MOJOK.CO – Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti meluapkan kekesalannya karena KKP banyak menerbitkan kebijakan yang oleh Susi dianggap justru merugikan negara.
Kepedulian mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti terhadap dunia laut dan ikan Indonesia tampaknya tak pernah luntur. Sebagai mantan sosok yang paling “berkuasa” di laut Indonesia (di luar Nyi Roro Kidul, tentu saja), Susi senantiasa memberikan masukan-masukan terhadap kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan kekayaan alam laut Indonesia.
Namun dalam beberapa waktu terakhir ini, emosi Susi Pudjiastuti tampaknya tak bisa terbendung lagi. Dirinya benar-benar marah dan kesal karena Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang dulu sempat ia pimpin sekarang banyak menerbitkan kebijakan-kebijakan yang dianggap banyak merugikan negara.
Melalui akun Twitternya, Susi menyindir KKP yang disebut Susi telah membolehkan ekspor bibir lobster. Hal yang dulu di masa kepemimpinannya ia larang keras.
“KKP/ Dirjen Tangkap telah mengeluarkan ijin tangkap 26 eksportir Bibit Lobster. Luarbiasa!” tulis Susi dengan melampirkan daftar 26 perusahaan yang oleh Susi disebut sudah mendapatkan izin tangkap bibit lobster dari KKP.
Hal tersebut diperparah dengan wacana Kementerian Kelautan dan Perikanan yang kini dinakhodai oleh Menteri yang baru, Edhy Prabowo, yang akan kembali memperbolehkan alat tangkap ikan cantrang.
Di masa kepemimpinan Susi, alat tangkap cantrang ini dilarang oleh negara. Susi beserta jajarannya meminta para nelayan untuk perlahan beralih dari cantrang ke alat tangkap ikan yang lain.
Susi pun kembali mengungkapkan kekesalannya melalui akun Twitternya.
“Kawan-kawan semua, saya Susi Pudjiastuti bukan siapa-siapa dan tidak harus jadi siapa-siapa selain diri saya. TAPI.
1. Kapal ikan ex asing/asing dijinkan tangkap ikan lagi di Indonesia: NO NO NO
2. Trawl/Cantrang diijinkan resmi: NO NO NO
3. Penangkapan bibit Lobster: NO NO NO”
Dalam beberapa waktu terakhir, KKP di bawah kepemimpinan Edhy Prabowo memang terkesan banyak membikin kebijakan yang menyelisihi kebijakan yang dulu pernah dibikin di masa Susi Pudjiastuti.
Salah satu yang paling tampak jelas tentu saja adalah kebijakan menenggelamkan kapal yang kedapatan mengambil ikan secara ilegal di wilayah perairan Indonesia.
Di masa kepemimpinan Edhy, KKP tidak pernah lagi mengagendakan penenggelaman kapal ikan.
Akun twitter KKP bahkan secara terang-terangan membikin pantun tentang kebijakannya tersebut.
“Jalan-jalan ke Pariaman
Jangan lupa berbekal ikan
Buat apa ditenggelamkan
Lebih baik dimanfaatkan.”
Pantun yang kemudian dibalas oleh Susi dengan emoticon tepuk tangan.
Ah, memang akan selalu banyak intrik di dalam Kementerian Kelautan dan Perikanan. Maklum, KKP adalah salah satu kementerian yang sangat “basah”, baik secara nyata maupun secara kiasan.
