Pelan tapi pasti, kesolidan koalisi Indonesia Adil Makmur mulai terlihat luntur. Sebelumnya, Partai Demokrat, salah satu partai di Koalisi Indonesia Adil makmur secara resmi memperbolehkan kadernya di beberapa daerah untuk mendukung pasangan Jokowi-Ma’ruf di Pilpres Amin.
Bahkan, sudah ada kader-kader potensial Partai Demokrat yang menyatakan diri mendukung Jokowi, dari mulai Deddy Mizwar, sampai Tuan Guru Bajang Zainul Majdi.
Langkah tersebut diambil oleh Partai Demokrat karena perolehan suara legislatif Partai Demokrat di beberapa daerah tersebut terancam anjlok jika tidak mendukung pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin. Di Papua, misalnya, sebanyak 92 persen kader Demokrat ingin mendukung Jokowi. Gubernur Papua Lukas Enembe (yang dulu diusung oleh Demokrat) juga menyatakan diri mendukung Jokowi. Suara rakyat di sana juga sangat dominan mendukung Jokowi.
“Memang ada daerah yang bisa mendapat dispensasi khusus, karena kami juga tidak ingin (suara) partai ini jeblok di sana,” kata Ketua Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean. “Kami juga harus berpikir menyelamatkan partai kami.”
Nah, langkah tersebut tampaknya juga bakal diikuti oleh PAN.
Baru-baru ini, pengurus PAN menyatakan tidak mempermasalahkan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PAN Kalimantan Selatan yang memilih mendukung Joko Widodo-Ma’ruf Amin.
Alasan yang dikemukakan oleh pihak PAN pun tak jauh berbeda dengan alasan yang dikemukakan oleh Partai Demokrat, yakni perolehan suara Jokowi di daerah tersebut jauh lebih dominan, sehingga dengan mendukung Jokowi-Ma’ruf, perolehan suara di pemilihan legislatif bagi partai akan lebih terjamin.
“Saya sudah kemukakan beberapa kali, fokus PAN adalah untuk bagaimana kita bisa mendapatkan suara signifikan pada pileg,” ujar Wakil Ketua Umum PAN Bara Krishna Hasibuan. “Saya rasa pada akhirnya DPP akan mengambil sikap yang bijak dalam hal ini karena lagi-lagi fokus kita adalah bagaimana supaya PAN betul-betul mendapatkan suara signifikan dalam pemilu legislatif.”
Bara mengatakan bahwa dalam pemilu 2019 mendatang, kepentingan partai merupakan prioritas yang utama.
“Lagi-lagi kepentingan partai yang harus kita utamakan,” ujarnya.
Wah, bakal seru nih. Demokrat sudah, PAN juga sedang menuju ke sana. Tinggal PKS saja nih yang belum. Hahaha.
Yah, siapa tahu PKS mengikuti jejak dua partai lainnya yang memperbolehkan kadernya mendukung Jokowi. Maklum, PKS dan Jokowi punya sejarah chemistri yang cukup baik.
Ingat, dulu saat Jokowi terpilih menjadi walikota Surakarta periode kedua dengan perolehan suara lebih dari 90 persen, PKS adalah salah satu partai pendukungnya, lho.
Hiya… hiya… hiya…
