“Saya tahu Pak Prabowo memiliki lahan yang sangat luas di Kalimantan Timur sebesar 220 ribu hektare. Juga di Aceh Tengah 120 ribu hektare,” begitu kata Jokowi dalam debat capres edisi kedua beberapa hari yang lalu.
“Serangan”brutal Jokowi terhadap Prabowo tentang kepemilikan lahan ratusan ribu hektar saat debat capres kedua tersebut ternyata berbuntut panjang.
Serangan tersebut dianggap sebagai pelanggaran debat, sebab dalam debat capres, memang ada aturan di mana masing-masing capres tidak boleh menyerang sisi personal satu sama lain. Maka, tak heran jika kemudian pihak Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga pun melayangkan protes pada KPU.
“Tadi kita langsung sampaikan protes kepada KPU. Dan KPU, kita pertanyakan bahwa itu tidak etis. Permalukan pribadi yang tidak boleh dalam tata tertib. Menurut kami itu langgar tata tertib,” ujar Wakil Ketua BPN Priyo Budi Santoso sesaat setelah Jokowi menyinggung soal kepemilikan tanah Prabowo.
Belakangan, respons atas serangan Jokowi terhadap Prabowo bergulir menjadi bukan sekadar protes, namun juga laporan resmi ke Bawaslu.
Pelaporan tersebut dilakukan oleh Tim Advokat Indonesia Bergerak (TAIB).
Perwakilan Tim Advokat Indonesia Bergerak Djamaludin Koedoebon mengatakan bahwa pernyataan Jokowi yang menyinggung Prabowo dalam kepemilikan tanah itu melanggar melanggar Pasal 280 huruf c Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.
“Kami telah melaporkan capres 01 dalam hal ini Pak Jokowi terkait dengan apa yang telah beliau sampaikan semalam pada debat capres kedua di Hotel Sultan Jakarta, bahwa yang beliau sampaikan lebih kepada menyerang pribadi, kepada fitnah” ujar Djamaludin.
Ini bukan kali pertama bagi Jokowi. Dalam debat capres edisi pertama bulan Januari lalu, Jokowi juga diprotes dan dilaporkan karena dianggap menuding Prabowo Subianto telah mendukung caleg eks koruptor.
Jokowi sendiri menanggapi santai atas laporan tersebut. menurutnya,
“Ya debat yang lalu saya dilaporkan. Kalau debat dilaporin, enggak usah debat saja. Debat kok dilaporkan,” ujar Jokowi. “Kan sudah ada Ketua KPU dan Komisioner bawaslu di situ.”
Bener, Pak Jokowi. Memang sebaiknya nggak usah ada debat capres. Diganti dengan darmawisata, pentas seni, atau Aneka Ria Safari saja. Biar rakyat juga nggak ikut sepaneng dan gontok-gontokan.
Mau menjalin persatuan kok dengan debat. Haissssh, ra mashoooook.
