Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat terus melemah hingga menembus angka Rp17.400. Kondisi ini menuntut masyarakat untuk bersiap-siap. Pasalnya, pelemahan rupiah ini diyakini akan memicu kenaikan harga kebutuhan pokok, biaya transportasi, hingga tarif energi dalam waktu dekat.
Akademisi dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM), Rijadh Djatu Winardi, menjelaskan bahwa anjloknya nilai rupiah kali ini bukanlah kejadian biasa. Ini merupakan hasil dari “tumpukan masalah” yang terjadi di luar dan di dalam negeri secara bersamaan.
“Dari sisi global, ada ketegangan konflik di Timur Tengah dan ketidakpastian ekonomi dunia. Akibatnya, banyak investor mencari aman dengan memborong dolar AS,” kata Rijadh, sebagaimana dilansir dari laman resmi UGM, Kamis (7/5/2026).
Ketika dolar AS banyak diburu di seluruh dunia, nilainya otomatis naik, dan sebaliknya nilai rupiah menjadi tertekan dan turun.
Sementara dari dalam negeri, pelemahan ini dipicu oleh musim pembayaran dividen atau pembagian keuntungan kepada investor asing. Untuk membayar dividen tersebut, banyak perusahaan di Indonesia membutuhkan dolar AS dalam jumlah besar. Permintaan dolar yang tinggi di dalam negeri ini semakin menekan nilai rupiah.
Ditambah lagi, ada kekhawatiran pasar terhadap anggaran negara yang makin terbatas. Gabungan masalah dari luar dan dalam negeri inilah yang membuat nilai tukar rupiah anjlok cukup tajam.
Dampak langsung pelemahan rupiah ke kantong masyarakat
Lalu, bagaimana pelemahan rupiah bisa membuat harga barang naik? Rijadh menjelaskan fenomena ini sebagai inflasi impor. Artinya, harga barang di dalam negeri naik karena biaya untuk mendatangkan barang dari luar negeri menjadi lebih mahal.
Banyak pabrik dan perusahaan di Indonesia yang masih sangat bergantung pada bahan baku impor. Ketika bahan baku itu harus dibeli menggunakan dolar AS yang sedang mahal, otomatis modal yang dikeluarkan perusahaan membengkak.
Pada bulan-bulan pertama, perusahaan mungkin masih bisa bertahan menggunakan sisa stok bahan baku lama. Namun, saat stok habis dan rupiah belum juga menguat, pabrik mau tidak mau harus menaikkan harga jual produknya kepada masyarakat. Jika tidak, mereka akan merugi.
“Masyarakat akan mulai merasakan dampaknya dalam bentuk harga kebutuhan pokok yang meningkat, biaya transportasi yang naik, hingga harga produk kesehatan yang ikut terdampak. Penyesuaian harga ini umumnya akan diteruskan kepada konsumen dalam satu hingga beberapa bulan ke depan,” jelas Rijadh.
Beban negara ikut membengkak
Tidak hanya menyusahkan masyarakat, pelemahan rupiah juga membuat beban pengeluaran negara tiba-tiba membesar.
Salah satu sektor yang paling parah terkena dampaknya adalah subsidi energi, seperti Bahan Bakar Minyak (BBM). Karena sebagian besar BBM kita berasal dari impor, pemerintah harus merogoh kocek lebih dalam untuk membayar selisih harganya agar harga BBM di SPBU tidak ikut naik tajam.
Selain subsidi, beban utang luar negeri Indonesia juga otomatis membengkak. Meskipun jumlah utang dalam dolar AS tidak bertambah, namun ketika dikonversi ke rupiah, jumlah pokok utang dan bunga yang harus dibayar negara menjadi jauh lebih besar.
Rijadh mengingatkan bahwa kondisi ini sangat berbahaya. Jika uang negara terlalu banyak tersedot untuk menambal subsidi energi dan cicilan utang, maka anggaran untuk sektor penting lainnya bisa terpotong.
Dana yang seharusnya dipakai untuk pendidikan, kesehatan, atau bantuan sosial bagi masyarakat bisa menjadi sangat terbatas.
Langkah penyelamatan rupiah
Menghadapi situasi yang sulit ini, Bank Indonesia (BI) dan pemerintah harus segera mengambil tindakan yang tepat. Saat ini BI berada dalam posisi yang sulit. Di satu sisi, BI ingin menjaga bunga bank tetap rendah agar ekonomi masyarakat terus berputar. Namun di sisi lain, BI juga harus menjaga nilai tukar rupiah agar tidak makin hancur.
Rijadh menyarankan BI untuk mengambil langkah campuran. BI perlu turun langsung ke pasar valuta asing untuk menstabilkan rupiah, dan di saat yang sama mengeluarkan surat berharga untuk menarik masuk modal dari luar negeri.
Sementara itu, pemerintah dituntut untuk lebih berhemat dan disiplin dalam belanja negara. Pemerintah juga harus mulai serius mengurangi ketergantungan barang impor, terutama untuk urusan pangan dan energi. Selain itu, momen saat dolar sedang mahal ini sebenarnya bisa dimanfaatkan oleh pengusaha lokal untuk menggenjot ekspor barang ke luar negeri.
Langkah terakhir dan yang paling penting menurut Rijadh adalah melindungi masyarakat bawah.
“Program bantuan sosial atau perlindungan sosial harus tetap kuat dan menyesuaikan keadaan. Kelompok masyarakat rentan inilah yang biasanya paling cepat dan paling menderita saat harga-harga barang naik,” tegasnya.
Penulis: Ahmad Effendi
Editor: Muchamad Aly Reza
BACA JUGA: Bahaya Dolar ke Rupiah Makin Gila dan Tembus 17 Ribu, Lalu Menjadi Gambaran Negara Sakit yang Semakin Kritis, Masyarakat Kecil dan Perintis Perlahan Mati atau liputan Mojok lainnya di rubrik Liputan
