Meskipun dianggap bumi dan langit, nyatanya, Pandeglang dan Jogja itu punya kesamaan. Sama-sama nggak ramah buat pekerja, dan sama-sama ditinggalkan anak mudanya yang tak betah sama keadaan kotanya. Bahkan, urusan nrimo ing pandum pun, dua kota ini juga sama saja.
***
Malam Minggu kemarin, saya nongkrong di sebuah warung kopi di Jogja bersama seorang kawan asal Pandeglang. Obrolan kami awalnya mengalir santai, ngobrol seputar nilai tukar rupiah yang makin loyo dan harga kebutuhan pokok pelan-pelan naik mencekik leher.
Di tengah obrolan itu, teman saya ini tiba-tiba tersenyum getir dan melempar pernyataan telak. “Lama-lama aku rasa, Jogja ini sebenarnya sebelas dua belas sama Pandeglang. Sama-sama hancur buat orang yang mau cari duit,” katanya, Sabtu (16/5/2026) malam kemarin.
Awalnya saya agak mengernyitkan dahi. Selama ini, saya nyaris tidak pernah terpikir perbandingan seperti itu.
Di atas kertas, Jogja dan Pandeglang seperti bumi dan langit. Jogja adalah kota pelajar, pusat kebudayaan, dan destinasi wisata yang selalu diromantisisasi.
Sementara Pandeglang, di kepala banyak orang, hanyalah kabupaten di ujung barat Pulau Jawa itu yang lebih sering diidentikkan dengan jalan rusak dan ketertinggalan.
Namun, setelah mendengarkan alasan kawan saya lebih lanjut, ternyata masuk akal juga. Kedua kota ini ternyata mengidap “penyakit” struktural yang sama persis.
UMR Pandeglang dan Jogja sama-sama bikin pekerja tersiksa
Kesamaan pertama, yang paling menampar, adalah soal upah minimum. Bagi Mamad (27), teman saya yang sudah lima tahun merantau di Jogja itu, saat masih berstatus mahasiswa, tinggal di Jogja memang terasa seperti surga.
Harga makanan di burjo dan angkringan serba murah. Biaya sewa kos juga masih terjangkau. Namun, tentu saja, rasa enak itu ada karena gaya hidupnya waktu itu masih disubsidi penuh oleh uang saku bulanan dari orang tua.
Begitu lulus dan masuk dunia kerja sejak akhir 2024 lalu, realitas upah murah langsung terasa mencekik.
“Nggak di Pandeglang, nggak di Jogja, nyari kerjaan yang gajinya punya kepala tiga (tiga jutaan rupiah) saja susahnya minta ampun,” jelasnya.
Pernyataan teman saya itu rupanya sangat masuk akal jika kita menelisik data dari Badan Pusat Statistik (BPS). Faktanya, UMK Pandeglang tahun 2024 menyentuh angka Rp3.010.000.
Coba bandingkan dengan Kota Jogja yang tertatih di angka Rp2.492.000. Belum lagi jika melihat kabupaten lain di sekitarnya seperti Gunungkidul yang hanya di kisaran Rp2,1 juta.
Saya berpikir, kawan saya ini merantau jauh-jauh dari daerah yang sering dilabeli tertinggal menuju kota yang dianggap jauh lebih menjanjikan. Namun, nyatanya keringat dan waktunya dibayar lebih murah.
Sama-sama ditinggalkan anak mudanya
Kesamaan kedua, anak mudanya sama-sama frustrasi dan terpaksa memilih eksodus meninggalkan kampung halamannya. Di Pandeglang, alasannya sangat jelas. Anak mudanya pergi merantau mencari pabrik ke Tangerang atau Jakarta karena minimnya lapangan pekerjaan yang layak di daerah asal.
“Nyari anak muda di Pandeglang susah. Karena banyak yang pergi ke luar daerah,” kata Mamad.
Di Jogja, situasinya justru jauh lebih ironis. Jogja memang menjadi kota rujukan banyak orang dari berbagai daerah untuk kuliah dan bekerja. Namun, anak muda aslinya perlahan-lahan tersingkir.
Bukti paling nyata bisa dilihat saat arus mudik Lebaran. Saat sedang meliput arus mudik lebaran lalu, Kepala Seksi BPTD Kelas II DIY Anang Dwi Suryanto bercerita kepada saya bahwa tahun ini ratusan ribu pemudik kampung ke Jogja.
Bahkan, peserta mudik gratis menggunakan bus yang dibiayai kementerian perhubungan, sebagian besar dari Jogja.
Jika Jogja adalah surga bagi pekerja, lalu ke mana selama ini orang-orang asli Jogja itu pergi mencari nafkah? Jawabannya tentu saja eksodus merantau ke luar daerah.
Frustrasi anak muda lokal ini tervalidasi jika kita melihat rasio ketimpangan ekonomi. BPS konsisten mencatat bahwa DIY adalah provinsi dengan Gini Ratio tertinggi di Indonesia. Artinya, jurang ketimpangan antara si kaya dan si miskin sangatlah lebar.
Perputaran uang di Jogja mungkin besar dan fasilitas kian modern, tapi hanya bisa dinikmati oleh segelintir elite atau pendatang berduit. Sementara itu, harga tanah dan properti meroket gila-gilaan.
Anak muda Pandeglang terusir dari kotanya karena tak ada pekerjaan, sedangkan anak muda Jogja terusir dari tanah kelahirannya sendiri karena sudah tak sanggup lagi membelinya menggunakan standar UMR lokal.
Pandeglang dan Jogja pun sama-sama punya konsep “nrimo ing pandum”
Di balik kemiskinan struktural tersebut, muncul kesamaan ketiga yang membuat perbaikan nasib kelas pekerja terasa sangat mustahil: tidak ada gejolak sosial berarti dari warganya. Baik di Jogja maupun Pandeglang, masyarakatnya sama-sama mengidap “kepasrahan” yang akut alias nrimo ing pandum.
“Lho jangan salah lho. Orang Pandeglang lebih nrimo ing pandum daripada di sini,” ujar Mamad sambil tertawa.
Di Pandeglang, sikap diam ini sering dibalut oleh kultur “Kota Santri” dan sistem patronase yang kuat. Ketika infrastruktur rusak bertahun-tahun atau ekonomi daerah terus mandek, masyarakatnya cenderung pasrah. Kemiskinan sering direduksi menjadi takdir dan cobaan hidup yang harus diterima dengan ikhlas tanpa banyak protes.
Sementara itu, di Jogja, mesin pembungkamnya berwujud feodalisme dan jargon-jargon kebudayaan. Konsep “nrimo ing pandum” atau menerima apa adanya pembagian nasib membuat kemiskinan sering diwajarkan demi menjaga kerukunan dan kedamaian semu.
Ujung dari kepasrahan massal ini sama saja. Elite politik di Pandeglang dan para pemangku kebijakan di Jogja bisa tidur nyenyak setiap malam. Mereka tidak pernah merasa terancam jabatannya karena tahu persis warganya terlalu penurut dan kerap menganggap protes sebagai tindakan yang kurang sopan.
“Bedanya, ya, di Jogja masih ada demo meskipun sering dilabelin perusuh sama ormas lokal. Kalau di Pandeglang, nah itu, terlalu nurut sampai demo pun nggak ada,” pungkasnya.
Penulis: Ahmad Effendi
Editor: Muchamad Aly Reza
BACA JUGA: Sarjana Jogja Tanpa Nurani: Fenomena Buang Anabul Setelah Wisuda atau liputan Mojok lainnya di rubrik Liputan