersebut, kata Yassierli, Kemnaker tengah fokus menyiapkan Balai Latihan Kerja (BLK) yang berfungsi untuk memberi pelatihan keahlian/keterampilan yang dibutuhkan di masa depan.
Yassierli mengklaim tengah menyiapkan setidaknya 41 BLK yang berada di bawah Kemnaker langsung. Ditambah 303 BLK milik pemerintah dan 2.421 dari Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) swasta.
“Kami sedang menyiapkan project based learning, sifatnya baru pilot project. Kalau saat ini kita punya ada balai elektronika industri, programmable logic controller (PLC), permesinan, bengkel, barista, hospitality, macam-macam,” jelas Yassierli.
Kemnaker juga sedang menyiapkan instruktur-instruktur untuk pelatihan di bidang smart operation, smart creative IT skills, agroforestry, dan green jobs.
Pendidikan bukan soal durasi
Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Muhammadiyah (UM) Suabaya, Achmad Hidayatullah menyebut, pendidikan sejatinya bukan hanya soal durasi dua tahun atau empat tahun, tapi soal kualitas.
Pendidikan tinggi adalah wujud kedalaman pengetahuan, kepakaran, dan membangun konsep berpikir. Bahkan melalui perguruan tinggi, mahasiswa tidak hanya mendapatkan pengetahuan teori dari buku dan AI.
“Tapi juga bisa melakukan dialog dengan dosen dan pakar, yang memang telah bertahun tahun melakukan penelitian dan konsen terhadap sebuah topik yang berkaitan dengan sosial kehidupan,” papar Hidayat. “Dialog yang sehat dengan pakar tentu tidak sama dengan diskusi dengan AI.”
Jika kuliah S1 direduksi skills: ciptakan intelektual tukang
Kalau pendidikan tinggi direduksi skills, lanjut Hidayat, berati sistem pendidikan kita menciptakan intelektual tukang sebagaimana dikritik oleh Paulo Friere.
“Jadi pendidikan tinggi (kuliah S1) tidak hanyak untuk skills, tapi membangun cara berpikir. Kalau selama ini dianggap lulusan perguruan tinggi (sarjana) sulit cari kerja, ya itu soal ketersediaan lapangan kerja,” ujar Hidayat.
“Kalau lapangan sempit, jangan kemudian manjadikan durasi kuliah dinggap masalah,” sambungnya.
Justru yang perlu pemerintah lakukan adalah pembukaan lapangan kerja. AI memang sebuah keharusan untuk diintegrasikan dengan perguruan tinggi, tetapi bukan berati memperpendek durasi kuliah.
Karena kalau kuliah hanya persoalan durasi, banyak orang—kalau meminjam istilah Hidayat—memakai “jalur cobra” agar bisa lulus cepat.
Hidayat, mengutip social cognitive theory yang Albert Bandura menyebut, cara pandang seseorang sangat dipengaruhi oleh pengamatannya terhadap orang lain. Jika kemudian kuliah S1 (misalnya) direduksi hanya melatih skills, maka mahasiswa akan melihat bahwa kuliah S1 selama empat tahun bukan sebatas tidak relevan, tapi juga tidak penting.
“Jika sudah begitu, self effikasi mereka akan menurun untuk kuliah,” tutur Hidayat.
Vokasi solusi cepat, tapi….
Sementara Pakar Ekonomi UM Surabaya, Fatkur Huda berpendapat, jika dilihat dari sudut pandang ekonomi tenaga kerja, penekanan pada vokasi (penyiapan keterampilan kerja) memang masuk akal untuk menekan angka pengangguran.
Sebab, keterampilan dari vokasi atau pelatihan kerja mampu menjawab kebutuhan terhadap efisiensi dan ketepatan antara suplai keterampilan dan permintaan industri.
Vokasi, bagi Fatkur, memang bisa menjadi solusi cepat untuk mengurangi kesenjangan keterampilan dan mempercepat penyerapan tenaga kerja di sektor-sektor tertentu.
“Tapi di balik itu semua, saya melihat bahwa pernyataan mengenai “hilangnya relevansi” pendidikan tinggi perlu ditanggapi dengan lebih hati-hati. Bahwa kuliah S1 bukan sekadar proses memperoleh gelar atau keterampilan teknis semata,” kata Fatkur.
“Melainkan juga ruang untuk membentuk kapasitas berpikir kritis, kemampuan beradaptasi, kreativitas, kepemimpinan, serta penguasaan dasar-dasar teoritis yang dibutuhkan untuk inovasi jangka panjang. Hal-hal seperti itu tidak bisa sepenuhnya diperoleh melalui pelatihan jangka pendek,” sambungnya.
Seharusnya saling sinergi
Fatkur menekankan, kebutuhan saat ini bukanlah dikotomi antara pendidikan tinggi dengan pelatihan vokasional, melainkan sinergi yang saling melengkapi.
Pendidikan tinggi, menurut Fatkur, perlu bertransformasi kurikulum harus lebih adaptif terhadap perkembangan industri, teknologi digital, dan kebutuhan keterampilan baru seperti data science, energi terbarukan, hingga AI.
“Pendekatan pembelajaran berbasis proyek, magang industri, dan kerja kolaboratif lintas disiplin menjadi sangat penting agar lulusan perguruan tinggi tetap relevan dan mampu bersaing (sehingga tidak menjadi sarjana pengangguran),” beber Fatkur.
“Sementara itu, pelatihan vokasi tetap harus diperkuat sebagai jalur strategis untuk menghasilkan tenaga kerja yang siap pakai di bidang teknis,” imbuhnya.
Dalam ekosistem tenaga kerja modern, kata Fatkur, keduanya dapat berjalan berdampingan: pendidikan vokasi memperkuat keterampilan praktis, sementara pendidikan tinggi membangun fondasi pengetahuan dan kapasitas inovasi.
Penulis: Muchamad Aly Reza
Editor: Ahmad Effendi
BACA JUGA: Lulusan Universitas Jadi Sarjana Pengangguran, Langsung Dituntut Bapak Ganti Rugi Biaya Besar Semasa Kuliah sampai Hidup Kebingungan atau liputan Mojok lainnya di rubrik Liputan
