MOJOK.CO – Jadi ketua RT saat usia relatif masih muda menyadarkan saya bahwa ini memang bukan pekerjaan prestisius, tapi pekerjaan kuli.
Menjadi ketua RT di usia yang relatif muda jelas bukan cita-cita. Ini adalah pilihan terakhir, jalan sunyi, setelah mimpi besar menjadi wakil presiden (baca: pejabat negara) kandas, digilas sistem, kekuasaan dan realitas yang terlalu lama saya abaikan sambil pura-pura paham politik.
Jalan Tuhan, entah bagaimana logikanya, justru membawa saya semakin menjauh dari bayangan jadi pejabat negara. Maka, pelan-pelan, saya belajar satu hal yang paling sulit bagi manusia bercita-cita besar: merelakan.
Jadi ketua RT itu jalan Tuhan yang prosesnya jujur dan brutal
Kini, di usia 34 tahun, usia yang konon belum tua, tapi sudah cukup akrab dengan pegal-pegal tanpa sebab, saya justru resmi menjabat Ketua RT di sebuah kampung di Kabupaten Bogor. Bukan lewat lobi senyap, bukan pula hasil baliho di tikungan gang, apalagi kaos seragam.
Prosesnya jauh lebih jujur dan brutal. Semua warga adalah calon. Dan entah kehendak semesta atau keisengan Tuhan, nama yang keluar sebagai pemenang, adalah nama saya sendiri.
Di titik itu saya sadar, tidak semua jalan hidup berujung istana. Sebagian justru berhenti di pos ronda. Jabatan ini sejatinya tidak kalah strategis dari wakil presiden, hanya saja wilayah kekuasaannya sebatas portal, selokan, dan grup WhatsApp warga.
Tidak ada pengawalan, tidak ada ajudan, tapi komplain datang tanpa mengenal jam. Dari lampu jalan mati, sampah telat diangkut, sampai suara kucing ribut yang terlalu ambisius mengejar karier sebagai alarm subuh.
Menjadi ketua RT di usia muda adalah pengalaman yang unik sekaligus menampar. Sebuah petualangan yang memaksa saya dewasa sebelum waktunya.
Di usia ketika sebagian teman masih sibuk memilih kopi susu favorit, saya justru harus memilih menengahi konflik warga atau iuran sampah. Usia muda dipaksa matang, dipaksa bijak, dan terutama dipaksa menahan emosi, khususnya saat rapat warga yang suhunya sering lebih panas dari debat politik nasional.
Mencicipi kekuasaan dalam versi paling kecil
Saya mungkin gagal menjadi Wakil Presiden. Tapi di lingkup kecil bernama RT, saya justru belajar bahwa kekuasaan sejati bukan soal satu telunjuk yang memerintah, melainkan dua telinga yang mau mendengar. Barangkali di sanalah Tuhan tersenyum, sambil berbisik, “Nah, di sini lu belajar.”
Sudah saatnya saya menyudahi mimpi manis tentang kuasa absolut, menunjuk dengan satu telunjuk sambil berkata, “segera laksanakan,” lalu dijawab patuh, “iye, siap dah.”
Dunia semacam itu rupanya hanya hidup di kepala, bukan di kenyataan yang penuh intrik, drama dan kekotoran politik. Atau mungkin saya memang terlalu naif, terlalu sok berani, bahkan terlalu ceroboh, seperti saat merasa perlu menantang pengajian tengah malam dengan toa pengeras suara.
Singkatnya, saya harus move on. Mengubur mimpi memerintah banyak orang, belajar tahu diri, dan mengakui bahwa seringkali masalah bukan hanya pada sistem, tapi pada diri sendiri yang salah membaca keadaan.
Menjadi Ketua RT pun sejatinya bukan keinginan. Bahkan tak pernah terlintas di benak. Namun setidaknya, di sinilah saya bisa mencicipi kekuasaan dalam versi paling mini, paling lokal, dan paling dekat dengan tanah.
Sebulan pertama menjabat, semuanya terasa nyaris sempurna. Ruang musyawarah kembali hidup, mesin potong rumput kembali panas, dan kegiatan warga mendadak rajin seperti baru gajian.
Ajaibnya, tak ada kritik, tak ada komplain, apalagi oposisi. Grup WhatsApp pun steril, tanpa orang-orang yang semacam Roy Suryo, Rocky Gerung, atau analis politik dadakan bermodal kuota unlimited.
Telunjuk manis ini bekerja efektif. Tanpa surat resmi, tanpa stempel, tanpa rapat panjang berujung konsumsi. Cukup dengan gurauan ringan saat kerja bakti: “beli kopi lu sono,” atau “nanti mampir ke rumah ya.”
Aneh tapi nyata, semua beres. Demokrasi lokal rupanya masih percaya pada candaan, bukan prosedur.
Di situlah saya mulai curiga: barangkali kekuasaan paling ampuh bukan yang berbunyi keras, melainkan yang disampaikan sambil tertawa.
Bagian paling pahit jadi ketua RT
Tapi, itu sisi manisnya.
Bagian pahit datang belakangan. Saya baru sadar bahwa kepengurusan sebelumnya meninggalkan catatan yang tak kalah epik: saldo Iuran Pemeliharaan Lingkungan (IPL) tinggal Rp20 ribu atau nyaris amsyong. Pada titik inilah bendahara teriak: “woy gue yang nombokin mulu nih!!”
Secara hitung-hitungan, IPL sebesar Rp60 ribu per kepala keluarga (KK), dipotong dana sosial yang diperuntukkan bagi orang sakit dan meninggal Rp5 ribu, harusnya cukup. Secara hitung-hitungan, iuran tersebut isi cukup untuk gaji satpam, sampah, dan pemeliharaan.
Namun praktiknya, yang membayar tak sampai 50 persen, 35 KK dari total 55 KK. Akibatnya iuran sampah sering nunggak, lampu jalan mati, dan kegiatan warga meredup pelan-pelan.
Drama klasiknya selalu sama: kesadaran yang rapuh dan kesombongan yang kokoh.
Ada warga yang enggan membayar IPL karena merasa pengurus hanyalah kumpulan orang busuk yang rakus terhadap uang receh. Padahal, meminjam sepuluh ribu saja seolah perlu lapor ke Pak Purbaya atau minta Presiden menggelar rapat paripurna.
Banyak warga lupa, pengurus RT bukan pengurus negara. Anggaran yang dikelola pun bukan tiga ribu triliun, melainkan sebiji cabai yang kalau dikunyah malah nyelip di gigi.
Ironisnya, ada yang bertahun-tahun tak bayar IPL, lalu marah saat ditagih. Ia gagal membedakan antara kontribusi, partisipasi, dan kewajiban. Yang ada hanya perasaan lebih tinggi dari yang lain, sebuah kesombongan kecil yang dampaknya justru menyusahkan banyak orang.
Modal terakhir sebagai ketua RT: Keikhlasan bekerja tanpa sorak-sorai
Di titik inilah saya benar-benar paham: menjadi Ketua RT bukan pekerjaan prestisius. Ini kerja kuli. Kerja tangan. Manjat tiang lampu, masuk gorong-gorong, mengurus sampah yang baunya lebih jujur daripada janji kampanye, lalu berhadapan dengan tagihan yang datangnya lebih disiplin dari undangan rapat.
Semua itu nyata. Berulang. Tanpa tepuk tangan.
Semua ini saya jalani bersama dengan profesi saya sebagai praktisi media. Siang hari menyaksikan pejabat negara diperlakukan bak bangsawan: karpet merah, ruang ber-AC, sapaan penuh hormat.
Malamnya, saya berkutat dengan selokan mampet dan lampu mati. Pagi masuk gorong-gorong, sore masuk ruang rapat.
Di sanalah kontras itu menampar pelan tapi terus menerus. Bukan karena iri, melainkan karena sadar: kerja paling berat justru yang paling jarang terlihat. Insentif jadi ketua RT di Bogor juga nggak seberapa.
Semua akhirnya berjalan dengan satu modal terkahir yang tersisa: keikhlasan.
Dan mungkin, di situlah kekuasaan yang sebenarnya berada, bukan pada telunjuk yang memerintah, melainkan pada kesediaan bekerja tanpa sorak-sorai.
Penulis: Septriadi Setiawan
Editor: Agung Purwandono
BACA JUGA Jokowi 57 Tahun: Saya Ingin Jadi Ketua RT dan kisah seru lainnya di rubrik ESAI.
