KIP Kuliah Dinikmati Keluarga Anggota DPR Wujud Beasiswa yang Sangat Tidak Tepat Sasaran dan Kurang Verifikasi

Keluarga anggota DPR bisa menerima beasiswa ini

Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PDI-P, Andreas Hugo Pareira, mengatakan bahwa Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah yang diterima wakil rakyat adalah KIP Kuliah Aspirasi. Hugo menuturkan, persoalan ini hanyalah persoalan metode distribusi. 

Diketahui, KIP Kuliah Aspirasi adalah usulan penerima KIP Kuliah yang diberikan pemangku kepentingan, seperti anggota DPR atau Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Pemberian KIP Kuliah Aspirasi diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar. KIP Kuliah Reguler didistribusikan Kemdikbud ke mahasiswa melalui kampus. 

Sementara KIP Kuliah Aspirasi didistribusikan melalui lembaga negara, di DPR oleh anggota Komisi X yang membidangi pendidikan sesuai aspirasi masyarakat. Enak? Enak betul!

Sebenarnya hal ini tidak akan jadi masalah jika distribusi itu diperuntukan untuk mahasiswa dari keluarga yang kurang mampu. Menjadi persoalan jika yang menerima malah keluarga anggota DPR. 

Menurut Billy, kuota KIP Kuliah yang didapat anggota DPR digunakan untuk mengakomodasi sanak saudara atau orang terdekat lainnya. Ini tentu perlu diselidiki, siapa yang menerima dan bagaimana cara mereka kok bisa dapat KIP Kuliah aspirasi?

Jika sistem tidak diperbaiki, publik bakal merisak penerima beasiswa yang salah sasaran

Saat ini perlu ada perbaikan sistem pendataan terpusat dan pengelolaannya tidak hanya dilakukan oleh kampus, melainkan juga melibatkan badan lain yang bertugas mengawasi. Sistem pendataan terpusat yang ada saat ini, jelas perlu diperbaiki agar mahasiswa yang sudah menerima benar-benar membutuhkan dan studinya terpantau.

Saat ini yang dilakukan oleh publik adalah merisak dan memburu selebgram penerima KIP Kuliah dengan alasan tidak tepat sasaran. Lalu, ke mana mereka ketika ada dugaan bahwa sanak saudara anggota DPR menerima program serupa? Jika melihat fenomena tebang pilih yang terjadi saat ini, perlu dicurigai sebenarnya untuk siapa program ini diberikan? Mengapa orang-orang cuma galak ke selebgram tapi diam kepada keluarga pejabat?

Bantuan pendidikan semestinya difokuskan untuk membuat penerimanya berdaya, agar mereka fokus pada studi ketimbang bekerja. Di luar sana ada banyak orang yang membutuhkan pendidikan tinggi agar bisa bekerja. Masih ingat lowongan pekerjaan KAI yang mensyaratkan IPK tinggi? Warga kelas menengah ke bawah yang harus kuliah sambil bekerja jelas akan kesulitan mendapat nilai tinggi, KIP semestinya menolong mereka ini.

Penulis: Arman Dhani

Editor: Yamadipati Seno

BACA JUGA Selebgram UNDIP Gaya Hidup Hedon dapat KIP Kuliah, tapi Anak PNS Miskin Justru Ditolak dan analisis menarik lainnya di rubrik ESAI.