MOJOK.CO – Sudah banyak kabar perihal KIP Kuliah yang tidak tepat sasaran. Kali ini, beasiswa tersebut bisa dinikmati oleh anggota DPR. Enaknya privilege.
Awal Januari 2024 yang lalu, sebanyak 15 mahasiswa penerima beasiswa program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah berkesempatan berdialog langsung dengan Puan Maharani di Salatiga, Jawa Tengah. Mereka mendapat bantuan KIP Kuliah atas aspirasi dari Puan. Terdapat total 48 mahasiswa di Salatiga yang menerima karena bantuan Puan.
Nah, ini jadi persoalan, menerima KIP Kuliah karena bantuan Puan. Siapa yang sebenarnya berhak menentukan penerima? Beberapa waktu lalu warganet di Twitter diramaikan dengan pembongkaran skandal mahasiswa penerima KIP Kuliah. Mereka yang masuk golongan mampu, punya uang, hidup layak tapi masih menerima bantuan pemerintah.
Perburuan dan pembongkaran penerima salah sasaran ini masif dan terstruktur, menyasak mahasiswi, dan seringnya dengan sentimen yang sama. “Sudah jadi selebtwit, suka nongkrong di coffee shop, tapi kok masih mau menerima KIP?” Seolah-olah penerima KIP harus melulu memakai baju rombeng, makan nasi aking, dan tidur di gubuk beratap terpal.
Saya sendiri saat mahasiswa pernah berpikir bahwa siapa sih yang sebenarnya berhak mendapatkan bantuan beasiswa? Lulusan SMA di kampung saya, mereka yang berasal dari keluarga miskin, menganggap kuliah itu mahal, padahal saat itu kuliah masih sangat murah. Hanya Rp500 ribu per semester, namun ketiadaan bantuan biaya hidup membuat teman-teman saya mundur dan akhirnya langsung bekerja usai lulus.
Andai program ini ada sejak 2004, tentu 2 sahabat yang meraih ranking 1 di sekolah bisa melanjutkan sekolah, dan tidak merantau sebagai pekerja. Menyesali masa lalu sebenarnya tidak berguna, tapi melihat bagaimana program KIP Kuliah ini membuat dada sesak. Betapa tidak tepat sasaran, kurang evaluasi, dan minim pengawasan membuat program ini mubazir sekali.
Sentimen negatif terhadap penerima KIP Kuliah
Sentimen negatif penerima KIP Kuliah yang viral di media sosial ini lantas melahirkan hujatan, kebencian, dan juga serangan. Beberapa malah jadi witch hunt, menyasar siapa saja tanpa terkecuali. Misalnya penerima beasiswa prestasi, yang kebetulan memakai iPhone versi lama, yang harganya tak lebih mahal dari Android keluaran terbaru. Tapi apa sih sumber kebencian ini?
Sebelum menjawab itu kita perlu tahu apa dan berapa kisaran KIP. Beasiswa ini adalah salah satu program pemerintah dalam upaya membantu asa para siswa yang memiliki keterbatasan ekonomi tetapi berprestasi agar bisa melanjutkan studi di perguruan tinggi. Bantuan dari pemerintah ini berupa biaya pendidikan serta uang saku bagi mahasiswa di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) selama menjalani perkuliahan hingga lulus.
Pembebasan biaya pendidikan atau biaya kuliah (UKT/ SPP) bagi seluruh penerima KIP Kuliah Merdeka yang dibayarkan langsung ke rekening perguruan tinggi. Biaya pendidikan per semester diusulkan Perguruan Tinggi kepada Puslapdik berdasarkan rataan besaran biaya pendidikan mahasiswa non-KIP Kuliah di masing-masing program studi pada tahun akademik yang sama atau satu tahun sebelumnya.
Angka pembiayaan ini berbeda antara satu sama lain mulai dari Rp2,4 juta hingga Rp12 juta. Sementara bantuan biaya hidup ditetapkan oleh Puslapdik berdasarkan perhitungan besaran indeks harga lokal masing-masing wilayah perguruan tinggi dan diberikan berdasarkan 5 klaster besaran mulai dari Rp800.000, hingga Rp1.400.000 per bulan. Bantuan biaya hidup diberikan 1 kali setiap semester atau per 6 bulan.
Besar? Sangat besar bagi mahasiswa miskin, tapi buat keluarga anggota DPR dengan harta yang melimpah, itu jelas kecil. Perdebatan mengenai KIP Kuliah ini masuk ke dalam babak baru setelah Staf Khusus (Stafsus) Presiden, Billy Mambrasar yang menyebut, anggota DPR mendapat kuota beasiswa ini.
Baca halaman selanjutnya: Sistem tak diperbaik, warga yang bakal merisak. Gawat!
