MOJOK.CO – Jokowi mengakui sendiri bahwa kebijakan PPKM selama ini ternyata tidak efektif
Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Jawa dan Bali sejak pertengahan bulan Januari lalu ternyata terbukti tak efektif untuk menekan angka penyebaran Covid-19. Tak tanggung-tanggung, yang menyatakan hal tersebut adalah Presiden Jokowi langsung.
Pernyataan tersebut ia katakan dalam rapat terbatas yang videonya diunggah oleh akun YouTube Sekretaris Kabinet pada Minggu, 31 Januari 2020 kemarin.
“Saya ingin menyampaikan mengenai yang berkaitan dengan PPKM, tanggal 11-25 Januari, kita harus ngomong apa adanya, ini tidak efektif,” ujar Jokowi.
Sepanjang masa pemberlakuan PPKM, angka kasus Covid-19 di Indonesia memang justru melonjak pesat alih-alih menurun. Angka penambahan kasus harian yang tercatat bahkan sudah melebihi 10 ribu kasus per hari. Puncaknya, pada 31 Januari 2021 lalu, jumlah penambahan kasus harian mencatatkan rekor, yakni 14.518 kasus. Sebuah rekor yang, sialnya, masih sangat terbuka kemungkinan untuk dipecahkan lagi.
Menurut Jokowi, ketidakefektifan PPKM ini karena penerapannya yang tidak tegas, sehingga PPKM gagal mencegah mobilitas masyarakat.
“Esensi dari PPKM ini kan membatasi mobilitas, tetapi yang saya lihat di implementasinya ini kita tidak tegas dan tidak konsisten,” kata Jokowi. “Ada PPKM ekonomi turun. Sebetulnya enggak apa-apa asal Covid-nya turun, tapi ini enggak. Menurut saya, coba dilihat lagi, tolong betul-betul dikalkulasi, dihitung, supaya kita dapat sebuah formula.”
Pernyataan Jokowi yang menyebut bahwa PPKM tidak efektif ini tentu saja langsung menjadi bahan empuk bagi netizen untuk menyindir Jokowi. Maklum saja, bagaimanapun, PPKM merupakan hasil dari kebijakan pemerintah Jokowi.
Lebih lanjut, pada 25 Januari 2021, Jokowi sempat menyebut bahwa Indonesia bersyukur sebab bisa mengendalikan krisis ekonomi dan krisis kesehatan yang ditimbulkan oleh Covid-19. Hal tersebut tentu semakin membuat sindiran kepada Jokowi semakin besar.
Dalam siarannya, Jokowi meminta pelibatan epidemiolog. Pernyataan itu juga menjadi bahan olok-olok belaka, sebab selama ini, masukan-masukan epidemiolog yang mendesak agar diberlakukan lockdown total nggak pernah direken.
“Jokowi menasihati Jokowi“, “Jokowi sekarang vs Jokowi seminggu lalu”, “Trus kemarin itu yang disyukuri apanya?” dan aneka kalimat-kalimat nyelekit lainnya bisa dengan mudah kita temukan di sosial media dalam menanggapi pemberitaan tentang Jokowi yang mengungkapkan ketidakefektifan PKMM itu.
Yah, mungkin memang itulah risiko kebijakan yang punya banyak beragam nama. Dari PSBB, sampai PPKM. Bukan mustahil di masa depan bakal muncul kebijakan bernama unik lain, misal Penjaskes (Pembatasan jasmani untuk kesehatan) atau Mulok (Menuju Lokdon), atau aneka-aneka nama lain.
Dari dulu, beginilah Indonesia. Banyak pulaunya, banyak sukunya, banyak pula nama kebijakannya.
BACA JUGA Kasus Covid-19 Sudah Tembus 1 Juta, Epidemiolog Desak Pemerintah Lockdown Total Pulau Jawa dan artikel KILAS lainnya.
