Polemik RKUHP, Draf Gaib hingga Ancaman Pidana Penghina Pemerintah

MOJOK.CO – Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) kembali menuai kontroversi. Mulai dari draf yang hingga kini tidak dapat diakses publik hingga adanya pasal karet. Salah satunya adalah ancaman penjara bagi penghina pemerintah.

RKUHP sendiri rencananya akan disahkan dalam rapat paripurna DPR awal bulan Juli 2022. Namun hingga kini, keberadaan draf final tersebut bahkan belum dipegang oleh para anggota DPR.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menyatakan RKUHP belum bisa dibagikan lantara masih dalam tahap perbaikan. Oleh sebab itu, draf RKUHP yang pernah beredar beberapa tahun silam ini pun kini belum dapat dibuka masyarakat luas.

Polemik RKUHP bergulir ketika masyarakat mendapati banyak pasal karet di dalamnya. Salah satu yang paling kontroversial adalah Pasal 240 RKUHP sebagai berikut:

“Setiap orang yang di muka umum melakukan penghinaan terhadap pemerintah yang sah yang berakibat terjadinya kerusuhan dalam masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.“

A-Z Masalah UU ITE: Panduan Memahami Masalah UU ITE yang Banyak Banget

3 Perkara dalam Semalam: 2 Mahasiswa Tewas, Dandhy Laksono-Ananda Badudu Dijemput Polisi

Jadi Kpoper Itu Berat, Apalagi kalau RKUHP Disahkan

Definisi kerusuhan sebagaimana terdapat dalam RKUHP tersebut adalah tindakan kekerasan yang dilakukan sekelompok orang (anarkis) yang menimbulkan keributan, kerusuhan, kekacauan, dan huru-hara.

Pasal berikutnya juga tak kalah menuai polemik. Isi Pasal 241 RKUHP adalah sebagai berikut:

Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penghinaan terhadap pemerintah yang sah dengan maksud agar isi penghinaan diketahui umum yang berakibat terjadinya kerusuhan dalam masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.”

Dalam RKUHP tersebut disebutkan bahwa setiap orang yang melakukan penghinaan terhadap pemerintah dapat dikenai sanksi pidana hingga 3 tahun. Sanki ini dapat meningkat menjadi 4 tahun pidana apabila penghinaan tersebut disebarluaskan melalui media sosial.

Terdapat pula pasal lain bernada serupa yang juga dinilai bermasalah. Pasal 535 ayat 1 RKUHP berbunyi:

“Setiap Orang yang di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina kekuasaan umum atau lembaga negara dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.”

Penjelasan pasal tersebut menyebutkan bahwa kekuasaan umum atau Lembaga negara mencakup Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, polisi, jaksa, gubernur, dan bupati/walikota.

Hal ini tentu saja dikecam oleh banyak pihak. Isi dari pasal tersebut juga bertentangan dengan nilai demokrasi yang dianut oleh NKRI. Pasal karet ini justru menjadi indikasi kemunduran kebebasan berpendapat yang selama ini dilindungi oleh hak asasi manusia dan Undang-undang Dasar.

Aliansi Nasional Reformasi KUHP pun mendesak pemerintah agar RKUHP segera dapat dibuka ke publik. Sehingga, masyarakat luas dapat mengkaji ulang aturan-aturan yang akan diberlakukan.