Bencana di Indonesia seringkali menjadi “bencana buatan manusia” (man-made disaster), bukan bencana alam. Dan, mitos seringkali menjadi pengingat kita atas bencana tersebut, meski kita kerap mengabaikan karena menganggapnya isapan jempol.
***
Pernahkah kamu mendengar sebuah pepatah tua dari Bengkulu yang berbunyi: “Orang Bengkulu tidak akan pernah beratap tanah, kecuali pada saat mati”?
Kalimat ini terdengar sederhana, bahkan mungkin sedikit mistis. Namun, di mata Prof. Harkunti Rahayu Pertiwi, seorang pakar kebencanaan dari Institut Teknologi Bandung (ITB), kalimat itu adalah sebuah “sains” tingkat tinggi yang dibungkus dalam kearifan lokal.
Pepatah itu, menurut Prof. Harkunti, sebenarnya lebih merujuk pada sebuah peringatan: “Jangan menggunakan genteng tanah liat yang berat sebagai atap rumah, kecuali kamu ingin mati tertimpa reruntuhan saat gempa.”
Leluhur kita seolah paham kalau kita tinggal di tanah yang bisa digoyang gempa kapan saja.
Ironisnya, nasihat leluhur ini justru dilupakan demi sesuatu yang kita sebut “modernitas”. Mari kita lihat atap rumah kita hari ini. Kebanyakan keluarga modern merasa “kurang berada” jika rumahnya tidak memakai genteng keramik atau beton yang berat.
Atap seng atau sirap (kayu) dianggap kuno dan identik dengan kemiskinan.
Padahal, leluhur kita sengaja memilih atap ringan tersebut. Mereka paham bahwa gempa tidak membunuh manusia; bangunanlah yang membunuh manusia. Ketika gempa mengguncang, atap beton seberat ton itu akan runtuh menimpa penghuninya.
Prof. Harkunti menegaskan bahwa nenek moyang kita sebenarnya memiliki desain struktur bangunan yang jauh lebih cerdas dan aman gempa dibandingkan arsitektur modern yang kita banggakan hari ini.
Atau, di Kalimantan, misalnya, rumah panggung dibangun tinggi bukan hanya karena takut binatang buas, tetapi sebagai adaptasi cerdas terhadap wilayah rawa dan banjir (flood-prone area).
Sayangnya, pengetahuan ini perlahan punah. Kita lebih sibuk mengejar estetika “river view” (pemandangan sungai) dengan membangun rumah beton di bibir sungai, yang sebenarnya melanggar kapasitas alam dan mengundang banjir.
“Sebetulnya yang memperbuat buruk semuanya itu adalah lebih ke arah man-made disaster, yaitu perusakan dari lahan. Kita serakah menggunakan hak air. Sungai itu punya batas yang kita sebut dengan kapasitas sungai,” ujarnya dalam sebuah diskusi di kanal Chronicles yang tayang di Youtube Bagus Muljadi, dikutip Rabu (4/2/2026).
Dalam sebuah diskusi tersebut, Prof. Harkunti membuka mata kita tentang sebuah kenyataan pahit: Indonesia sedang mengalami amnesia sejarah yang fatal. Kita tinggal di tanah yang sangat rawan bencana, tapi abai pada setiap peringatan yang sudah disampaikan.
Cerita rakyat adalah peringatan dini bencana
Bukan hanya soal bangunan, kita juga sering menertawakan cerita rakyat sebagai sebuah takhayul. Padahal, banyak dari cerita itu adalah sistem peringatan dini (early warning system) versi purba.
Prof. Harkunti menceritakan penemuan mengejutkan tentang naskah Sunda kuno bernama Warugan Lemah.
Naskah yang hanya terdiri dari tiga lembar daun lontar itu menyebutkan bahwa tanah yang paling aman untuk ditinggali adalah tanah yang melandai ke utara (Telaga Hangsa). Sebaliknya, arah lain dianggap kurang baik atau perlu ritual “sesajen” (baca: perlakuan khusus/hati-hati).
Apakah ini klenik? Ternyata tidak. Sebuah penelitian ilmiah yang terbit di jurnal bergengsi Geoscience Letters tahun 2019 membuktikan hal yang sama persis. Secara statistik dan geologis, tanah dengan orientasi tersebut memang memiliki kerentanan longsor paling rendah.
“Leluhur kita sudah mengetahui ilmu mekanika tanah ratusan tahun sebelum jurnal Scopus ada, tapi kita mengabaikannya karena merasa lebih pintar,” ujarnya.
Hal serupa juga berlaku untuk nama-nama tempat (toponimi). Kita sering mendengar nama daerah seperti “Lembang” atau “Cirata” di Jawa Barat. Ternyata, “Lembang” berarti cekungan atau patahan, dan “Cirata” menggambarkan air atau tanah yang bergetar. Nama itu sendiri adalah rambu bahaya yang dipasang nenek moyang di plang jalan.
Ada pula istilah “Pamali” (tabu) yang sering dipakai untuk melarang orang masuk ke hutan atau bibir pantai tertentu. Kini, daerah “pamali” itu kita babat habis untuk kafe estetik dan villa, lalu kita kaget saat bencana datang menghancurkannya.
Di Jepang, masyarakatnya sudah diajari siaga
Indonesia dan Jepang sama-sama berada di atas ring of fire, yang sangat rawan bencana. Namun, jika kita membandingkan diri dengan Jepang, perbedaannya sangat mencolok.
Di Jepang, kesadaran bencana bukan sekadar hapalan di sekolah, tetapi “memori otot” yang dilatih dari rumah.
Prof. Harkunti, yang menempuh pendidikan doktoral di Jepang, mengamati bagaimana budaya disiplin dan sadar bencana sudah mendarah daging. Anak-anak di sana terbiasa mandiri, seperti naik sepeda ke sekolah dari SD hingga SMA, yang secara tidak langsung melatih fisik dan mental mereka untuk tangguh.
Di Indonesia, kita tidak memiliki institutional memory (memori institusi) maupun budaya sadar bencana yang kuat. Ketika pejabat daerah berganti, kebijakan mitigasi seringkali ikut hilang.
Beban pendidikan bencana justru ditumpuk di pundak guru-guru SD yang kurikulumnya saja sudah sangat berat.
“Mengharapkan guru mengajarkan cara selamat dari gempa, sementara budaya di rumah tidak mendukung, adalah strategi yang kurang efektif,” kata Prof. Harkunti.
Sebuah kisah menyentuh diceritakan Prof. Harkunti tentang Kaisar Jepang pasca-tsunami 2011. Pertanyaan pertama Kaisar kepada Perdana Menteri bukanlah “berapa kerugian ekonomi?”, melainkan “berapa jumlah guru yang meninggal?”.
Bagi Jepang, kehilangan guru adalah kehilangan masa depan, sehingga mereka harus segera digantikan dengan kualitas yang setara. Ini menunjukkan betapa dalamnya pemahaman mereka tentang pemulihan manusia, bukan sekadar fisik.
“Lembah Kematian” para peneliti
Lantas, ke mana para ahli kita? Kenapa riset kampus tidak menjadi solusi?
Masalahnya ada pada apa yang disebut “Lembah Kematian” (Valley of Death). Peneliti Indonesia, seperti Prof. Harkunti, seringkali menghasilkan inovasi atau prototipe mitigasi yang brilian. Namun, inovasi itu sering berhenti di laci meja atau sekadar menjadi jurnal ilmiah demi memenuhi syarat administrasi kampus.
Jarang sekali riset itu diadopsi menjadi kebijakan pemerintah daerah (Perda). Prof. Harkunti harus berjuang bertahun-tahun secara personal–di luar jalur birokrasi formal–hanya untuk meyakinkan Pemkot Padang agar mengadopsi pedoman tempat evakuasi (shelter) vertikal. Sistem kita lebih menghargai tumpukan kertas laporan daripada nyawa yang selamat karena kebijakan yang tepat.
Pada akhirnya, bencana di Indonesia seringkali menjadi “bencana buatan manusia” (man-made disaster). Siklon atau gempa mungkin adalah fenomena alam yang probabilitasnya bisa dihitung, tetapi kehancuran yang ditimbulkannya adalah hasil dari kerusakan lingkungan dan ketidaksiapan yang kita buat sendiri.
Kita membangun kembali kafe di bibir pantai bekas tsunami karena tergiur keuntungan ekonomi sesaat, melupakan trauma masa lalu. Kita menebang hutan pelindung demi tambang dan kebun, lalu menyalahkan hujan saat banjir datang.
Prof. Harkunti mengingatkan kita untuk tidak sekadar “membangun kembali dengan lebih baik” (build back better), karena kondisi “kemarin” sebenarnya sudah sangat buruk. Kita harus “membangun kembali dengan lebih baik dan lebih aman” (build back better and safer).
Dan mungkin, cara paling aman untuk melangkah ke masa depan adalah dengan sesekali menengok ke belakang. Membaca dan mendengarkan ulang mitos-mitos yang dulu kita anggap isapan jempol.
Penulis: Ahmad Effendi
Editor: Muchamad Aly Reza
BACA JUGA: Pentingnya Cadangan Pangan Beras di Daerah agar Para Pimpinannya Nggak Cengeng Saat Darurat Bencana atau liputan Mojok lainnya di rubrik Liputan
