MOJOK.COAhok langsung kena “serangan balik” ketika dengan terbuka bongkar aib Pertamina. Sampai diusulkan untuk dicopot dari komut lho!

Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok emang udah mati urat takutnya. Belum ada satu tahun menjabat sebagai Komisaris Utama PT Pertamina, mantan gubernur DKI Jakarta ini sudah buka-buka aib instansinya sendiri. Waduh, kumat lagi, pakdeee. Kumat.

Sikap ini tentu segera menyulut api permusuhan dengan beberapa politisi dan pejabat. Ya iya dong, di saat seharusnya aib dijaga rapat-rapat jangan sampai keluar, ini malah diumbar ke publik terang-terangan.

Paling tidak ada dua nama yang sudah angkat bicara. Semacam kasih peringatan ke Ahok. Said Didu, mantan sekretaris Kementerian BUMN, dan Andre Rosiade, anggota DPR RI Komisi VI.

Said Didu merasa heran dengan sikap Ahok kali ini. Menurutnya, justru menjadi tugas seorang komut untuk membenahi persoalan demikian dari dalam, bukan dengan ngamuk lalu mengumbarnya ke ruang publik. Menurut Didu, pernyataan Ahok ini justru menunjukkan kegagalan sebagai Komut Pertamina.

Senada dengan Said Didu, Andre Rosiade pun mengungkapkan hal yang sama, malah lebih galak lagi. Menurutnya, Ahok harus segera dicopot dari jabatannya sebagai komut karena sudah bikin gaduh.

“Tidak ada gunanya Presiden mempertahankan Pak Basuki Tjahaja Purnama sebagai Komut Pertamina. Kenapa? Pertama, ya, yang bersangkutan selalu membikin gaduh,” kata Andre Rosiade.

Sebentar, sebentar, sebelum kamu roaming dengan persoalan ini. Mari kita cek, apa saja sih yang diungkapkan oleh Ahok? Ini sekaligus akan menjadi jawaban kenapa tudingan ini cukup nggak relevan untuk bangsa yang kental aroma kekeluargaannya—terutama di tingkat elite dan horang-horang kaya—ini.

Pertama, usulan untuk membubarkan Kementerian BUMN.

Iya, iya, ini bisa jadi merupakan usulan dan bongkar-bongkar paling gila dari pernyataan Ahok. “Harusnya Kementerian BUMN dibubarkan. Kita harus sudah ada semacam Indonesia Incorporation seperti Temasek,” kata Ahok.

“Persoalannya presiden nggak bisa kontrol manajemen BUMN. Kita nggak ada orang sebetulnya,” tambahnya.

Hal ini didasari oleh banyaknya perusahaan pelat merah yang sudah tidak bisa dikontrol karena saking kuat sistem proteksi untuk para petinggi-petinggi di dalamnya. Hayaaa, gimana nggak kuat kalau sekelas presiden saja nggak bisa intervensi langsung ke internal BUMN?

Pernyataan ini jadi rada mengkhawatirkan karena Ahok sudah mengarah ke perkara yang di luar kuasa jabatannya. Apa urusannya coba Komisaris Utama Pertamina mengusulkan kementerian di atasnya untuk dibubarkan?

Bukannya Ahok ini justru merupakan orang yang didorong oleh Menteri BUMN Erick Thohir dan Presiden Jokowi untuk bersih-bersih Pertamina? Ini kenapa malah sampai mau bersih-bersih dapurnya kementerian? Apalagi sampai mengusulkan untuk dibentuk “superholding” yang mengawasi betul-betul semua perusahaan pelat merah.

Mukegile. Nekat betul ini orang.

Selain itu, hal kedua yang cukup gila dan perlu disorot, menurut pengakuan Ahok, adalah mengenai gaji pokok petinggi-petinggi Pertamina yang tak masuk di akal. Terutama jika dikaitkan dengan kontribusinya terhadap perusahaan.

Sebagai contoh, ada seseorang yang menjabat sebagai direktur utama anak perusahaan Pertamina. Dalam sebulan, orang tersebut mendapat gaji pokok plus tunjangan 100 juta, misalnya. Ketika yang bersangkutan dicopot dari jabatannya, orang ini justru dinaikkan gaji pokoknya agar tidak jauh beda dengan pendapatan ketika masih menjabat.

“Masa dicopot gaji masih sama? Alasannya karena orang lama. Ya, harusnya gaji mengikuti jabatan Anda kan? Tapi mereka bikin gaji pokok gede semua. Jadi bayangin gaji sekian tahun, gaji pokok bisa Rp75 juta. Dicopot, nggak ada kerjaan pun dibayar segitu. Gila aja nih,” kata Ahok.

Duh, Pak Ahok ini bijimana sih?

Begini, Pak. Justru orang-orang seperti itu kan dibayar supaya nggak kerja. Sampean sendiri sudah tahu bagaimana jadinya kalau orang nggak kompeten atau emang udah nggak mau kerja kok malah dikasih kerjaan. Kalau jadi amburadul gimana? Pak Ahok emang mau tanggung jawab?

Jadi sudah tepat kalau ada sistem menggaji segelintir orang biar nggak ngapa-ngapain. Apa Pak Ahok tahu nasib Helmy Yahya yang dipecat dari dirut TVRI? Yang begitu ketahuan kerja gila-gilaan, eh malah bikin kacau balau sistem di TVRI.

Ya, karena pejabat atau petinggi-petinggi di negeri kita ini terbiasa mengabdi ke negara, bukan terbiasa bekerja kayak Pak Ahok. Jadi wajar kalau ritme kerjanya agak lambat dan tidak bisa mengikuti.

Ini ibarat motor Jialing tiba-tiba diajak balapan di Sirkuit Jerez lawannya Valentino Rossi. Hayaaa remoook, Pak Ahok. Remoook. Rangka mesinnya emang nggak didesain untuk sekenceng itu larinya. Jadi plis, mbok rada selow kalau mau beres-beres, Paaak. Plis.

Ketiga, Ahok juga bongkar soal kenaikan jabatan di Pertamina yang masih ada sistem titipan.

“Dia ganti direktur pun bisa tanpa kasih tahu saya. Saya sempat marah-marah juga. Jadi direksi-direksi semua mainnya lobinya ke menteri karena yang menentukan menteri. Komisaris pun rata-rata titipan-titipan kementerian,” kata Ahok.

Untuk menanggulangi hal ini, Ahok pun menyiapkan sistem di Pertamina dengan memotong jalur birokrasi terkait kenaikan jabatan.

“Saya potong jalur birokrasi, Pertamina itu dulu naik pangkat mesti pakai kayak pangkat Pertamina-reference-level. Orang mesti kerja SVP bisa 20 tahun ke atas saya potong semua. Mesti lelang terbuka,” kata Ahok.

Hal ini tentu sangat mengkhawatirkan. Utamanya mengganggu perputaran horang kaya tetep jadi horang kaya dan horang miskin tetep jadi horang miskin.

Duh, duh, ini sama saja mengganggu stabilitas oligarki namanya. Dan sudah wajib hukumnya untuk ditolak secara bulat!

Lah iya dong. Dengan sistem ini kan sama aja Ahok membuka peluang setiap pegawai Pertamina bisa naik jabatan kalau berprestasi dan kompeten. Bahkan bukan tidak mungkin sampai bisa masuk jajaran direksi. Ini ngeri sekali dong. Kalau mengingat sistem kekeluargaan plus kekerabatan pejabat-pejabat bangsa kita, hal ini jelas mencederai budaya bangsa.

Bahaya. Bahaya sekali ini.

Untuk itulah, mungkin usulan Andre Rosiade ada benarnya. Ketimbang suka bikin gaduh, dan bongkar-bongkarin kelakuan permainan daleman BUMN, ada baiknya orang-orang transparan kayak Ahok ini segera dicopot. Keburu kebongkar semua nanti.

Ingat, aib itu kan aurat. Nggak boleh dong diumbar-umbar ke publik. Rakyat jangan sampai tahu biar nggak nganggep elite-elite itu ternyata menggemaskan begitu kelakuannya.

Lagian rakyat juga tahu biar apa sih? Udah deh, biar aja mereka bodoh, biar nggak terus menyaingi kepintaran orang-orang kayak Bang Andre dan politisi-politisi lainnya.

Ya, kan bahaya kalau akses pengetahuan atau informasi macam gini tersebar ke semua kalangan. Lalu rakyat banyak yang jadi pinter nanti, bakal makin sulit deh ngibulinnya. Makin susah deh kampanyenya.

Benar begitu kan, Bang?

BACA JUGA Fadli Zon Memang Lebih Baik dari Ahok dan tulisan soal Ahok lainnya.

Baca juga:  Beda Cara Anies dan Ahok Menangani Banjir Jakarta