MOJOK.CO – Pemda DIY akan memberikan sanksi tegas pada kalurahan yang melakukan penyelewengan penggunaan Tanah Kas Desa (TKD). Sebab disinyalir ada kalurahan yang tidak menggunakan TKD sesuai peruntukan dan perjanjian.
“Kalau kita punya kekhawatiran kecenderungan [pemanfaatan tanah kas desa diselewengkan] itu,” ujar Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X di Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Rabu (16/11/2022).
Menurut Sultan, dirinya mendapatkan laporan ada tanah kas desa (TKD) yang digunakan pihak lain. Realisasi pemanfaatan TKD seringkali tidak sesuai dengan pengajuan awal kalurahan lewat kabupaten ke Pemda DIY maupun ke Keraton Yogyakarta.
Misalnya izin penggunaan TKD di salah satu kalurahan yang diajukan lurah atau kades di wilayahnya untuk obyek wisata air. Namun setelah mendapatkan Surat Keputusan (SK) Gubernur DIY, pada kenyataannya di lapangan justru kalurahan dan bersama pihak ketiga membangun villa.
Penyelewengan tersebut tidak hanya merugikan Pemda DIY. Namun juga Keraton Yogyakarta sebagai pemilik tanah-tanah Kasultanan yang dimanfaatkan kalurahan.
“Izin [pemanfaatan TKD] untuk obyek wisata, untuk air, ning (tapi-red) dadine (jadinya-red) villa, kan jelas beda. Tapi itu tidak seizin gubernur kan menyimpang berarti aspeknya pidana hukum,” ungkapnya.
Sanksi yang diberikan, lanjut Sultan bisa saja berupa pidana hukum. Sebab Sultan tidak menolelir penyelewengan penggunaan TKD.
“Ya kalau ada penyimpangan yang terjadi wis kita tegel (tega-red) menuntut [untuk mempidanakan],” tandasnya.
Berikan danais Rp1 Miliar ke kalurahan
Bila kalurahan konsisten menggunakan TKD sesuai aturan, lanjut Sultan, Pemda DIY akan memberikan Dana Keistimewaan (danais) di tiap kalurahan atau desa. Bantuan diberikan dalam rangka mengentaskan kemiskinan dan pengangguran.
Hal ini sesuai visi dan misi Pemda DIY untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di DIY yang difokuskan di tingkat kalurahan. Program ini digagas agar membuka lapangan pekerjaan hingga ke tingkat bawah dan mengatasi imbas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) bila terjadi resesi ekonomi kedepannya.
“Peristiwa [resesi ekonomi] 2009 mengalami permasalahan keuangan sebagian pekerja pulang karena PHK [massal]. Begitu pandemi juga [banyak pekerja] pulang [kampung] lagi karena PHK. Kami sepakat pertumbuhan ekonomi bukan di kabupaten [tapi kalurahan],” paparnya.
Sultan mengungkapkan, danais yang diberikan nantinya bisa dimanfaatkan untuk menyewa TKD. Tanah tersebut bisa digunakan kelompk-kelompok miskin atau masyarakat yang menganggur untuk bertani atau membuka perikanan seperti budidaya ikan lele.
Pemda akan melakukan kontrol sistem manajemen yang dibangun. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya penyelewengan danais.
“Nanti ada pengawasan [pemanfaatan] danais di kalurahan,” ujarnya.
Sementara Kepala Bapeda DIY, Beny Suharsono mengungkapkan setiap kalurahan diminta aktif untuk mengakses danais. Mereka harus melakukan pengajuan program terlebih dahulu.
“Jadi harus mengajukan program ke kami dulu nanti baru disetujui baru dana itu turun. Tidak semua kalurahan mendapatkan nominal yang sama, tapi Rp 1 milyar pada posisi tertentu dapat kan,” imbuhnya.
Reporter: Yvesta Ayu
Editor: Purnawan Setyo Adi
