MOJOK.CO – Selain mengadakan lomba mural kritik polisi, Kapolri juga umumkan bahwa ia tak segan memecat secara tidak hormat polisi yang sewenang-wenang kepada warga sipil.
Lomba mural kritik polisi jelas tidak akan serta-merta mewujudkan kebebasan berekspresi di Indonesia. Tapi inisiatif Kapolri ini bisa diapresiasi. Paling tidak, jika di kemudian hari ada seniman mural kritik yang dicokok polisi bermodal pasal karet lagi, si seniman bisa menjawab, “Lah, atasan jenengan aja ngebolehin mural berisi kritik kok.”
Lomba mural kritik polisi ini dimasukkan Kapolri Listyo Sigit Wibowo dalam gelaran Piala Kapolri 2021. Acaranya sendiri diadakan sepanjang 27 September-17 Oktober 2021 di tingkat polda, dilanjut pada 20 Oktober di Mabes Polri. Selanjutnya, pada 30 Oktober, peserta terpilih akan menggambar mural secara serentak dalam acara yang dibuka Kapolri. Total hadiahnya lumayan buat beli cat, senilai Rp90 juta.
Tema lomba yang spesifik nyuruh muralnya berisi kritik kepada polisi jelas pasti bikin deg-degan. Kritik gimana nih? Jangan-jangan harus sopan dan ditulis dalam bahasa Sanskerta biar dianggap luhur? Atau malah kritiknya harus “membangun”? Tenang, Pak Listyo udah bilang, kritiknya bebas boleh apa aja. “Para peserta lomba mural nanti boleh menghasilkan karya seni berupa kritikan ke Polri baik itu positif maupun negatif, tidak ada masalah,” katanya dikutip CNNIndonesia.com. Ini perkataan Kapolri lho, mestinya bisa dipegang.
Seperti dipikirkan banyak orang, lomba mural kritik polisi ini ada kaitannya dengan aksi sewenang-wenang polisi di berbagai daerah yang menghapus mural kritik presiden. Selain itu, beberapa minggu belakangan, Polri memang jadi sasaran kritik karena berbagai perilaku buruk anggota kepolisian.
Daftar kejadiannya merentang dari respons agresif Polres Luwu Timur atas laporan Project Multatuli (yang bikin tagar #PercumaLaporPolisi viral), aksi smack down polisi Tangerang kepada mahasiswa, kasus Kapolsek Parigi memperkosa anak seorang tahanan kepolisian, hingga kontroversi Aipda Ambarita dari Polres Metro Jakarta Timur yang memeriksa paksa hape seorang warga demi konten YouTube.
Bahkan daftar itu belum cukup. Kemarin, viral skrisut ancaman Humas Polda Kalimantan Tengah (Kalteng) yang mengancam warganet. Masalahnya padahal cuma komen Instagram. Saking parahnya, Kapolda Kalteng sampai perlu turun gunung di media sosial buat minta maaf, bisa dilihat di sini.
Lomba mural ini jadi otokritik bahwa Polri tuh nggak antikritik kok. “Polri tidak akan pernah antikritik. Semua masukan yang sifatnya membangun akan kita tampung, untuk dijadikan bahan introspeksi agar menjadi semakin baik ke depannya,” tambah Listyo. Lho, kok ada kata “membangun”?
Gagasan itu membuat Kapolri, sebelum menggulirkan lomba mural ini, meminta kepada jajarannya tidak antikritik. Listyo bahkan mengeluarkan Telegram Kapolri No. ST/2162/X/HUK2.9/2021, berisi 11 arahan untuk kapolda dan kepala satuan wilayah (kasatwil) di seluruh Indonesia. Isinya tentang mitigasi dan pencegahan agar tindak kekerasan berlebihan yang dilakukan anggota Polri tidak terulang kembali serta mewujudkan kepastian hukum dan rasa keadilan bagi warga sipil. Isi lengkap telegram itu bisa dibaca di sini.
Kapolri juga nambahin bahwa ia meminta agar petinggi Polri tak segan memecat dengan tidak hormat anggota yang sewenang-wenang. “Perlu tindakan tegas, jadi tolong tidak pakai lama, segera copot, PTDH (pemberhentian tidak dengan hormat) dan proses pidana. Segera lakukan dan ini menjadi contoh bagi yang lainnya. Saya minta tidak ada kasatwil yang ragu. Apabila ragu, saya ambil alih,” kata Listyo, dikutip Republika.co.id. Mantap.
BACA JUGA Politisi PKB Usul Kontes Burung Kicau Masuk PON dan kabar terbaru lainnya di KILAS.
