Topik tentang masa depan jurnalisme dan media masih terus menjadi diskusi di berbagai ruang. Wajar saja. Di satu sisi, media masih harus terus mengemban fungsi luhurnya sebagai pilar keempat demokrasi. Sementara di saat yang sama, media menjadi salah satu sektor yang amat rentan—terutama dalam ekosistem redaksi dan bisnisnya.
Oleh karena itu, Telkom University Purwokerto menginisiasi Forum Group Discussion (FGD) bersama sejumlah pelaku media di Jogja yang berlangsung di Bale Merapi, Jogja, Rabu (1/7/2026).
Wakil Direktur Bidang Akademik dan Riset Telkom University Purwokerto, Catur Nugroho menyebut, melalui FGD tersebut harapannya bisa diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai dinamika media jurnalisme saat ini dan di masa mendatang.
Kuasa kepemilikan: keresahan lama di industri media
Membuka diskusi bertajuk “Di Balik Ruang Redaksi: Medianomics, Kuasa Kepemilikan, dan Masa Depan Jurnalisme” ini, Catur berangkat dari keresahan lama dalam industri media: bagaimana kuasa kepemilikan mengintervensi ruang redaksi.
Dalam temuan Catur, dalam sistem pers Indonesia, media bukan sekadar “saluran informasi”, melainkan institusi yang ikut mengkonstruksi realitas sosial melalui pilihan isu, cara membingkai peristiwa, hingga penentuan aktor mana yang ditampilkan atau disenyapkan.
“Dalam konteks ekonomi politik komunikasi, dinamika ini makin kompleks ketika kepemilikan media bergerak menuju konsentrasi dan konglomerasi (horizontal maupun vertical integration), terutama di era konvergensi digital,” papar Catur.
Proses pengelolaan media Indonesia pun berfokus pada logika ekonomi atau disebut medianomics atau economisation of media ownership: di mana logika pasar (profit, traffic, iklan, efisiensi biaya) dan kepentingan elite (politik/jejaring kekuasaan) ikut menentukan manajemen media dan output jurnalisme.
“Implikasinya tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga epistemik dan demokratis: agenda pemberitaan, independensi redaksi, dan keberagaman sudut pandang berpotensi menyempit ketika kepemilikan dan kontrol platform terkonsentrasi pada segelintir aktor yang mengatur keputusan redaksi, strategi bisnis, dan relasi media–publik dalam pengelolaan lembaga media di Indonesia,” sambung Catur.
Bagaimana kuasa kepemilikan mengontrol ruang redaksi industri media hari ini?
Meja kayu di Bale Merapi seketika menjadi ruang saling melempar gagasan antar-pelaku media di Jogja.
Kenyataannya, perkara independensi ruang redaksi dan keberlangsungan sebuah media tidak sepenuhnya dipengaruhi oleh aktor atau kuasa kepemilikan semata. Sebab, faktanya, berdasarkan pengakuan dari beberapa pelaku media di Jogja yang mengikuti FGD siang itu, intervensi pemilik media justru jadi variabel minor yang menentukan arah kebijakan ruang redaksi.
Begitu juga dalam konteks pengiklan. Selain pemilik media (sebenarnya), pengiklan juga kerap kali bertindak sebagai pemilik media: mengatur dan menentukan seperti apa sebuah produk jurnalistik yang akan diterbitkan.
Dalam hal ini, yang terjadi adalah seolah-olah media lah yang membutuhkan pengiklan. Padahal dalam praktiknya, relasi antara media-pengiklan terjadi secara mutualisme (saling membutuhkan).
Di posisi ini, media pun pada akhirnya menunjukkan daya tawar dirinya terhadap pengiklan. Terjadi proses diskusi sehingga pengiklan tidak serta-merta mengontrol ruang redaksi terkait produk jurnalistik yang akan dihasilkan.
Integritas, kredibilitas, dan kualitas. Tiga hal itulah yang, selain menjadi marwah bagi wajah media, juga menjadi semacam daya tawar kuat yang membangun kepercayaan—tidak hanya publik, tapi juga pengiklan.
Era attention economics, bukan lagi medianomics
Maka dari itu, perspektifnya harus diperluas karena ekosistem media saat ini begitu kompleks. Sebab media harus menghadapi tantangan yang lebih beragam dan menuntut adaptasi sekaligus inovasi cepat.
Media hari ini harus berhadapan dengan perubahan pola konsumsi audiens, tantangan multiplatform (dengan lahirnya format audio-visual), hingga disrupsi yang dipicu oleh perkembangan akal imitasi (AI).
Di titik ini, industri media tidak lagi berkutat pada persoalan medianomics. Cara pandang yang seharusnya dipakai adalah: attention economics. Yakni ketika nilai bisnis, distribusi informasi, dan keputusan ruang redaksi sangat dipengaruhi oleh kemampuan merebut perhatian publik.
Keterhubungan antara media-audiens menjadi kata kunci dalam cara pandang ini. Karena pada akhirnya menjadi salah satu penentu bagaimana sebuah media bisa terus eksis lantaran pertumbuhan audiens. Daya tawar pun akan terus menguat di mata pengiklan—mengingat saat ini pengiklan tidak hanya ingin sekadar dipublikasikan, tapi juga bagaimana bisa menjadi relevan dengan publik.
Karena jika merujuk laporan Reuters Institute pada 2025, media tradisional semakin kesulitan terhubung dengan publik hingga menghadapi penurunan engagement dan kepercayaan.
Inovasi dan kekhasan produk jurnalistik
Lantas bagaimana cara mendapat atensi audiens, ketika AI telah merayap berbagai ruang digital?
Dalam laporan Reuters Institute for the Study of Journalism dari University of Oxford pada Januari 2026 disebut, penyebab terjadinya selective news avoidance tidak hanya berakar dari kemunculan AI Overview yang meringkas seluruh artikel dari berbagai media.
Lebih dari itu, terjadi kejenuhan di tingkat audiens terhadap model konten yang disajikan sebuah media: misalnya karena seragam, clickbait, dan seringkali tidak mengedepankan mutu.
AI Overview memang menjadi kebutuhan konsumsi audiens. Namun sifatnya hanya untuk informasi umum.
Justru di situlah celah yang masih bisa dieksplorasi media: menemukan kekhasannya, keluar dari keumuman. Media, dengan format khas yang ditawarkan, masih akan menjadi jujukan bagi audiens yang tidak hanya membutuhkan informasi cepat, tapi juga sebuah perspektif segar, value, bahkan pengalaman mengonsumsi sebuah produk jurnalistik yang berbeda dari sekadar membaca informasi.
Profesor Jay Rosen dari New York University sejak lama mengingatkan bahwa keunggulan media profesional bukan terletak pada kecepatan—karena internet selalu lebih cepat—melainkan pada kemampuan melakukan verifikasi, memberikan konteks, menjelaskan kompleksitas, dan membangun kepercayaan publik.
Ketika AI mampu menyusun ringkasan informasi dalam hitungan detik, maka diferensiasi media justru terletak pada kedalaman pelaporan, investigasi, analisis, serta kemampuan menghadirkan pengalaman yang tidak bisa direplikasi mesin.
Pada akhirnya kualitas dan kredibilitas lah yang menjadi pembeda utama. Sebab, di era disrupsi AI, kepercayaan (trust) menjadi aset yang belum berhasil diproduksi akal imitasi.
Dan itu bisa ditemukan dalam banyak kasus. Mojok beberapa kali menemukan fakta semacam ini:
- Pembaca merasa tidak menikmati ketika membaca sebuah artikel yang dibuat oleh AI. Selain karena terasa kering, juga meragukan informasi yang diberikan.
- Fenomena yang sama juga terjadi di media sosial. Ketika muncul sebuah konten audio-visual yang diproduksi AI, audiens langsung meresponsnya dengan menampik kebenaran informasinya dengan label fake atau hoaks.
(Adv)
BACA JUGA: Investor Masih Melirik Media di Era AI: “Nilai Edukatif, Keunikan, dan Visi Pendiri Adalah Kunci” atau liputan Mojok lainnya di rubrik Liputan
