Kalau nekat ambil KPR malah boncos
Ragil kemudian berandai-andai, apa yang terjadi jika ia memaksakan diri mengambil rumah di pinggiran? Berdasarkan perhitungannya, cicilan KPR rumah seharga Rp700 juta bisa menyedot sekitar Rp5,3 juta per bulan. Ditambah biaya transportasi (bensin/tol atau KRL + ojek) sekitar Rp1,5 juta, serta biaya utilitas lainnya, pengeluaran kasat matanya sudah sangat besar.
Jika ia nekat memasukkan “valuasi waktu” yang hilang ke dalam perhitungan biaya hidup (monthly burn rate), total “biaya” yang ia keluarkan bisa tembus Rp12,1 juta per bulan– padahal gajinya hanya Rp12 juta. Artinya, dia boncos.
“Kalau aku memaksakan beli rumah, ya defisit. Nggak lagi menikmati hidup, malah terkesan bertahan hidup, jadi sapi perah untuk membayar bunga bank.”
Sebaliknya, dengan menyewa apartemen studio di pusat kota, pengeluarannya jauh lebih terkendali. Biaya sewa sekitar Rp3,5 juta, ditambah biaya pemeliharaan (IPL) dan transportasi yang sangat murah (cukup jalan kaki atau ojek jarak dekat), membuat total pengeluaran riilnya hanya di kisaran Rp5-6 juta.
Catatan penting: sewa, jangan beli apartemen
Namun, ada satu hal yang Ragil pahami betul: Ia memilih untuk menyewa, bukan membeli apartemen tersebut. Bagi dia, membeli apartemen di Jakarta saat ini memiliki risiko tinggi.
Ia menjelaskan, pasar apartemen sedang mengalami kelebihan pasokan (oversupply), sehingga sulit untuk dijual kembali jika ia butuh uang mendadak. Data pasar properti menunjukkan pertumbuhan harga apartemen cenderung stagnan dibandingkan rumah tapak dalam beberapa tahun terakhir.
“Ya aku paham membeli aset yang tidak naik harganya, ditambah biaya maintenance tinggi, sama artinya dengan bunuh diri finansial.”
Selain itu, status hukum apartemen biasanya adalah Strata Title di atas Hak Guna Bangunan (HGB) yang memiliki masa berlaku. Berbeda dengan rumah tapak yang punya Sertifikat Hak Milik (SHM) abadi, nilai bangunan apartemen bisa menyusut drastis saat masa HGB-nya hampir habis.
Maka, strategi Ragil adalah menjadi penyewa yang cerdik. Ia menikmati fasilitas kolam renang, gym, dan lokasi strategis tanpa perlu pusing memikirkan pajak bumi bangunan atau biaya renovasi besar.
“Biarlah pemilik unit yang menanggung risiko depresiasi aset tersebut,” pungkasnya.
Bagi pekerja bergaji Rp10-12 juta di Jakarta, seperti Ragil, status sosial sebagai “pemilik rumah” seringkali menjadi jebakan kemiskinan terselubung. Ragil memilih untuk hidup lincah (agile).
Ia tidak mau aspal jalan raya atau besarnya cicilan mengunci potensi masa mudanya. Ia percaya, kekayaan sejati bukan diukur dari sertifikat rumah yang digadaikan ke bank selama 20 tahun, melainkan dari kebebasan waktu dan kesehatan mental yang ia miliki hari ini.
Penulis: Ahmad Effendi
Editor: Muchamad Aly Reza
BACA JUGA: Salah Kaprah Soal Tinggal di Perumahan, Padahal Lebih Slow Living-Frugal Living Tanpa Dibebani Tetangga ketimbang di Desa atau liputan Mojok lainnya di rubrik Liputan
