MOJOK.CO – Akun @hendralm cuma mau ngabarin kalau terjadi kejahatan bocornya data kependudukan KK dan NIK. Tapi kok malah dianggap mencemarkan nama baik? Hadehhh…
Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sedang menunjukkan kelakuan yang sangat aneh pekan-pekan ini. Kasus berikut ini mestinya bikin sebagian besar dari kamu kesal.
Mulanya adalah minggu lalu ketika anggota Ombudsman RI Alvin Lie bikin orang-orang se-Twitter tahu bahwa Dukcapil membuka akses data kependudukan kita kepada swasta. Alvin bertanya-tanya, kok bisa sih pemerintah nggak transparan ke perusahaan mana saja mereka membuka data kependudukan? Terus, gimana cara memastikan data kependudukan itu nggak disalahgunakan? Tapi, bukannya menjawab, Dukcapil malah memberi alasan yang nggak nyambung.
Nggak berselang lama dari kehebohan yang dibikin Alvin, seorang warganet di Twitter bernama Hendra Suhendra (@hendralm) malah menemukan grup Facebook bernama “Dream Market Official” yang berisi aksi jual beli data kependudukan berupa KK dan NIK. Hendra kemudian membagikan tangkapan gambar isi grup Facebook itu.
Ternyata ada ya yang memperjual belikan data NIK + KK. Dan parahnya lagi ada yang punya sampe jutaan data. Gila gila gila. pic.twitter.com/NgWEH6pk4k
— Samuel Christian H (@hendralm) July 25, 2019
Percakapan transaksi di grup itu bikin kita ngeri. Misalnya, ada orang yang mengaku punya jutaan data kependudukan berupa KK dan NIK. Ada pula orang yang bilang dia punya banyak stok KK karena bekerja sebagai tenaga administrasi di lembaga kredit. Di percakapan yang berisi tawar-menawar, satu KK dihargai Rp5 ribu.
“Yang jual nik kk buat regist nomer mana ni,,ngumpul di mari.”
“Eh serius ni? W banyak nh KK orang. Kebetulan w kerja dibagian administrasi kredit. Price brp dulu? Region btm ya.”
“5 k per lembar gan.”
“Mana yang jual NIK KTP & KK.”
“Mau 1000-5000 data nik+kk siap ngadain.”
“W ada sekecamatan nik+kk.”
Salah satu akun yang nimbrung di grup itu bahkan siap menyediakan data KK, KTP, beserta selfie.
“KK+KTP+selfie ktp freshh hasil scam ada 3data an gass ken mank!”
Calon pembeli mengatakan, mereka akan memakai data kependudukan yang mereka beli untuk mendaftar fasilitas cicilan online. Rata-rata layanan pembayaran online memang meminta foto selfie pelanggan sebagai syarat. Di situlah kita paham kenapa mereka menjual data KK plus selfie. Intinya, data kita dipakai buat nyuri uang! Suram banget.
Utas yang dibikin @hendralm jelas membuka mata kita akan pentingnya kerahasiaan data kependudukan. Banyak netizen yang kesal kemudian mengadu ke Kemendagri sebagai “pengawal” data kependudukan. Tapi, respons Kemendagri justru di luar dugaan. Kemendagri malah akan melaporkan akun @hendralm ke Bareskrim Polri dengan tuduhan mencemarkan nama baik Direktorat Jenderal Dukcapil.
Lah ini gimana? Kenapa saya yang malah jadi dilaporin? So far saya bikin thread mention sana sini supaya kasus ini dapat perhatian dari pemerintah dan supaya masyarakat lebih waspada terhadap data pribadinya sendiri. Kenapa malah saya yang dilaporkan? https://t.co/ss1Y3Mscas
— Samuel Christian H (@hendralm) July 30, 2019
Dahsyat betul.
Aduan dari Kemendagri itu dikonfirmasi oleh Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri Dedi Prasetyo, kemarin (30/7). “Oleh karenanya, dari Dukcapil secara resmi akan membuat laporan terkait masalah pencemaran nama baik Dukcapil. Karena Dukcapil merasa konten yang disebarkan akun tersebut mendiskreditkan Dukcapil,” kata Dedi.
Pagi ini saya proaktif hubungi @hendralm Dia tidak bisa dituduh melakukan pencemaran nama. Tim SAFEnet @safenetvoice siap advokasi kalau memang ada laporan @DukcapilKDN ke polisi dng pasal defamasi UU ITE yg karet. pic.twitter.com/l3muLbmtvr
— Damar Juniarto (@DamarJuniarto) July 30, 2019
Familier nggak sama gaya begini? Betul, cara nggak simpatik Dukcapil merespons aduan masyarakat ini persis style Garuda Indonesia ketika postingan Rius Vernandes soal menu makan penerbangan kelas bisnis ditulis tangan viral.
Pembelaan warganet langsung datang berbondong-bondong untuk Hendra. Hari ini (31/7) Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakhrulloh mengoreksi bahwa mereka tidak melaporkan Hendra. Sebaliknya, Hendra mungkin malah akan diberi penghargaan setelah bikin utas kasus jual-beli data kependudukan NIK dan KK.
“Kalau nanti Hendra berjasa, kita beri penghargaan sebagai bentuk peran serta masyarakat. Kami lihat dulu ya. Kan kita ini ingin memberikan reward dan punishment. Yang berjasa kita beri reward, yang bandel, nakal, kita jewer,” kata Zudan.
Entahlah, memang ada salah paham antara Kemendagri atau polisi sehingga keterangannya beda-beda, atau Kemendagri sedang menutupi blunder yang mereka buat. Yang jelas, Zudan juga mengimbau agar warga, ketika menemukan hal mencurigakan, mending langsung mengadu saja ke Kemendagri dan bukannya bikin postingan viral.
Menurut saya sih ini saran yang sangat baik… untuk diabaikan. Soalnya saya nggak yakin kasus Baiq Nuril bakal berakhir dengan amnesti semisal nggak viral dulu.
