Aliansi Jogja Memanggil mencium gelagat akan adanya provokasi jika mereka melakukan aksi demonstrasi di kawasan Malioboro. Hal ini membuat mereka memilih Bundaran UGM jadi titik pusat aksi yang berlangsung, Senin (1/9/2025). Ada 18 tuntutan yang mereka serukan dalam aksi bertajuk “Maklumat Rakyat” dan meminta pemerintah segera wujudkan.
***
Seribuan lebih massa yang tergabung dalam Aliansi Jogja Memanggil memadati Bundaran Universitas Gadjah Mada (UGM) Jogja pada Senin (1/9/2025). Sejak pukul 09.00 massa mulai berdatangan baik dari arah selatan, utara maupun timur. Di bawah terik matahari yang menyengat, mereka membawa spanduk dan poster organisasi masing-masing.
Selagi massa berbaris, koordinator lapangan sibuk mengingatkan bahwa kegiatan tersebut merupakan aksi damai. Oleh karena itu, ia mengimbau kepada massa aksi untuk tidak terprovokasi dan melakukan tindakan anarkis.
Tidak ada kesan tegang dalam aksi ini. Bahkan para pedagang kaki lima bermunculan, ada penjual es kopi, siomai, hingga air mineral yang jadi penyelamat perut massa aksi. Beberapa warga dan relawan yang bersimpati turut menyumbangkan kardus-kardus air mineral mereka untuk peserta aksi.
Sekitar pukul 11.45, satu per satu perwakilan elemen masyarakat mulai naik ke atas mobil komando. Mereka berorasi juga berpuisi. Perwakilan Institut Seni Yogyakarta (ISI) juga turut menampilkan pertunjukan seni.
Memperingati dua anak muda yang gugur dibunuh polisi
Perwakilan aliansi Jogja Memanggil, Boengkoes, menyebut aksi ini sekaligus merespons meninggalnya Affan Kurniawan (21), driver ojek online yang tewas dilindas mobil baracuda polisi di Jakarta pada 25 Agustus lalu, serta Rheza Sendy Pratama (21), mahasiswa Amikom Yogyakarta yang diduga tewas akibat dianiaya aparat.
“Kawan-kawan kita gugur. Kami tidak bisa diam,” ujarnya di sela aksi Maklumat Rayat di bundaran UGM Jogja, Senin (1/9/2025).
Ia juga menanggapi narasi aksi anarkis yang belakangan muncul di berbagai wilayah Indonesia. Boengkoes mengingatkan jika nyawa sesorang adalah harga yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Termasuk kematian kawan mereka.
“Kematian teman kita itu masalah nyawa, tidak sebanding dengan apapun. Hari ini menjadi pemantik bagi kita, sebab negara tak pernah mendengar suara rakyat. Di sini, kami mencoba membangun gerakan yang lebih besar lagi,” ujar Boengkoes.
Bundaran UGM Jogja jadi tempat aman dan Gedung DPRD DIY tak jadi tujuan
Boengkoes juga mengatakan alasan Aliansi Jogja Memanggil memilih bundaran UGM sebagai lokasi aksi. Sebab, kata dia, bundaran UGM tak lepas dari upaya mengantisipasi provokasi yang kerap muncul bila aksi digelar di depan kantor DPRD DIY, Jalan Malioboro pada hari yang sama.
“Kami juga mengantisipasi kemungkinan provokasi, karena isu-isu itu sudah mulai muncul, termasuk soal penjarahan terhadap warga Tionghoa. Selain itu, kami juga mempertimbangkan pedagang kaki lima di Malioboro yang aktivitas ekonominya bisa terancam. Sebisa mungkin, aksi kami tidak mengganggu nafkah mereka,” jelasnya.
Setidaknya ada 18 tuntutan dari Aliansi Jogja Memanggil yang pemerintah wajib penuhi. Berikut tuntutannya:
18 Tuntutan Aliansi Jogja Memanggil
- Gagalkan pemangkasan anggaran pendidikan dan wujudkan pendidikan gratis, ilmiah, demokratis, serta berpihak pada rakyat.
- Usut tuntas brutalitas aparat yang merenggut nyawa rakyat.’
- Bebaskan semua demonstran, pejuang lingkungan, HAM, dan demokrasi.
- Pecat dan adili Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
- Reformasi Polri.
- Tarik militer kembali ke barak, hapus komando teritorial, dan cabut UU TNI.
- Batalkan kenaikan pajak bumi bangunan, terapkan pajak tinggi bagi orang kaya.
- Hapus program makan bergizi gratis yang dianggap koruptif dan pencitraan.
- Hapus segala tunjangan tambahan bagi DPR, pejabat, serta perwira TNI-Polri.
- Samakan gaji pokok pejabat dan anggota DPR dengan rata-rata upah buruh nasional.
- Naikkan upah buruh, turunkan harga kebutuhan pokok.
- Gratiskan layanan kesehatan bagi semua rakyat.
- Hentikan seluruh proyek strategis nasional yang merugikan rakyat.
- Lawan mafia tanah.
- Sahkan RUU perampasan aset untuk menghukum koruptor beserta keluarganya.
- Wujudkan penulisan sejarah nasional Indonesia yang adil.
- Tolak upaya menaikkan status kepahlawanan Soeharto.
- Tangkap, adili, dan penjarakan pejabat maupun aparat pelanggar HAM.
Catatan: Apabila semua, beberapa, atau salah satu, tidak dijalankan maka Aliansi Jogja Memanggil menyerukan agar Prabowo-Gibran turun dari jabatannya, bubarkan Kabinet Merah-Putih, dan lakukan pemilu ulang.
Menurut Boengkoes, aksi Maklumat Rakyat kali ini berpotensi menjadi aksi lanjutan. Ia menegaskan akan ada konsolidasi sekaligus evaluasi untuk menentukan arah selanjutnya. Aksi berakhir sekitar pukul 14.00 WIB dan berlangsung damai. Usai aksi di Bundaran UGM, perwakilan peserta melakukan ziarah ke makam Rheza Sendy Pratama.
Aksi demo juga terjadi di Gedung DPRD DIY
Meski Aliansi Jogja Memanggil urung melakukan aksi di Gedung DPRD DIY, tapi dua aksi demonstrasi dengan waktu yang berbeda datang ke gedung ini. Pertama dari massa yang menamakan dirinya ‘Jogja Bergerak’ yang datang sekitar pukul 14.00 WIB.
Rombongan aksi diterima Ketua DPRD DIY, Nuryadi yang didampingi perwakilan seluruh fraksi DPRD DIY. Mereka menandatangani komitmen untuk membawa 11 tuntutan demonstran yang bakal dibawa ke pusat.
Adapun 11 tuntutan ‘Jogja Bergerak’ meliputi; Usut tuntas pelanggaran HAM dan adili pelaku yang terlibat. Reformasi Polri; Copot Listyo Sigit Prabowo; Bebaskan kawan-kawan yang ditangkap dari tanggal 25 Agustus tanpa syarat; dan Copot Sri Mulyani.
Buat undang-undang dasar yang mengatur larangan rangkap jabatan; Sahkan undang-undang perampasan aset; Reformasi birokrasi secara keseluruhan; Kembalikan TNI ke barak; Turunkan Puan Maharani, serta Turunkan Prabowo-Gibran.
Sore harinya giliran massa Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Yogyakarta yang datang ke gedung DPRD DIY. HMI Yogyakarta membawa delapan butir tuntutan sekaligus untuk legislator.
Antara lain, reformasi birokrasi, pengusutan tuntas pelanggaran HAM, reformasi Polri, hingga pengesahan Undang-undang (UU) Perampasan Aset.
Kemudian, adili pelaku yang melindas ojol secara transparan, bebaskan massa aksi yang ditahan sedari 25 – 31 Agustus, transparansi gaji DPR, dan turunkan tarif pajak.
Penanggung jawab aksi, Isra, menyampaikan, delapan butir tuntutan tersebut merupakan keresahan yang sengaja disuarakan dalam momentum ini.
Tulisan ini diproduksi oleh mahasiswa program Sekolah Vokasi Mojok periode Juli-September 2025.
Penulis: Khatibul Azizy Alfairuz
Editor: Aisyah Amira Wakang
BACA JUGA: Saat Duit Rakyat Hanya Dipakai buat Membeli Gas Air Mata Kadaluwarsa oleh Polisi atau liputan Mojok lainnya di rubrik Liputan.
