Sidang pembaca yang baik hati,

Jika anda berharap bisa menemukan argumen yang keren dan mantap bahwa BPJS tidak haram, maka bersiaplah untuk kecewa. Selanjutnya terserah anda ingin membaca tulisan ini atau tidak.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan keputusan bersama hasil ijtima soal sistem Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Sontak media sosial dan masyarakan heboh. Kabar “BPJS haram,” menjadi tren perakapan di mana-mana.

MUI mengeluarkan fatwa haram untuk BPJS lantaran MUI melihat adanya indikasi gharar, maisir dan riba di dalamnya. Begitu fasihnya Bapak Jaih Mubarok, Ketua Dewan Pengurus Harian Dewan Syariah Nasional MUI, menyebutkan ketiga alasan tersebut kepada media massa.

Heboh BPJS sebenarnya tidak hanya terjadi belakangan ini saja, tapi sejak lama. Mulai dari pengelolaan yang buruk, dugaan korupsi, penyaluran yang tidak tepat sampai yang terakhir fatwa haram oleh MUI. Sangat dilematis seperti kehidupan percintaan.

Seperti yang ditulis oleh beberapa media–bukan media yang abal-abal lho–keluarnya fatwa itu disebabkan karena penyelenggaraan BPJS memunculkan tiga mudarat. Pertama gharar atau ketidakjelasan akad, yang memicu mudarat kedua yaitu maisir atau perjudian, yang pada akhirnya membuat BPJS tak ubahnya sebagai praktik riba yang menghisap uang rakyat.

Sungguh analisis yang sangat mendalam dari MUI.

Menurut MUI, ketidakjelasan akad atau perjanjian (gharar) dalam BPJS adalah perilaku yang tak sesuai dengan syariat Islam. Yawlaa.

Pada gilirannya, akad yang tidak jelas akan menyebabkan maisir atau perjudian. Lebih jelasnya, dalam bahasa Arab, al-maisir mempunyai arti: “memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapatkan keuntungan tanpa bekerja.”

Nah, dalam hal ini, saya kira MUI sangat perduli terhadap nasib para jomblo. Bayangkan saja, MUI tidak menghendaki adanya keuntungan yang didapatkan oleh masyarakat kecil tanpa usaha. Masyarakat harus seperti para jomblo yang tak pernah patah semangat untuk mendapatkan gebetan. Sungguh edukasi yang kaffah.

Masyarakat kecil harus berusaha sendiri untuk mendapatkan jaminan kesehatan mereka, karena jika menggunakan BPJS maka rakyat kecil sudah melanggar syariat Islam dengan melakukan perjudian. Masyarakat harus berusaha sekuat tenaga, peras keringat banting tulang, lalu tawakal. Tak boleh bergantung pada negara, jangan berharap kepada negara.

Dan terakhir, akibat dari maisir tadi, BPJS tidak sesuai syariat Islam karena mengandung riba.

Ketika riba muncul, maka pemilik modal akan menjadi penyetor uang pinjaman dan menjadi lintah darat yang siap menggerogoti kehidupan rakyat kecil. Sungguh prohresip pemikiran yang dibagun Om-om MUI ini.

MUI nampaknya menginginkan rakyat dan pemiilik modal sama rasa dan sama rata. Maka hanya syariatlah yang bisa menghasilkannya. Saya rasa, begitu mendengar pernyataan MUI ini, Karl Marx langsung berteriak “hurayyyy…” di dalam kuburnya. Tapi apa boleh buat, Marx sudah tak mungkin melepas ke-atheis-annya demi Khilafah di alam kubur.

Saya sangat sepakat jika MUI menawarkan BPJS syariah. Karena apapun permasalahannya, PKI penyebabnya dan Khilafah solusinya. Hanya Khilafah yang bisa menyelesaikan permasalahan gharar, maisir dan riba. Apapun yang dilakukan dalam koridor syariat pasti terhindar dari mudarat. Begitu kata Ustadz di tipi-tipi. Betul kan, Tad?

Lalu muncullah tawaran dari MUI agar BPJS dikelola sesuai syariah. Tawaran tersebut muncul atas dasar skeptisme sebagai individu yang mempunyai kesadaran kelas, kehendak untuk bebas dan demi kehidupan yang sejahtera, tenteram dan terbina. Mengerti maksudnya, kan?

Bapak Jaih mengatakan, jika BPJS tidak dikelola sesuai syariat maka dikhawatirkan investasi dan iuran BPJS bisa digunakan di sektor-sektor yang tidak halal. Salah satunya adalah disetorkan ke bank yang memberi bunga. Sirkulasi uang tentu akan menjadi tidak normal. Oleh sebab itu, investasi BPJS harus disetor ke bank-bank yang punya hubungan dengan lembaga keagamaan atau punya embel-embel syariah.

Bapak Jaih juga bilang, MUI ketakutan jikalau nanti pengelola dana BPJS mengelola iuran dan investasi dengan deposito, saham, dan cara lain di bank non-syariah. Tapi jika investasi dan iuran BPJS dikelola sesuai syariah maka tidak akan terjadi hal-hal yang menjadi kecurigaan dan ketakutan MUI. Karena yang sistemnya syariah, pasti terhindar dari mudarat. Begitu kan, Tad?

Akhirul kalam, saya pun mendukung adanya BPJS syariah agar tak ada mudarat yang tercipta dan berbagai bencana yang disebabkan oleh PKI bisa segera diselesaikan sesuai syariah. Karena syariah dan khilafah adalah harga mati!

Tapi pertanyaan saya untuk Pak Jaih dan Om-om MUI lainnya: apakah MUI sudah pernah berbicara atau berdiskusi dengan penyelenggara BPJS sebelum mengeluarkan fatwa? Karena kesannya, MUI seperti tidak mengerti apa-apa tentang jaminan sosial. Dan yang lebih ngeri lagi, MUI kayak minta jatah preman.

  • Semleho

    paragraf terakhir bikin ngakak setengah mampus lo Majelis Ulama Inyuk

  • Kristina Vera

    Kayaknya emang minta jatah nich…

  • Ismuzi Naomi

    Karl Max : hurrrayyy…. tapi gak mungkin dia khilafah kan?! hahahaha

  • masih boleh katanya..karena darurat Lol

  • ayatayatadit

    Mas ini gimana sih? Kalau ada pemilu saja calon-calonnya pasti sowan ke ulama untuk minta doa restu, kok ini malah MUI yang ditanya sudah diskusi belum?

    BPJS yang harus sowan ke MUI!

  • Aldy Herlian

    kalau boleh saya menambahkan,kayak-nya ada yang luput dari fatwa Majelis Ulama Israel ini yang menyatakan “BPJS menyebabkan 3 mudarat” saya tambah satu jadi 4. seperti yang mas ni bilang “masyarakat kecil harus berusaha sendiri…., melanggar syariat…., melakukan perjudian…., tak boleh bergantung sama negara….”, ternyata BPJS juga menyebabkan komplikasi dosa pada diri; udah riba, judi, gahar, maisir, plus SYIRIK karena BERGANTUNG KEPADA SELAIN ALLAH, YAKNI PADA NEGARA. MAKA TAK BOLEH PULA BERGANTUNG SAMA MU’AI…. SYIRIK TAU, HIIIIIIIIH…..

  • Rumit juga soal fatwa-memfatwa ini. Urusan pengelolaan dana masyarakat oleh negara memang perlu terus disempurnakan. Masukan dari MUI boleh dianggap sebagai masukan dan bukan perkara halal dan haram semata. Harus dipertimbangkan juga efek psikologis masyarakat saat mendengar sebuah fatwa. Lebih baik memastikan agar dana tersebut tidak salah sasaran dan mampu memberi kenyamatan kepada masyarakat pengguna. Membahas halal haram hanya menyedot energi dan buang waktu percuma.

    Fatwa adalah barang ekslusif, jangan diobral. Halal dan haram sejatinya adalah wewenang Tuhan. Jangan sampai kewenangan tersebut diterabas semena-mena hanya dengan ilmu kita yang terbatas. Selebihnya, bahwa kebenaran itu berasal dari Tuhan dan manusia adalah tempatnya khilaf dan dosa…

  • Ada beberapa hal yg harus diperhatikan :

    1. Bahwa MUI belum mengeluarkan fatwa. Ingat, (http://nasional.kompas.com/read/2015/08/01/18560581/Din.Syamsuddin.Tak.Ada.Kata.Haram.dalam.Fatwa.MUI.soal.BPJS.Kesehatan). dan apa yg di beritakan sebagai FATWA tersebut baru rumusan hasil sidang ijtima’ MUI. INGAT. Belum difatwakan. baru hasil IJTIMA’ komisi fatwa.

    2. Dalam kesimpulan hasil sidang komisi fatwa, tidak ada disebutkan kata HARAM.

    Jadi siapa sih yang menyatakan BPJS itu HARAM. Apakah media yg sudah mengambil kesimpulan sendiri.
    Hallooooo.. Kesimpulannya masih akan dibahas lagi brow… please deh. jangan lebay.

    • Muhamad Sandy

      Jangan-jangan penulisnya korban media lagi, haha

  • kasamago

    saking sibuknya BPJS hingga alpha bwt bkin sertifikasi halal..

  • Anita Whaff

    Punya android? Mau punya penghasilan tambahan dari HP android?
    Caranya :
    1. Buka playstore
    2. Download dan install aplikasi “whaff reward”
    3. Login menggunakan fb
    4. Masukan kode BP31706 untuk mendapatkan $0.30 pertama anda
    5. Download aplikasi yg tersedia di whaff dan dapatkan $1-$10 setiap harinya
    Gratis tidak dipungut biaya sepeserpun

  • Athena

    Bagus tulisannya seperti menelanjangi BPJS dan terakhir seperti menelanjangi MUI.

    Cuma ada yg mengganjal, yaitu tulisan “MUI tidak menghendaki adanya keuntungan yang didapatkan oleh masyarakat kecil tanpa usaha.” terus “Masyarakat kecil harus berusaha sendiri untuk mendapatkan jaminan kesehatan mereka, karena jika menggunakan BPJS maka rakyat kecil sudah melanggar syariat Islam dengan melakukan perjudian. Masyarakat harus berusaha sekuat tenaga, peras keringat banting tulang, lalu tawakal. Tak boleh bergantung pada negara, jangan berharap kepada negara.”

    saya coba bahas 1 per 1

    pertama dalam tulisan anda disebutnkan “MUI tidak menghendaki adanya keuntungan yang didapatkan oleh masyarakat kecil tanpa usaha.”
    >>>>> Bero, Keuntungan apa sih yg didapat dr masyarakat kecil? km ngerti ga apa itu arti keuntungan? hadeuuh. mana ada orang mau sakit (walaupun biayanya gratis di tanggung BPJS, itu bukan keuntungan buat masyarakat kecil)

    Kedua. situ bilang “Masyarakat kecil harus berusaha sendiri untuk mendapatkan jaminan kesehatan mereka, karena jika menggunakan BPJS maka rakyat kecil sudah melanggar syariat Islam dengan melakukan perjudian. Masyarakat harus berusaha sekuat tenaga, peras keringat banting tulang, lalu tawakal. Tak boleh bergantung pada negara, jangan berharap kepada negara.”
    >>> saya tanya sama situ, nenek jompo, janda sebatang kara, anak yatim piatu yg masih kecil, apa mereka hrus berusaha sendiri? (oke klo mereka harus berusaha, dan ketika berusaha uangnya hanya cukup untuk makan sehari-hari, lalu sewaktu2 mereka sakit, lalu bagai mana harus berobat ?)
    >>>> anda bilang rakyat kecil yg menggunakan bpjs sudah melanggar syariat Islam? syariat yg mana yang dilanggar?
    >>>> “Masyarakat harus berusaha sekuat tenaga, peras keringat banting tulang, lalu tawakal. Tak boleh bergantung pada negara, jangan berharap kepada negara.??” hey bero, pernah baca kisah umar? dia bilang ” org kaya kuat bagi saya, org miskin lemah bagi saya” dan dia mengartikan bahwa, untuk orang kaya Umar akan kejar terus pajaknya, dan untuk org miskin umar akan membantunya sekuat tenaganya dan sekuat kemampuannya”
    kadang Allah memberikan sesuatu kpd hambanya melalui pelantara” dan soal bpjs ini bukan masalah bergantung atau tdk kpd negara!
    karena memang itu sudah kewajiban Negara.

    Syariat Islam berbobot lebih kepada dari masyarakat untuk masyarakat, saling bahu membahu, bantu membantu dalam hal kebaikan. bukan untuk INDIVIDUALIS seperti KAPITALIS atau LIBERAL !

    dan satu lagi, dalam BPJS itu yg dipermalsahkan oleh MUI adalah BPJS mandiri, dimana setiap org yg telat bayar di jatuhi denda uang. itu yg menjadi permasalahan bagi MUI !

    dan lagi untuk MUI knp BPJS , bnyk sistem lain yg harus di rubah, kalau mau sistem permerintahan juga dirubah secara keseluruhan, karena tidak sesuai Syariat Islam.

    • Brandon Hammelton

      Kasihan nih.. Koreksi panjang2 tapi salah paham 😀

    • Ekyyyy

      hahahaahaha udah ngegas panjang panjang tapi otaknya gak nyampe. kasian sekali

    • Heimdall

      Nganu mas/mbak coba baca artikelnya tuma’ninah

    • Nugroho Nurcahyo

      Hahaha… ngegas panjang2, bacanya kurang tuma’ninah. Kasian deh… wong Mojok aja kok diseriusin. Selow,, nanti asam lambungnya naik lo….

    • Bernadeta dian

      Hahhaa..Kebanyakan makan melinjo mungkin. Jd asam uratnya kumat. Baca lagi artikelnya mas/mbak.

  • adadech

    Mungkinkah jika MUI diloby oleh perusahaan asuransi yang tersaingi oleh BPJS?

    • Bernadeta dian

      Bisa jadi….banyak sekarang para pejuang asuransi mengiklankan asuransinya dengan iming-iming. Baru kemarin saya baca status fb karyawan asuransi bulu ayam tersebut begini “….apalagi BPJS sekarang haram…lebih baik ber-asu-ransi dan berinvestasi di bla..bla..bla..yg halal” wah bagaimana itu. Ajimumpung ya.

  • Ridlwan Lutfie

    Ini penulisnya udah bikin klarifikasi minta maaf belum? Capek2 nulis artikel panjang tapi salah. Hoaaemmm

  • woli

    “Karena apapun permasalahannya, PKI penyebabnya dan Khilafah solusinya”….. two thumb ! Ahahaha

No more articles