• 594
    Shares

MOJOK.CO – Slank dituduh netizen ikut makan duit rakyat karena diundang pada acara Pemprov Jateng yang makan biaya APBD sebesar 18 Miliar Rupiah. Bijigile.

Dunia twitter kemarin heboh sekali. Sebelum kabar buruk dari Selandia Baru itu datang, tagar #SlankMakanDuitRakyat merajalela. Saya kaget. Kok bisa?

Maksudnya, bukankah Slank itu grup band swasta asli Indonesia dan oleh karenanya mereka harus makan nasi, eh, maksudnya bagaimana mungkin mereka korupsi?

Sudah tahu kan kalau ungkapan “makan uang rakyat” itu maksudnya korupsi, dan korupsi itu adalah tindakan memperkaya diri sendiri dan konco-konconya yang merugikan keuangan negara?

Sejauh ini, berita-berita soal korupsi itu pasti berhubungan dengan orang-orang berseragam atau pakai baju safari. Mereka yang hidup bulanannya bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Ya, yang ASN atau anggota legislatif serta Bapak/Ibu/Sdra/i Kepala Daerah sekalian di mana saja berada.

Tahu ASN dong? Aparatur Sipil Negara. Ini nama baru dari yang dulu disebut PNS. Dan Slank bukan merupakan bagian dari ketiganya. Bimbim jelas bukan ASN. Kalau dia ASN, dia tidak mungkin gondrong. Begitu. Lalu apa yang sedang terjadi?

Saya cari infonya. Bagaimana, sebagai Slankers (seperti juga semua orang di Nusantara ini yang selalu terbelah antara Slankers atau OI) saya harus tahu alasan Bimbim, dkk. jadi korban bullying dari para mahawarga twitter. Dirisak karena korupsi pula.

Padahal Slank itu band yang mendukung KPK. Gerangan kegilaan apa lagi ini? Maksud saya, belum cukupkah kewarasan kita terganggu karena perseteruan abadi Madridista-Barcelonista dan what-so-called-cebong-kampret?

Dan ditemukanlah informasi sesungguhnya. Slank dituduh “ikut makan duit rakyat” karena bakal terlibat pada acara di Jawa Tengah. Netizen geram karena Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggelar Apel Kebangsaan bertajuk “Kita Merah Putih” dengan biaya APBD sebesar 18 Miliar Rupiah.

Slank, Mahfud MD, KH. Maimoen Zubair, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, dan Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto akan hadir di acara yang dilaksanakan di Lapangan Pancasila Simpang Lima, Semarang, itu.

Logika para mahawarga twitter adalah, uang sebesar itu harusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur atau mengentaskan penduduk miskin, daripada dipakai untuk sekadar apel.

Karena Slank yang selama ini dikenal sebagai band-nya kami orang kecil terlibat pada acara (dengan biaya) besar, maka Slank telah turut serta dalam kegiatan buang-buang uang itu. Oleh karenanya, Slank harus dipermalukan. Di sini, uang negara (APBD, APBN) disebutlah oleh kita yang pandai sebagai uang rakyat.

Baca juga:  Setelah Jusuf Kalla, Sekarang Mahfud MD yang Menolak Menjadi Ketua Tim Sukses Jokowi-Ma'ruf Amin

Sekilas, logika itu sungguh benar. Sekilas saja. Selebihnya biasa saja, untuk tidak menyebutnya sebagai fallacy. Ya. Sesat pikir. Dan karenanya saya protes.

Bukan semata karena saya adalah Slankers tetapi karena (meminjam kata-kata Rocky Gerung) ruang-ruang kosong di kepala kita harus diisi dengan cukup baik. Feed your brain.

Begini. Selain soal uang negara sebagai sumber hidup secara langsung, hubungan lain tiga pihak yang Bimbim dan Kaka tidak termasuk di dalamnya dengan keuangan negara adalah mereka bertanggung jawab pada pengelolaannya.

Uangnya akan dimakan sendiri, atau beramai-ramai, atau benar-benar dialokasikan untuk pembangunan dengan mematuhi skala prioritas, sebagian besar keputusannya ada di tangan tiga pihak itu.

Kapan rencana penggunaan uang negara itu dibuat? Setahun sebelum digunakan. Kegiatan tahun 2019 yang pembiayaannya akan menggunakan uang negara, sudah direncanakan tahun 2018.

Siapa yang merencanakannya? Seluruh warga negara melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrenbang. Itu levelnya dimulai dari Desa namanya Musrenbangdes. Lanjutkan ke tingkat di atasnya: -cam, -kab, -prov, -nas.

Melalui mekanisme ini, idealnya, setiap sen uang negara digunakan untuk kepentingan seluruh negeri yang gemah ripah loh jinawi ini.

Bagaimana mungkin ada yang bisa melakukan korupsi? Lha, itu dia. Saya juga tidak tahu. Bagaimana mungkin? Bagaimana, Kakak?

Tapi meski saya tidak tahu, saya yakin kaka-kaka dorang pasti tahu. Mark up harga barang, kurangi ketebalan aspal, sogok menyogok sebelum mengerjakan proyek (yang biaya sogoknya diambil dari anggaran proyek yang menyebabkan ketebalan aspal harus dikurangi), kalian pasti tahu.

Saya sih tidak tahu. Tapi pernah dengar.

Yang bikin semua jadi lebih sulit dari perjuangan memahami penjelasan filsafat Romo Magnis adalah, jumlah uang untuk setiap program dan kegiatan itu sudah dipatok besarannya, dan tidak boleh dipindah ke program dan kegiatan lain meski ada saldo sedangkan kegiatan lain mengalami kekurangan dana.

Sederhananya begini. Anggaran beli beras di rumah pada bulan ini sisanya cukup banyak karena istri ikut yoga dan disarankan diet nasi. Pada saat yang sama, tagihan telepon membengkak.

Baca juga:  Masuknya Hotman Paris dan Mahfud MD di Instagram Apakah Tanda Datangnya Tren Bapak-Bapak Jadi Selebgram?

Normalnya, sisa belanja beras boleh langsung digunakan untuk menutup tagihan telepon. Namun dalam prinsip pengelolaan keuangan negara tidak semudah itu, Mas-Mbak di Jawa Tengah sana.

Jangankan memperkaya diri, memindahkan penggunaan uang negara ke item yang berbeda meski untuk kepentingan negara juga, itu namanya korupsi.

Nah, masih ingat soal Musrenbang tadi? Bisa paham? Apa? Belum paham juga? Aduh.

Begini. Dana 18 miliar di Jateng tadi adalah anggaran yang sudah dialokasikan setahun silam berdasarkan Musrenbang dan lain-lain. Ada sidang-sidang dewan, asistensi anggaran, dan sejumlah aspirasi yang memastikan bahwa 18 miliar model acara seperti itu adalah angka yang wajar.

Pada saat yang sama, ada anggaran lain untuk infrastruktur, pengentasan masyarakat miskin, perbaikan rumah ibadat, peningkatan kecerdasan warganet, eh, literasi digital, dan lain sebagainya. Juga ditetapkan melalui mekanisme yang sama. Perpanjangan tangan kita (jika tidak sempat ikut Musrenbang) adalah anggota legislatif yang kita pilih.

Artinya, Slank tidak sedang makan uang rakyat sebagaimana dituduhkan. Dia makan hasil keringatnya sendiri.

Sebagai artis, dia dibayar untuk menyanyi dan uang bayarannya tidak diambil dari uang untuk pembangunan jembatan atau RTLH. Jawa Tengah telah memutuskan anggaran untuk agenda ini setahun silam dan Slank tidak ada hubungannya dengan itu. Jadi tidak benar tuduhan itu.

Yang benar adalah; 1) masyarakat Jawa Tengah tidak partisipatif pada Musrenbang setahun silam; 2) masyarakat Jawa Tengah telah memilih anggota dewan yang salah lima tahun silam; 3) agar peristiwa seperti ini tidak terulang, hati-hatilah memilih anggota dewan pada April mendatang.

Karena, ada berapa banyak ruang kosong di kepala kita sampai kita tidak tahu bahwa 18 miliar itu besar sekali untuk apel?

Begitu. Yang salah itu perencanaan anggarannya tapi yang kau salahi adalah Slank, itu sama dengan wajah sederhanamu bikin kau jomblo cukup lama tapi yang kau salahkan adalah budaya pacaran di Indonesia. Hubungannya di mana? Mikir!

Sebagai Slankers, izinkan saya menutup tulisan ini dengan lagu yang luar biasa. Satu nomor dari Slank. Ada pelangeee di bola matamooo yang memaksa akooo tok belang ako sayang padamooo.

Eh, itu lagunya Jamrud ya?

  • 594
    Shares


Loading...



No more articles