Sebenarnya tulisan ini merupakan pengalaman saya ketika mengurus pendaftaran adik saya untuk sekolah ke jenjang yang lebih tinggi, yakni kelas tujuh SMP. Plus, tulisan ini juga saya kolaborasi dengan hasil pengamatan saya melihat adik saya yang selama ini melakoni sekolah online yang sudah dua tahun lamanya.
Satu bulan yang lalu, ketika saya mendaftarkan adik saya ke SMP, saya diberikan rincian biaya daftar ulang pada umumnya.
Jadi, begini Satu bulan yang lalu, ketika saya mendaftarkan adik saya ke SMP, saya diberikan rincian biaya daftar ulang pada umumnya. Secara sekilas, saya saat itu nggak begitu mempermasalahkan pembayaran tersebut. Namun, ketika saya teliti rincian pembayaran daftar ulangnya, saya menemukan satu rincian pembayaran yang menurut saya nggak masuk akal sama sekali.
Saya menemukan biaya seragam sekolah pada rincian biaya tersebut. Kalau sebelum pandemi, biaya seragam adalah hal lumrah. Lah, sekarang kan lagi pandemi, sekolah juga online, ngapain beli seragam?
Saya pun bertanya sekaligus meminta permohonan kepada pihak sekolah adik saya bahwa apakah bisa jika tidak membeli seragam. Sehingga ada potongan di pembayaran daftar ulang sekolah. Toh, seragam juga nggak digunakan ketika sekolah online. Hal ini dibuktikan dengan pengalaman siswa kelas dua di sekolah tersebut yang memang nggak menggunakan seragam ketika sekolah online.
Lebih valid lagi ketika adik saya telah melakoni sekolah online di jenjang kelas tujuh SMP, blas sama sekali adik saya nggak menggunakan seragam. Lah, wong sekolahnya mengandalkan grup WhatsApp, tanpa ada tatap muka. Meskipun ada tatap muka seperti masa orientasi siswa itu pun nggak menggunakan seragam. Lantas buat apa membeli seragam? Buang-buang duit, dong?
Namun, permohonan saya untuk tidak membeli seragam ternyata berujung sia-sia. Pasalnya, menurut pihak sekolah, bahwa biaya seragam itu sudah termasuk prosedur birokratis untuk daftar ulang sekolah. Sudah nggak bisa diganggu gugat lagi, administrasinya gitu ya harus nurut gitu. Kalau nggak mau nurut ya jangan sekolah di situ. Sebuah jawaban otoritatif dari pihak sekolah yang cukup simpel tapi amat ramshok sama sekali.
Setelah saya pikir-pikir, tindakan sekolah semacam ini bentuk nyata kapitalisasi pendidikan di negeri ini nggak sih? Kalau iya, bakal dimarahin sama Cak Freire, nih. Pasalnya, kapitalisasi pendidikan justru akan membelenggu siswa dan tidak akan tercapainya tujuan pendidikan ala Cak Freire yakni pendidikan yang membebaskan.
Jadi, sekolahan adik saya ini seolah-olah berusaha meraup untung semaksimal mungkin, melalui biaya daftar ulang kepada para siswanya dengan berbagai dalih yang menurut saya ra mashok, blas gadas. Lah wong sudah jelas-jelas nggak ada faedahnya membeli seragam di tengah sekolah online yang tanpa menggunakan seragam.
Meskipun tindakan sekolah semacam ini merupakan antisipasi jikalau pandemi ini beberapa tahun ke depan akan hilang, tapi ya itu tetap saja nggak tepat menurut saya. Mbok ya pembelian seragam itu ditunda saja, hingga kebijakan sekolah dengan tatap muka sudah di depan mata.
Tapi, kalau sekolah tatap muka masih jauh dari depan mata, ya lebih baik ditunda saja pembelian seragam sekolahnya. Lah wong musim pandemi saat ini masih sedang meningkatnya, kok. Ditambah kebijakan pembatasan oleh pemerintah masih terus berlanjut di sektor manapun, termasuk sektor pendidikan. Oleh karena itu, tentunya sekolah online akan juga terus berlangsung terus.
Selain itu, tentunya penundaan pembelian seragam ini akan sangat membantu perekonomian pihak keluarga yang membiayai perlengkapan sekolah siswa. Lebih efektifnya lagi ketika biaya seragam itu, dialokasikan untuk paket data internet siswa ketika sekolah online. Kan, itu lebih berfaedah, dan tentunya sangat kontekstual di tengah sekolah online di masa pandemi seperti ini.
BACA JUGA Saran Warna Seragam Satpam biar Cocok dengan Jobdesknya dan tulisan Mohammad Maulana Iqbal lainnya.
