MOJOK.COSebanyak 329 perwira menengah TNI baru saja naik pangkat menjadi jenderal (perwira tinggi) pada 9 April lalu. Indonesia jadi negara dengan surplus jenderal.

Daya tarik kekuasaan memang luar biasa. Dengan kekuasaan hidup terasa lebih mudah, orang sekitar akan menaruh hormat tiada henti. Itulah sebabnya hampir semua orang ingin berkuasa. Dalam masyarakat kita, kekuasaan biasa dicapai dengan cara menjadi pejabat, baik pada birokrasi sipil maupun militer.

Pada awal April ini, TNI baru saja memutasi hampir 400 perwira, yang seluruhnya ditempatkan dalam posisi jenderal, mulai jabatan bintang satu (brigjen) sampai jabatan bintang tiga (letjen). Tentu saja yang paling banyak adalah pos brigjen, meski baru satu bintang, namun sudah sangat membanggakan karena dalam bahasa sehari-hari semuanya akan disebut jenderal.

Seluruh lulusan Akmil (termasuk AAL, AAU, dan Akpol) ingin menjadi jenderal, karena dengan cara itulah kekuasaan bisa diraih. Lembaga militer bisa berjalan karena sistem kekuasaan, yakni ada pihak yang memerintah dan ada pihak lain yang menjalankan perintah. Bagi pihak yang tidak menjalankan perintah (biasanya bawahan), sudah ada sanksi yang menanti.

Atmosfer seperti itu jelas tidak kita temukan dalam komunitas pekerja kreatif, yang menekankan nilai kolektif-kolegial. Seperti di masa kejayaan seniman Malioboro dulu misalnya, ada tokoh seniman yang disebut Presiden Malioboro, yaitu penyair Umbu Landu Parangi. Namun sebutan “presiden” bagi Umbu tentu saja sekadar olok-olok, Umbu tidak bisa memerintah anggota komunitas seniman semaunya. Begitu juga sebaliknya, bagi seniman atau anggota komunitas yang kurang berkenan dengan “perintah” Umbu, dia boleh kabur (dari kawasan Malioboro) untuk sementara waktu, tanpa ada sanksi yang tegas.

Sayang spirit kolektif-kolegial seperti biasa terjadi pada komunitas pekerja kreatif, kurang menarik bagi masyarakat kita, dari generasi ke generasi. Itu bisa terjadi, karena ada faktor kesejahteraan yang melekat pada kekuasaan. Bagi komunitas seniman, soal pembagian honor yang didapat, bisa dibicarakan, jadi tidak terjadi kesenjangan (besar) pendapatan antara koordinator (pemimpin proyek) dan pelaksana proyek.

Baca juga:  3 Keanehan Tuduhan SBY tentang TNI, Polri, dan BIN Tidak Netral di Pilgub Jawa Barat

Di satuan militer, hal seperti itu tidak mungkin terjadi. Bagi seorang pimpinan berpangkat jenderal, selain memperoleh gaji bulanan, masih ada fasilitas lain, seperti kendaraan dan perumahan. Belum lagi karena kehormatan yang melekat pada jabatan, dia akan memperoleh berbagai kemudahan, dalam akses pendidikan, kesehatan, dan sektor jasa lainnya.

Sudah biasa terjadi, bila keluarga pimpinan militer akan berwisata, sudah ada pihak yang akan menanggung biaya transpor dan akomodasinya. Juga saat belanja, bila sang pemilik toko mengetahui bahwa yang belanja adalah istri pejabat militer setempat, akan memperoleh pelayanan berlebih, seperti keramahan, informasi produk, dan bila beruntung masih ada harga khusus (rabat).

Hasrat untuk menjadi jenderal sepertinya sudah tidak bisa dibendung lagi. Namun yang menjadi masalah, jumlah jabatan untuk perwira tinggi sangat terbatas sehingga tidak bisa menampung semua kolonel yang ada, yang jumlahnya jauh lebih besar. Seperti pada mutasi baru-baru ini, meski sudah “diciptakan” sejumlah jabatan baru bagi jenderal, tetap saja banyak kolonel yang belum tertampung. Dan para kolonel ini akan tetap sabar menanti, sampai tiba saatnya “bintang jatuh” di pundaknya, dan bisa jadi tidak akan pernah sampai hingga dirinya pensiun.

Hasrat kekuasaan yang terjadi pada militer, tentu sama sebangun dengan yang biasa terjadi pada birokrasi sipil, yang bisa jadi persaingannya jauh lebih sengit, mengingat jumlahnya juga lebih besar, baik di pusat maupun daerah. Mengapa orang begitu berhasrat pada kekuasaan, bagi saya yang rakyat jelata, tetaplah sebuah misteri. Saya hanya bisa mengajukan pertanyaan kecil, kalau semua ingin menjadi penguasa atau pejabat, lalu siapa yang akan menjadi rakyat kecil?

Baca juga:  Penyanderaan di Papua: Bagaimana Media Melahirkan Bias

Bila kita perhatikan, dalam masyarakat di level mana pun, selalu ada fenomena kekuasaan, termasuk di kelas bawah. Di kalangan supir angkot, kuli panggul, tukang becak, buruh, pedagang pasar, dan seterusnya, selalu ada orang yang ingin berkuasa atau sok kuasa. Ada orang yang merasa lebih pintar, atau sedikit lebih kaya, dan sedikit memiliki akses pada kekuasaan yang tinggi, sehingga dia berlagak sok kuasa, dengan cara memerintah temannya, dan segala ucapannya tidak bisa dibantah.

Jabatan atau kekuasaan yang biasanya dihindari warga adalah pada posisi Ketua RT atau RW, karena kelak lebih banyak nombok. Kalau jabatan di luar itu, tentu orang akan berebut. Kekuasaan ibarat air laut, semakin kita reguk, semakin menjadikan kita haus, itu sebabnya orang telah berkuasa, biasanya ingin terus berkuasa, dan berusaha agar bisa dilanjutkan anak-cucunya sendiri, sebagaimana yang kita saksikan hari ini di ranah politik.

Tulisan ini akan saya tutup dengan mengutip piwulang (ajaran) “Urip iki mung mampir ngombe” (hidup ini sekadar singgah untuk minum). Betapa narasi ini sudah dilupakan sama sekali, mata hati para pemimpin seolah dibutakan karena hasrat kekuasan yang membuncah. Demikian pula dengan nasihat para khatib saat ibadah jumat bahwa jabatan dan harta adalah sesuatu yang fana. Semua menguap dan sia-sia

Harapan kini tertuju pada generasi milenial, yang sekiranya masih mampu mengambil jarak dengan kekuasaan. Mungkinkah mereka memiliki jalan sendiri, bahwa hidup di negeri ini tidak harus menjadi pejabat atau jenderal. Tapi entahlah, karena minat pelajar SMA/SMK untuk mendaftar ke (khususnya) Akmil ternyata masih juga tinggi. Waduh… tepuk jidat.

BACA JUGA Menghitung Gaji Anggota TNI, Profesi Idaman Banyak Mertua dan esai Aris Santoso lainnya.