MOJOK- Partai NasDem mengklaim bahwa hingga saat ini belum ada yang namanya Koalisi Perubahan. Sejumlah pihak pun menilai, pernyataan NasDem ini mengindikasikan perpecahan dalam koalisi.
“Koalisi Perubahan itu belom ada, karena belum ada deklarasi, ya kan,” kata Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali kepada Detik, Kamis (26/1/2023).
Pernyataan ini disampaikan setelah kunjungan NasDem ke sekretariat bersama Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), yang dianggap sebagai lobi-lobi politik untuk berkoalisi.
Padahal, seperti yang sudah diketahui, NasDem merupakan penggagas Koalisi Perubahan dan telah mengusung capres pilihan mereka untuk Pemilu 2024.
Sebagai informasi, Koalisi Perubahan sendiri terdiri atas tiga parpol: Partai NasDem sebagai inisiator, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Mereka, utamanya NasDem, telah mengusung Anies Baswedan—sosok yang dianggap figur oposisi—sebagai bakal capres untuk Pemilu 2024.
“Tapi saya menegaskan bahwa NasDem, PKS, Demokrat, komunikasi itu sangat intens. Kalau koalisi sudah terbentuk memang kita seharusnya buat sekber bersama, rumah koalisi bersama, tapi kalau koalisinya belum terbentuk bagaimana kita buat sekber?,” imbuhnya.
Bikin koalisi terancam bubar?
Kendati banyak disorot, Partai Demokrat memastikan bahwa kunjungan Partai NasDem ke sekretariat bersama Gerindra-PKB tidak akan memengaruhi rencana deklarasi Koalisi Perubahan.
Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lukumani menegaskan, silaturahmi politik yang dilakukan Nasdem ke sekber Gerindra-PKB adalah hal yang wajar dan biasa saja dalam politik.
Menurutnya, membangun dan menjaga komunikasi politik lintas partai menjadi keniscayaan dalam dinamika politik, terutama menjelang pemilu.
“Sama sekali tak mempengaruhi atau mengganggu proses politik yang telah berjalan pada Koalisi Perubahan yang terus berkemajuan,” kata Kamhar, Jumat (27/1/2023).
“Kejelasan dan ketegasan sikap ini membuat semuanya menjadi terang benderang. Menepis tudingan-tudingan yang mempertanyakan kelanjutan Koalisi Perubahan dan Mas Anies dapat tiket atau tidak,” sambungnya.
Meskipun demikian, sejumlah pengamat memandang bahwa kunjungan tersebut bisa mengancam koalisi. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno menilai, bukan tidak mungkin Koalisi Perubahan bakal bubar sebelum deklarasi resmi.
“Sangat mungkin Koalisi Perubahan bubar, karena NasDem lebih ke jalur politik tengah yang soft,” papar Adi, Jumat (27/1/2023).
“Sangat mungkin juga NasDem bergabung Gerindra-PKB apabila yang mereka cari di PKS dan Demokrat tidak mendapatkan hasil apapun,” sambungnya.
Hal ini juga disampaikan Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama, Ari Junaedi, yang menyebut masih ada potensi buat NasDem “belok” ke koalisi lain. Hal ini mengingat sampai saat ini, koalisi ini masih belum menemukan pendamping yang pas buat Anies.
Disebutkan Ari, memang tidak ada perdebatan mengenai capres yang diusung Koalisi Perubahan. Namun, bagi “pengantin” Anies, masing-masing partai anggota koalisi punya jagoan masing-masing. Seperti Partai Demokrat yang memiliki AHY, PKS yang lebih setuju Ahmad Heryawan alias Aher, hingga NasDem sendiri yang sempat melirik Gibran.
“Belum ada sosok cawapres yang definitif. Baik AHY dan Aher, masih menunggu pinangan,” tulis Ari, dalam opininya di Kompas, dikutip Jumat (27/1/2023).
“Ibarat pacar, status mereka belum jelas. Langkah Demokrat maupun PKS yang akan mendeklarasikan calon yang diusung Koalisi Perubahan, selalu diberi batas oleh Nasdem,” imbuhnya.
Belok kanan ke KIB
Selain bubar, potensi lain yang mungkin terjadi akibat keretakan Koalisi Perubahan adalah kemungkinan merapatnya NasDem ke Koalisi Indonesia Baru (KIB). KIB sendiri diisi oleh tiga parpol, yakni Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP)—yang hingga saat ini belum mendeklarasikan capresnya.
Peneliti lembaga survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Saidiman Ahmad menilai, sangat mungkin bagi NasDem untuk akhirnya belok ke koalisi lain dan membubarkan Koalisi Perubahan.
Kata Saidiman, jika itu terjadi, KIB akan menjadi pelabuhan NasDem selanjutnya. Salah satu pendorongnya adalah faktor historis. Sebagaimana diketahui, Ketum NasDem Surya Paloh adalah mantan kader Partai Golkar, yang kini membidani KIB.
“Dilihat dari kedekatan elite, NasDem lebih dekat dengan KIB. Surya Paloh sendiri adalah mantan orang Golkar,” ujarnya.
Sementara PKS dan Demokrat, memiliki kedekatan psikologis ke Partai Gerindra. Seperti diketahui, dua kali pemilu terakhir Gerindra dan PKS selalu bersama. Namun, di tengah perjalanan, Gerindra meninggalkan PKS dan memilih bergabung dengan pemerintah Jokowi bersama PDIP.
“Hanya saja mereka sekarang memiliki sedikit hambatan psikologis pasca Gerindra bergabung ke pemerintah,” jelas Saidiman.
Penulis: Ahmad Effendi
Editor: Amanatia Junda
BACA JUGA Wacana Reshuffle Kabinet Memanas, Bikin PDIP-NasDem Adu Mulut
