Nasib warga pendatang di Jogja seringkali tidak mengenakkan. Mereka selalu disalahkan atas setiap masalah yang terjadi, seperti kemacetan, sampah, hingga kerusuhan. Padahal, mau diakui atau tidak, mereka adalah sumber penghasilan utama akamsi alias warga lokalnya.
***
Sejak beberapa bulan yang lalu, layar ponsel saya penuh dengan unggahan dari akun Instagram @merapi_uncover. Isinya beragam, mulai dari kecelakaan lalu lintas, keributan di jalanan, hingga tumpukan sampah yang meluber ke aspal. Namun, yang jauh lebih menarik perhatian saya bukanlah berita utamanya, tetapi kolom komentarnya.
Di sana, netizen ramai-ramai mencari kambing hitam. Begitu ada kabar keributan atau kemacetan parah, komentar yang muncul hampir selalu seragam.
“Wong asli Jogja ki ora seneng giduh, iki pasti pendatang” (Orang asli Jogja itu tidak suka ribut, ini pasti pendatang).
Ada lagi yang menulis, “Jogja ki istimewa, sing nggawe ra nyaman ki pendatang-pendatang kuwi” (Jogja itu istimewa, yang bikin tidak nyaman itu para pendatang).
Bahkan, ketika ada satu-dua akun yang mencoba membela diri atau memberi kritik balik, mereka langsung dihajar dengan pertanyaan template: “Koe ngerti opo? KTP-mu ngendi?” (Kamu tahu apa? KTP-mu mana?). Seolah-olah, hak untuk berpendapat atau sekadar mengeluh soal fasilitas publik di kota ini hanya dimiliki oleh mereka yang lahir dan besar di Jogja.
Nyatanya, sentimen ini bukan hal baru, meski belakangan terasa semakin tajam. Para pendatang dianggap sebagai “parasit” yang merusak kenyamanan Jogja. Mereka dituduh sebagai biang macet, biang sampah, dan biang kerusuhan.
Namun, benarkah demikian? Atau justru pendatang hanyalah kambing hitam yang paling mudah disalahkan atas kegagalan sistem pengolahan kota?
Jogja “nggak se-slow living itu”, macet dan sampah di mana-mana
Geri (21) adalah mahasiswa salah satu Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Jogja. Pemuda asal Jakarta ini baru menetap selama dua tahun. Sebelum memutuskan kuliah di sini, bayangan Geri soal Jogja hanyalah kenyamanan, ketenangan, dan biaya hidup murah.
Ia membayangkan Jogja adalah tempat yang tepat untuk slow living.
Namun, realitasnya jauh dari itu. Dua tahun tinggal di sini, Geri justru menghadapi dua masalah besar yang tak kunjung usai: kemacetan dan sampah. Sialnya, setiap kali ia mengeluh, ia justru disalahkan.
“Setiap kali ada bahasan macet di media sosial, narasi yang muncul selalu sama: ‘Macet karena banyak pendatang, lihat saja plat nomornya luar Jogja semua’,” ujar Geri, Minggu (15/2/2026), dengan nada heran.
Geri merasa ini tidak adil. Jika kita melihat data dari Badan Pusat Statistik (BPS) DIY, misalnya, pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor di Jogja memang sangat pesat, mencapai ratusan ribu unit setiap tahunnya.
Namun, bagi Geri, kemacetan ini sebenarnya bukan sekadar karena “banyak orang”, melainkan karena pilihan transportasi publik yang sangat terbatas. Warga–baik asli maupun pendatang–terpaksa menggunakan kendaraan pribadi karena tidak ada alternatif yang memadai.
Begitu juga soal sampah. “Dulu saya kira Jogja bersih. Sekarang, setiap jalan sedikit ada tumpukan sampah di pinggir jalan. Lalu orang-orang bilang ‘pendatang buang sampah sembarangan’. Padahal, masalahnya kan karena tempat pembuangan akhir di Piyungan itu tutup-buka terus,” kata Geri.
Secara struktural, krisis sampah di Jogja memang terjadi karena kapasitas Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Piyungan yang sudah overload sejak lama. Ini adalah masalah manajemen limbah di tingkat pemerintah daerah. Namun, di tingkat akar rumput, pendatanglah yang paling sering ditunjuk hidungnya sebagai penyebab kotornya kota.
Suara pendatang di Jogja sering dibungkam atas nama kesantunan
Berbeda dengan Geri yang baru seumur jagung, Aji sudah hampir 10 tahun menetap di Jogja. Ia kuliah di sebuah Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dan kini bekerja untuk sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Jakarta–tetapo memilih untuk WFA dari Jogja.
Selama kuliah, Aji punya rekam jejak sebagai aktivis kampus. Ia sering turun ke jalan untuk menyuarakan isu-isu rakyat, seperti upah buruh yang rendah atau penggusuran lahan. Namun, setiap kali ada aksi massa, respons sebagian warga lokal selalu menyakitkan.
“Narasinya selalu sama: ‘Pendatang cuma bikin rusuh’ atau ‘Orang asli Jogja nggak ada yang demo, itu pendatang semua’,” ujar Aji, Minggu (15/2/2026). “Padahal, kenyataannya teman-teman saya yang ikut demo banyak yang asli Jogja. Mereka juga resah dengan harga tanah yang mahal dan gaji yang kecil.”
Aji melihat ada pola di mana narasi “kesantunan Jogja” digunakan sebagai alat untuk membungkam kritik. Pendatang diposisikan sebagai pihak yang “numpang hidup”, sehingga mereka dianggap tidak punya hak untuk memprotes kebijakan pemerintah daerah. Jika berani bersuara, mereka akan dianggap tidak tahu diri.
“Ini aneh. Kita tinggal di sini, belanja di sini, bayar kos di sini, secara tidak langsung kita juga berkontribusi pada ekonomi kota ini. Tapi kalau ada masalah sosial, kita dianggap orang asing yang tidak punya hak bicara,” tambahnya.
Keresahan Aji memang berdasar pada data. Jogja seringkali memiliki angka ketimpangan ekonomi (Gini Ratio) yang cukup tinggi di tingkat nasional. Harga properti yang melonjak membuat warga lokal sendiri kesulitan membeli rumah di tanah kelahirannya.
Namun, alih-alih mengkritik kebijakan tata ruang atau pengupahan, sebagian orang lebih memilih menyalahkan pendatang sebagai penyebab mahalnya biaya hidup.
Benci tapi butuh
Ada satu ironi besar di balik sentimen negatif terhadap pendatang. Jogja sebenarnya sangat bergantung pada mereka secara ekonomi. Saya yang sudah tinggal selama 8 tahun di Jogja sering melihat fenomena ini secara langsung.
Coba perhatikan kawasan-kawasan “kantong mahasiswa” seperti Karangmalang, Samirono, atau Pogung. Kawasan ini hidup karena adanya pendatang (mahasiswa). Bisnis kuliner, laundry, fotokopi, hingga jasa antar jemput menjamur di sana.
Setiap kali musim libur semester atau lebaran tiba, kawasan-kawasan ini mendadak sepi seperti kota mati. Di saat itulah, para pemilik bisnis mulai mengeluh.
“Sepi banget Mas, mahasiswa pada pulang kampung,” adalah kalimat yang sering saya dengar dari ibu-ibu penjual makanan atau pemilik laundry.
Mereka sadar betul bahwa mahasiswa luar daerah adalah sumber penghasilan utama mereka. Cicilan motor, biaya sekolah anak, hingga pembangunan rumah seringkali datang dari uang sewa kos dan belanja harian para pendatang ini.
Data menunjukkan bahwa sektor pendidikan dan pariwisata–yang keduanya digerakkan oleh pendatang–adalah penyumbang besar bagi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) DIY.
Tanpa ribuan mahasiswa dan wisatawan yang datang setiap tahun, ekonomi Jogja mungkin akan goyah. Pendatang bukan sekadar “penumpang”, melainkan mesin penggerak ekonomi yang menghidupkan ribuan usaha kecil milik warga asli.
Jangan dijadikan pendatang di Jogja sebagai kambing hitam
Bagi Aji, menyalahkan pendatang atas kemacetan, sampah, atau keributan adalah cara yang paling mudah, tapi juga paling dangkal. Itu adalah pelarian dari kenyataan bahwa Jogja memang sedang tumbuh menjadi kota besar dengan segala kerumitan infrastruktur yang belum siap.
Geri dan Aji hanyalah dua dari sekian banyak orang yang merasa bahwa rumah mereka saat ini, Jogja, mulai terasa tidak ramah bagi mereka yang tidak memiliki KTP lokal. Padahal, hubungan antara warga asli dan pendatang seharusnya bersifat simbiosis mutualisme, bukan hubungan atasan dan bawahan, apalagi tuan rumah dan parasit.
Jogja memang Istimewa. Namun, bagi Aji, keistimewaan itu seharusnya terletak pada kemampuannya untuk merangkul semua orang yang ikut berkontribusi membangunnya, bukan justru menjadikan “tamu” sebagai kambing hitam atas setiap masalah yang terjadi di dalam rumahnya sendiri.
“Karena pada akhirnya, saat para pendatang itu benar-benar pergi, yang tersisa hanyalah kesunyian dan kantong-kantong yang mulai mengempis,” pungkasnya.
Penulis: Ahmad Effendi
Editor: Muchamad Aly Reza
BACA JUGA: Klitih dan Normalisasi Kekerasan: Alarm Bahaya dari Jalanan Jogja atau liputan Mojok lainnya di rubrik Liputan
