Formasi yang Harus Ada dalam CPNS 2023

Formasi-formasi berikut ini harus ada dalam CPNS 2023 mendatang.

Ketika SD, banyak yang bercita-cita jadi polisi, pilot, atau pramugari. Makin tua, cita-cita ini mulai realistis. Entah jadi staff kantoran, punya toko kelontong, atau jadi guru spiritual di padepokan. Tapi cita-cita yang selalu abadi adalah jadi PNS. Entah apapun posisinya, pokoknya jadi PNS.

Bisa dimaklumi. Jadi PNS itu masih dianggap prestige tersendiri. Selain kebanggan yang janjane biasa wae, jadi PNS juga mengamankan masa depan. Dari tunjangan ini itu, jenjang karir, sampai mitos kebal pecat. Tentu semua kelebihan ini disempurnakan dengan uang pensiun. Minimal anak anda tidak jadi sandwich generation.

Sayang, cita-cita ini tidak mudah diraih. Bukan perkara tes njelimet dan beribu saingan. Tapi, keterbatasan posisi yang ditawarkan. Biasanya sih, posisi selama ini masih bau-bau era Orba, alias so yesterday. Padahal kebutuhan hari ini lebih beragam dan menuntut softskill lebih kompleks.

Apalagi dengan mimpi revolusi 4.0. Masak negara mau menuju era itu dengan struktur PNS yang sama dengan 10-20 tahun lalu. Yo ngoyoworo. Jika memang negara mau serius menuju digitalisasi pemerintahan, ya formasi di kepegawaian mereka harus sesuai. Dan menggunakan pihak swasta untuk mengisi formasi ini juga bukan solusi.

Saya pikir beberapa jabatan ini perlu ada dalam formasi CPNS 2023. Dan tidak lagi diisi oleh jabatan yang tidak terfokus atau rangkap sana sini. Harapannya sih, pemerintah tidak lagi memimpikan revolusi 4.0 dengan mentalitas Orba tadi. Selain itu, pemerintah bisa mengapresiasi berbagai keahlian yang selama ini diremehkan mertua.

#1 Quality Assurance

Ketika wacana pemerintah akan membuat super-aplikasi, saya langsung geli sendiri. Mengingat ada ribuan aplikasi setengah matang yang menjadi beban negara. Bahkan Kemenkominfo harus menutup 24 ribu aplikasi yang selama ini dijalankan setiap instansi.

Maka posisi Quality Assurance (QA) ini jadi penting dan harus ada di lowongan CPNS 2023. Masak setiap aplikasi selalu ada bug. Rakyat kan mau mendapat kemudahan akses ke pemerintah. Bukan butuh permainan “cari dan temukan kesalahan aplikasi pemerintah”. Dengan adanya QA ini, setidaknya aplikasi pemerintah ke depan tidak dapat bintang 1 di Google Play.

#2 Programmer dan Tim IT

Yang bikin saya geli lagi tentang super-aplikasi tadi adalah proses produksi. Masak lagi-lagi memakai tenaga swasta. Pertama, pemborosan anggaran. Kedua, mempersulit pemeliharaan aplikasi dan produk digital lain. Ketiga, kelihatan primitif. Padahal pemerintah doyan memuja “karya anak bangsa”. Ironisnya, di dalamnya sendiri belum mandiri pada urusan digital.

CPNS 2023 harus membuka web developer, App developer, information security, database administrator, sampai IT support. Selama ini mereka bekerja di luar payung pemerintah. Padahal hari ini kebutuhan urusan IT dan digitalisasi sedang tinggi. Masak pemerintah, yang katanya harus mandiri dan berdikari, terus-terusan pakai pihak ketiga untuk ini?

#3 Social Media Specialist

Sebagai mantan Social Media Specialist (SMS), saya gregetan melihat media sosial pemerintah. Dari sok asik, meme resolusi rendah, sampai banjir foto kepala dinas menjadi ciri khas medsos plat merah. Memang sudah ada staf SMS di beberapa kementerian dan instansi. Tapi, biasanya diisi staff non PNS ataupun tunjuk staff yang ada. Tidak ada jabatan struktural khusus SMS dalam formasi ASN.

Padahal urusan medsos tidak bisa disepelekan. Cara mudah pemerintah untuk dekat dengan rakyat ya melalui medsos ini. Maka perlu adanya formasi baru khusus di CPNS 2023 sebagai SMS. Bahkan tiap instansi perlu formasi ini minimal satu. Sehingga seorang SMS di instansi ini benar-benar diisi oleh pakar di bidangnya. Bisa melakukan riset sampai strategi konten. Dan setiap instansi bisa merangkul masyarakat lebih erat.

#4 Proofreader

Saya pikir jabatan sejenis ini memang sudah ada di beberapa formasi CPNS. Tapi, yang benar-benar fokus di situ belum terlihat. Buktinya, UU Ciptaker alias Omnibus Law kemarin masih dibanjiri typo. Belum lagi buklet dan buku saku kedinasan. Padahal bahasa kita satu, bahasa Indonesia. Bukan bahasa salah ketik.

Jadi setiap instansi minimal perlu satu proofreader. Minimal sebelum terbit, sudah tidak ada kesalahan kepenulisan. Meskipun muatan UU atau buklet nanti dipermasalahkan rakyat, yang penting nulisnya benar dulu.

Kok bare minimum banget ya…

#5 Admin Medsos

Kasusnya sama dengan SMS. Isinya selalu staff non ASN, asal tunjuk, ataupun anak magang. Dan akhirnya banyak admin TikTok & Instagram kepemerintahan yang sok asik karena tidak fokus dalam fungsinya. Beruntung admin Tiktok Ditjen Pajak yang viral kemarin cukup mumpuni, meskipun rangkap jabatan SMS dan admin. Tapi bagaimana dengan instansi lain?

Mending jabatan ini dibakukan sekalian sebagai ASN, mulai pada CPNS 2023. Jadi jelas fungsi dan pertanggung jawabannya. Dan ini juga meminimalisir admin dadakan yang salah like konten tidak senonoh itu. Apalagi admin medsos adalah cerminan instansi. Jadi wajah di depan masyarakat. Dan minimal kalau mereka PNS dengan formasi Admin Medsos kan mereka lebih bertanggung jawab terhadap medsos yang dipegang.

Itulah formasi yang harus dibuka pada CPNS 2023 mendatang. Saya ulangi lagi, harus dibuka. Biar program pemerintah yang 4.0-4.0 ini tetap sesuai jalur dan nggak terkesan sebagai jargon doang.

Penulis: Prabu Yudianto
Editor: Rizky Prasetya